Oleh; Diana Dwi Susanti
Statistisi Ahli Madya – BPS Kabupaten Brebes
ADA kabar baik dari Kabupaten Brebes. Persentase penduduk miskin pada 2026 turun menjadi 13,89 persen, dari 14,15 persen pada 2025. Penurunan sebesar 0,26 poin persentase ini tentu patut diapresiasi. Namun, apakah turunnya angka kemiskinan otomatis kehidupan masyarakat miskin semakin sejahtera?
Pertanyaan ini penting diajukan karena di balik kabar baik tersebut, terdapat sejumlah indikator yang justru memberikan pesan berbeda. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat dari 2,203 menjadi 2,520.
Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik dari 0,502 menjadi 0,593. Artinya, meskipun persentase penduduk miskin berkurang, rata-rata pengeluaran penduduk miskin justru semakin jauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin besar.
Inilah paradoks kemiskinan Brebes yaitu jumlah penduduk miskin menurun, tetapi beban yang dihadapi sebagian masyarakat miskin belum tentu semakin ringan.
Pertumbuhan Ekonomi VS Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat
Data BPS menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Brebes pada 2026 masih menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah. Angkanya mencapai 13,89 persen, jauh di atas rata-rata Jawa Tengah sebesar 9,21 persen. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,02 juta jiwa, tantangan pengentasan kemiskinan di Brebes bukanlah pekerjaan sederhana.
Garis kemiskinan Brebes pada 2026 mencapai Rp630.870 per kapita per bulan, meningkat 11,90 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp563.762. Kenaikan garis kemiskinan menggambarkan semakin besarnya kebutuhan minimum yang harus dipenuhi masyarakat untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Ketika harga kebutuhan meningkat, masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling rentan. Pendapatan yang bertambah belum tentu cukup apabila kenaikan pengeluaran berlangsung lebih cepat.
Data distribusi pengeluaran memperlihatkan persoalan lain. Pangsa pengeluaran kelompok 40 persen terbawah turun dari 21,53 persen pada 2025 menjadi 21,38 persen pada 2026. Sebaliknya, pangsa pengeluaran kelompok 20 persen teratas meningkat dari 39,51 persen menjadi 41,15 persen.
Gambaran ini mengingatkan kita bahwa pertumbuhan kesejahteraan belum tentu dinikmati secara merata. Pekerjaan rumah Brebes bukan hanya memperbesar kue ekonomi, tetapi juga memastikan masyarakat lapisan bawah mendapatkan bagian yang lebih baik. Sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi inklusi.
Potensi Ekonomi Kabupaten Brebes
Kemiskinan sering kali dipahami sebatas ketidakmampuan memenuhi kebutuhan makanan. Padahal, persoalannya jauh lebih luas. Pendidikan yang rendah, keterbatasan keterampilan, pekerjaan tidak tetap, dan akses ekonomi yang terbatas dapat membuat seseorang terus berada dalam lingkaran kemiskinan.
Data Susenas Maret 2026 menunjukkan bahwa 85,06 persen penduduk miskin Brebes berusia 15 tahun ke atas berpendidikan maksimal SMP. Bahkan, 29,04 persen di antaranya belum menamatkan sekolah dasar. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa pendidikan dan peningkatan keterampilan harus menjadi bagian penting dari strategi pengentasan kemiskinan.
Di sisi ketenagakerjaan, hanya 12,97 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor formal. Sebanyak 40,76 persen bekerja di sektor informal, sementara 46,27 persen lainnya tidak bekerja.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan tidak cukup diselesaikan dengan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Pekerjaan yang tersedia juga harus mampu memberikan pendapatan yang memadai, kepastian penghasilan, serta perlindungan bagi pekerjanya.
Brebes memiliki potensi ekonomi yang besar, mulai dari pertanian, perdagangan, industri pengolahan, hingga berbagai usaha mikro dan kecil. Namun, potensi tersebut perlu dihubungkan secara nyata dengan kelompok masyarakat miskin.
