By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Notification Show More
Font ResizerAa
  • Home
  • Pendidikan
  • Politik
  • News
  • Olahraga
  • Jeda
    • Kuliner
    • Seni Budaya
    • Wisata
  • Sorot
    • Figur
    • Gagasan
    • Tausiyah
  • Entertainment
  • Foto
  • My Bookmarks
  • Peringati BKGN 2026, FKG Unissula dan RSIGM Sultan Agung Beri Layanan Gigi Gratis untuk 200 Warga
Reading: Standar Ijazah dan Kompetensi Jabatan Publik
Share
Font ResizerAa
Search
  • Home
  • Pendidikan
  • Politik
  • News
  • Olahraga
  • Jeda
    • Kuliner
    • Seni Budaya
    • Wisata
  • Sorot
    • Figur
    • Gagasan
    • Tausiyah
  • Entertainment
  • Foto
  • My Bookmarks
  • Peringati BKGN 2026, FKG Unissula dan RSIGM Sultan Agung Beri Layanan Gigi Gratis untuk 200 Warga
Have an existing account? Sign In
Follow US
Gagasan

Standar Ijazah dan Kompetensi Jabatan Publik

Jatengdaily.com
Published: 16 November 2026 17:06
Share
SHARE

​Oleh: S. Budiutomo, S.Ag., S.H., M.Hum.

PNS Pemkot Semarang, Sekretaris MHH PDM Kota Semarang

​DEMOKRASI memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menduduki jabatan publik. Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah setiap orang yang memenuhi persyaratan administratif otomatis memiliki kompetensi untuk memimpin publik?

Pertanyaan ini relevan di tengah perdebatan mengenai persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden yang kembali dibawa ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 423/PUU-XXIV/2026 (didaftarkan pada 12 November 2026).

Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan calon berpendidikan paling rendah tamat SMA/MA/SMK/MAK atau sekolah lain yang sederajat.

​Selama ini, diskursus jabatan publik cenderung lebih banyak berbicara tentang hak politik, keterwakilan, popularitas, dan kemenangan elektoral.

Sementara itu, standar kompetensi justru belum memperoleh perhatian yang sebanding. Seolah-olah sepanjang seseorang memenuhi persyaratan undang-undang dan berhasil memperoleh suara rakyat, ia dianggap layak menduduki jabatan tersebut.

​Sebagaimana yang kita ketahui, jabatan publik adalah posisi atau kedudukan resmi dalam pemerintahan atau badan publik yang memiliki kewenangan, tugas, dan tanggung jawab untuk menjalankan kepentingan umum.

Di Indonesia, istilah ini sering berkaitan erat dengan pejabat publik, yakni orang yang ditunjuk, dipilih, atau diberi tugas untuk menduduki posisi tertentu pada badan publik. Cakupannya meliputi:

  1. ​Jabatan politik: Posisi yang diisi melalui pemilu legislatif (pileg), pemilu presiden (pilpres), maupun pilkada, seperti presiden, anggota DPR/DPRD, serta gubernur, bupati, atau wali kota.
  2. ​Jabatan karier atau administratif: Posisi birokrasi atau pelayanan publik yang dijalankan oleh aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai lembaga publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. ​Badan publik: Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pengelolaan dana publik.

​Jabatan publik bukanlah pekerjaan biasa. Jabatan publik bukan pula sekadar hak untuk diperebutkan, melainkan tanggung jawab yang menuntut kapasitas (kompetensi). Di dalamnya terdapat kewenangan, anggaran, kekuasaan, dan tanggung jawab yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

​Sebagai negara, Indonesia memiliki kompleksitas yang luar biasa. Wilayah kepulauan dengan ribuan pulau, jumlah penduduk lebih dari 290 juta jiwa, keragaman agama dan keyakinan, keberagaman sosial budaya masyarakat adat, ketimpangan pembangunan, kemiskinan, persoalan pangan dan energi, serta tantangan geopolitik global (Indo-Pasifik). Belum lagi perubahan teknologi, kecerdasan buatan, ekonomi digital, krisis iklim, pertahanan dan keamanan negara, serta persaingan ekonomi global.

​Mengelola negara dengan karakteristik seperti itu membutuhkan kapasitas kepemimpinan yang tidak sederhana. Presiden, kepala daerah, anggota legislatif, hingga pejabat strategis lainnya membutuhkan kompetensi yang sesuai dengan bobot tanggung jawabnya. Persoalannya, apakah sistem politik kita sudah menempatkan kompetensi sebagai salah satu standar utama dalam rekrutmen pejabat negara?

​Standar Ijazah dan Kompetensi

​Secara konstitusional, hak politik warga negara memang tidak semestinya dibatasi secara berlebihan. Pendidikan tinggi juga bukan jaminan seseorang memiliki integritas, kecerdasan, kebijaksanaan, ataupun kemampuan memimpin.

Pendidikan memang bukan satu-satunya ukuran kecerdasan. Gelar akademik tidak otomatis melahirkan integritas, kebijaksanaan, ataupun kemampuan kepemimpinan.

