DEMAK (Jatengdaily.com)– Perempuan tak cukup hanya menjadi penonton pembangunan. Mereka harus berani bersuara, mengambil keputusan, sekaligus mampu melindungi diri dan keluarganya. Pesan itu mengemuka dalam kegiatan penguatan partisipasi perempuan bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi yang digelar Dinsos P2PA Kabupaten Demak, Selasa (8/9/2026).
Bupati Demak dr Hj Eisti’anah SE mengatakan penguatan perempuan merupakan bagian dari upaya membangun masyarakat yang berdaya. Menurutnya, pemahaman hukum menjadi penting agar perempuan dan anak korban kekerasan tidak menghadapi persoalan seorang diri. Terlebih, kasus yang masuk dalam data diyakini hanya sebagian dari kejadian yang sebenarnya.
Keberadaan paralegal di desa dinilai dapat menjadi salah satu pintu awal perlindungan masyarakat. Pemkab juga mendorong sinergi GOW, DWP, UMKM serta berbagai unsur masyarakat untuk membantu mencegah kekerasan dan menangani dampaknya, termasuk persoalan psikologis korban. “Paralegal di desa harus bisa menjalankan fungsinya untuk melindungi warganya,” kata Eisti’anah.
Bupati meminta pengetahuan yang diperoleh peserta tidak berhenti di ruang kegiatan. Peserta diharapkan segera menyebarkan pemahaman tersebut kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.
“Setelah pulang dari acara ini, monggo segera sosialisasikan kepada warga sekitar agar semakin banyak yang tahu dan mampu mencegah maupun menangani persoalan kekerasan,” tandasnya.
Kegiatan turut dihadiri Ketua GOW Kabupaten Demak Hj Mujiyatun Badruddin dan Ketua DWP Demak Hj Nur Aeni Akhmad Sugiharto. Serta narasumber dari LRC-KJHM Nur Laila Hafidhoh.
Di sisi lain, Plt Kepala Dinsos P2PA Demak Agus Herawan mengatakan, perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam berbagai bidang. Penguatan kapasitas perempuan diperlukan agar mereka semakin percaya diri mengambil peran strategis dalam pembangunan.
“Perempuan harus memiliki peran aktif dalam mengambil keputusan dan ikut menentukan arah pembangunan,” katanya.
Persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu perhatian utama. Data Dinsos P2PA mencatat 113 kasus dengan 117 korban sepanjang 2024. Jumlah itu meningkat menjadi 146 kasus dengan 144 korban pada 2025. Sedangkan hingga Agustus 2026, sudah tercatat 74 kasus dengan 79 korban.
Agus menyebut angka tersebut belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya. Sebab, masih banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan. Karena itu, masyarakat perlu memiliki keberanian untuk melapor sekaligus memahami langkah yang dapat ditempuh ketika kekerasan terjadi. Oleh karena itu, perempuan jangan takut melapor.
Perhatian juga diarahkan pada persoalan pernikahan usia anak. Agus menyebut rata-rata sekitar 10 pernikahan anak usia SMP dan SMA tercatat setiap pekan. “Mari kita cegah dengan mendidik dan mengawasi anak supaya tidak terjerumus pada pernikahan dini,” pungkasnya. rie-she