Petani kecil, buruh tani, pekerja informal, dan pelaku usaha mikro harus memperoleh kesempatan untuk meningkatkan nilai tambah dari aktivitas ekonominya. Di sektor pertanian, misalnya, peningkatan pendapatan tidak cukup hanya melalui peningkatan produksi.Penguatan kelembagaan petani, pengolahan pascapanen, akses pasar, dan kepastian harga juga menjadi faktor penting.
Sementara itu, pelatihan kerja harus dirancang berdasarkan kebutuhan dunia usaha, bukan sekadar mengejar jumlah peserta yang telah mengikuti pelatihan. Ukuran keberhasilannya adalah berapa banyak peserta yang memperoleh pekerjaan atau mampu meningkatkan pendapatan setelah pelatihan.
Intervensi Pemerintah
Ada dua pendekatan yang perlu berjalan beriringan dalam pengentasan kemiskinan, yaitu mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Data pengeluaran penduduk miskin Brebes menunjukkan bahwa pada 2026, sebesar 21,46 persen pengeluaran digunakan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Sementara itu, 21,32 persen digunakan untuk makanan dan minuman jadi.
Besarnya pengeluaran perumahan menunjukkan pentingnya akses terhadap hunian layak, listrik, air bersih, dan sanitasi. Di sisi lain, tingginya pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi perlu menjadi perhatian dalam kebijakan ketahanan pangan dan pemenuhan gizi keluarga.
Intervensi pemerintah melalui Program Wardoyo (wareg sedoyo) merupakan penyaluran paket sembaki empat tahap menyasar 14.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum terjangkau bantuan pusat.
Selian itu, masyarakat juga harus memiliki kemampuan untuk bangkit secara mandiri.
Program pendidikan kesetaraan, pelatihan vokasi, pendampingan usaha mikro, akses pembiayaan, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal perlu diarahkan secara lebih terintegrasi.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya dibantu untuk bertahan hari ini, tetapi juga diberi kesempatan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang.
Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Brebes
Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa kemiskinan merupakan fenomena yang dinamis. Rumah tangga yang hari ini berada di atas garis kemiskinan belum tentu aman dari risiko jatuh miskin pada masa mendatang. Sebaliknya, rumah tangga yang berhasil keluar dari kemiskinan juga membutuhkan dukungan agar tidak kembali mengalami kondisi yang sama.
Karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan harus berbasis data yang akurat dan mampu mengidentifikasi kondisi masyarakat secara lebih terperinci. Data tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan atau bahan presentasi.
Data harus menjadi dasar untuk menentukan siapa yang membutuhkan bantuan, jenis intervensi apa yang diperlukan, dan bagaimana mengukur keberhasilannya.
Kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci.
Program pengentasan kemiskinan juga perlu diselaraskan agar tidak berjalan sendiri-sendiri, tumpang tindih, atau justru meninggalkan kelompok yang paling membutuhkan.
Penurunan angka kemiskinan Brebes pada 2026 adalah kemajuan yang patut disyukuri. Namun, meningkatnya kedalaman dan keparahan kemiskinan merupakan pengingat bahwa pekerjaan belum selesai.
Keberhasilan pembangunan bukan hanya ketika semakin sedikit masyarakat berada di bawah garis kemiskinan, melainkan ketika masyarakat memiliki pekerjaan yang layak, pendapatan yang cukup, pendidikan yang lebih baik, serta kesempatan yang setara untuk meningkatkan taraf hidup.
Pada akhirnya, kemiskinan bukan sekadar persoalan angka 13,89 persen. Di balik angka tersebut ada keluarga yang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, anak-anak yang membutuhkan pendidikan, dan pekerja yang berharap memperoleh penghasilan lebih baik.
Brebes membutuhkan lebih dari sekadar penurunan statistik kemiskinan. Brebes membutuhkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakatnya. Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya berapa banyak orang yang berhasil keluar dari garis kemiskinan, tetapi juga seberapa kuat mereka bertahan agar tidak kembali jatuh ke dalamnya. JATENGDAILY.COM