Sebaliknya, orang yang tidak memiliki gelar tinggi belum tentu tidak kompeten. Namun, demokrasi tidak boleh berhenti pada prinsip bahwa setiap orang berhak dipilih. Demokrasi juga harus memikirkan kualitas orang yang akan diberi mandat mengelola negara.

​Selama ini, persyaratan jabatan publik lebih banyak bertumpu pada aspek administratif dan legalitas. Pendidikan minimal, usia, kewarganegaraan, serta persyaratan formal lainnya menjadi pintu masuk.

Namun, persyaratan tersebut belum tentu mencerminkan kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan, mengelola organisasi, memahami persoalan publik, dan mempertanggungjawabkan kewenangannya.

​Menurut saya, standar ideal minimal pendidikan jabatan publik—yang tidak terbatas pada presiden/wakil presiden, kepala/wakil kepala daerah, dan anggota DPR/DPRD—adalah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-4), atau kualifikasi lain yang diakui setara.

Hal ini bukan karena gelar S-1/D-4 menjadikan seseorang otomatis lebih pintar dan memahami segala hal, melainkan sebagai standar dasar kemampuan literasi, berpikir kritis dan sistematis, menganalisis persoalan, memahami kebijakan, serta mengambil keputusan berbasis data dan pengetahuan.

​Di samping itu, perlu ada standar kompetensi yang lebih substantif, dapat diuji, dan dapat dibuktikan:

  • ​Pertama, kompetensi intelektual dan strategis. Pejabat publik, apalagi pejabat negara, harus mampu berpikir sistematis, membaca data, memahami persoalan lintas sektor, serta merumuskan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang.
  • ​Kedua, kompetensi teknis dan manajerial. Kemampuan mengelola organisasi, sumber daya manusia, anggaran, teknologi, serta memastikan kebijakan berjalan efektif harus menjadi bagian dari ukuran kelayakan.
  • ​Ketiga, kompetensi sosial dan geopolitik. Pemimpin harus memahami karakter masyarakat, demografi, geografi, keberagaman, hubungan internasional, serta posisi strategis Indonesia dalam percaturan global.
  • ​Keempat, integritas dan etika publik. Kecerdasan tanpa moralitas akan berbahaya. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula potensi penyalahgunaan kewenangannya. Oleh karena itu, rekam jejak, kejujuran, keberanian menolak korupsi, dan keberpihakan terhadap kepentingan publik harus menjadi ukuran penting.
  • ​Kelima, kompetensi kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Pejabat publik harus mampu menghadapi krisis, mengelola konflik kepentingan, menerima kritik, membangun kolaborasi, dan mengambil keputusan yang tidak selalu populer, tetapi benar bagi kepentingan bangsa.

​Standar tersebut tentu tidak harus diterapkan secara seragam. Kompetensi presiden berbeda dengan kepala daerah, menteri, anggota DPR/DPRD, hakim, maupun pejabat birokrasi lainnya. Setiap jabatan memiliki karakteristik, kewenangan, dan risiko yang berbeda. Karena itu, diperlukan standar kompetensi berbasis jabatan, bukan sekadar satu ukuran untuk semua.

​Di sinilah pentingnya reformasi sistem rekrutmen kepemimpinan nasional maupun daerah. Partai politik tidak hanya menjadi kendaraan elektoral, tetapi juga harus menjadi tempat kaderisasi, pendidikan politik, dan pengujian kapasitas calon pemimpin.

Demikian pula proses pemilihan pejabat publik perlu lebih menekankan rekam jejak, kemampuan, integritas, dan hasil kerja. Kita harus bersikap objektif dan tidak terjebak pada dikotomi ijazah tinggi versus ijazah rendah, sipil versus militer, tua versus muda, atau populer versus tidak populer. Yang jauh lebih penting adalah kapasitas, integritas, dan keberpihakan terhadap kepentingan bangsa.

​Demokrasi bukan hanya tentang siapa yang berhak memimpin, melainkan juga tentang bagaimana memastikan orang yang memimpin benar-benar mampu menjalankan amanahnya. Negara tidak boleh dikelola dengan prinsip coba-coba. Rakyat bukan objek eksperimen kekuasaan.

Jabatan publik adalah amanah yang menuntut kemampuan, bukan sekadar hadiah dari kemenangan politik. Oleh karena itu, sudah waktunya kita membangun budaya politik yang tidak hanya bertanya siapa yang pantas dipilih, tetapi juga siapa yang benar-benar kompeten untuk memimpin. JATENGDAILY.COM

You Might Also Like

Ekspresi Moderasi Beragama Pesantren dan Etnis Tionghoa di Kampung Pecinan
Menggugah Kesadaran: Refleksi Akhir Tahun tentang Pelecehan Verbal dalam Kehidupan
Wajah Literasi Digital Jawa Tengah
Penerimaan Mahasiswa Baru dan Perilaku Antikorupsi Masyarakat
Regsosek dan Harapan Persempit Kesenjangan Kesejahteraan
TAGGED:Jabatan PublikStandar Ijazah dan Kompetensi
Share This Article
Facebook Email Print
© jatengdaily.com. All Rights Reserved.
Go to mobile version
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?