Oleh: H. Umar Ma’ruf Al Qodri, Dosen FH Unissula, Pengurus Ganas Annar MUI Jawa Tengah
TINDAK pidana narkotika bukan lagi sekadar kejahatan biasa. Ia telah menjadi kejahatan terorganisasi yang merusak akal, menghancurkan keluarga, melemahkan ketahanan sosial, dan mengancam masa depan generasi bangsa. Oleh karena itu, perang melawannya tidak boleh dilakukan dengan cara biasa-biasa saja.
Pergantian Kapolri pada 1 Oktober 2026 menghadirkan momentum menarik dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Hal yang membuat pergantian ini istimewa adalah pengalaman Suyudi sebelumnya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak 25 Agustus 2025.
Pengalaman tersebut tentu menghadirkan harapan baru. Pemberantasan narkotika tidak lagi hanya menjadi salah satu agenda penegakan hukum Polri, tetapi berpotensi memperoleh perhatian dan penguatan strategis dari pimpinan yang memahami secara langsung kompleksitas persoalan narkotika.
Dari BNN ke Mabes Polri: Sebuah Rekam Jejak
Selama memimpin BNN, Suyudi mengembangkan pendekatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melalui penguatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, serta pemberantasan jaringan narkotika.
Salah satu pengungkapan yang menonjol adalah jaringan internasional yang berkaitan dengan Golden Triangle. BNN bersama mitra internasional berhasil mengungkap penyelundupan sekitar dua ton sabu dan menangkap Dewi Astutik di Kamboja pada Desember 2025. Pengungkapan ini menunjukkan bahwa pemberantasan narkotika harus dilakukan melampaui batas wilayah negara dan tidak berhenti pada pelaku lapangan.
Komitmen pemberantasan narkotika yang dibangun Suyudi selama memimpin BNN menjadi modal penting ketika ia dipercaya memimpin Polri. Sinergi Polri dan BNN dalam pemberantasan narkotika perlu terus diperkuat, baik melalui pengungkapan jaringan peredaran, pembongkaran laboratorium gelap, maupun pemutusan jalur penyelundupan.
Sejak dilantik pada 1 Oktober 2026, komitmen itu langsung dibuktikan melalui operasi gabungan Polri-BNN, termasuk pembongkaran laboratorium gelap di Medan dan Aceh serta penangkapan puluhan kapal penyelundup. Tantangan ke depan bukan hanya meningkatkan jumlah pengungkapan kasus, melainkan juga memastikan jaringan bandar, pemodal, dan pengendali peredaran narkotika dapat dibongkar hingga ke akarnya.
Selain penindakan, perhatian terhadap pencegahan juga terlihat melalui program Ananda Bersinar (Aksi Nasional Antinarkotika Dimulai dari Anak Bersih Narkotika), yang menempatkan anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai bagian penting dari gerakan pencegahan.
Rekam jejak ini patut diapresiasi. Namun, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak semestinya hanya diukur dari jumlah tersangka dan tonase barang bukti. Ukuran yang lebih substantif adalah terputusnya jaringan peredaran, tertangkapnya pengendali dan pemodal, pulihnya kawasan rawan narkoba, serta berkurangnya masyarakat yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.
KUHP Baru dan Arah Penegakan Hukum Narkotika
Momentum berikutnya adalah berlakunya KUHP Nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 sejak 2 Januari 2026. Bersamaan dengan itu, berlaku pula UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dalam pengaturan baru tersebut, sebagian tindak pidana narkotika dirumuskan dalam Pasal 609 dan Pasal 610 KUHP. Pasal 609 mengatur perbuatan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika.
Sementara itu, Pasal 610 mengatur perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika. Adapun ketentuan seperti Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai jual beli dan perantaraan tetap berlaku.
Perubahan penting lainnya adalah penghapusan pidana minimum khusus melalui UU Nomor 1 Tahun 2026, termasuk dalam penyesuaian ketentuan pidana narkotika.
Konsekuensinya, hakim memiliki ruang lebih luas untuk menjatuhkan pidana secara proporsional dengan mempertimbangkan peran dan kesalahan masing-masing pelaku.
Perubahan ini harus dipahami secara tepat. Bukan berarti negara menjadi lunak terhadap kejahatan narkotika. Bandar, produsen, pemodal, dan pengendali jaringan tetap harus ditindak tegas. Namun, penyalah guna, pecandu, dan korban penyalahgunaan tidak boleh serta-merta diperlakukan sama dengan pengedar yang menjalankan bisnis kejahatan.
Pasal 54 UU Narkotika menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mampu membedakan siapa yang harus dihukum, siapa yang membutuhkan rehabilitasi, dan siapa yang sesungguhnya menjadi korban eksploitasi jaringan narkotika.
Pemberantasan Narkotika dalam Perspektif Keadaban Hukum
Di sinilah pentingnya membaca penanggulangan narkotika melalui konsepsi Teori Keadaban Hukum yang saya gagas.
Keadaban hukum berpijak pada kerangka Tri Akal: hukum harus sah menurut akal pikiran, patut menurut akal waras, dan bijaksana menurut akal budi. Akal budi tidak hanya berarti bijaksana, tetapi juga mencakup perilaku yang bijak dan bajik.
Pertama, dimensi akal pikiran menuntut agar pemberantasan narkotika dilakukan berdasarkan hukum, bukti, dan prosedur yang sah. Tidak boleh ada penyiksaan, rekayasa perkara, ataupun tindakan sewenang-wenang atas nama pemberantasan narkoba. Tujuan yang baik tidak membenarkan cara yang melanggar hukum.
Kedua, dimensi akal waras menuntut kebijakan yang patut dan proporsional. Negara harus mampu membedakan bandar yang memperoleh keuntungan dari kehancuran manusia dengan pecandu yang membutuhkan pertolongan. Tidak masuk akal apabila negara lebih keras terhadap korban ketergantungan, tetapi tidak maksimal mengejar pemodal dan pengendali jaringan.
Ketiga, dimensi akal budi menuntut penegakan hukum yang bijak dan bajik. Hukum harus memuliakan harkat manusia, melindungi generasi, dan membuka jalan pemulihan bagi mereka yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Menghukum tanpa mempertimbangkan kemungkinan pemulihan justru berisiko memperpanjang persoalan sosial.
Dengan demikian, keadaban hukum bukan berarti mengurangi ketegasan negara. Justru sebaliknya, negara harus tegas terhadap kejahatan yang merusak kehidupan manusia, tetapi tetap manusiawi terhadap mereka yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan.
Ganas Annar MUI: Perangi Narkoba Bukan Hanya Urusan Aparat
Pemberantasan narkotika tidak mungkin berhasil apabila hanya mengandalkan Polri dan BNN. Keluarga, sekolah, pesantren, masjid, ulama, serta organisasi kemasyarakatan harus menjadi bagian dari gerakan nasional.
Di sinilah Ganas Annar MUI (Gerakan Nasional Antinarkoba Majelis Ulama Indonesia) mempunyai peran strategis. Gerakan ini tidak hanya menyampaikan bahwa narkotika haram, tetapi juga harus menghadirkan edukasi, pendampingan, penguatan keluarga, pencegahan, dan dukungan rehabilitasi.
Dalam Rakornas September 2026, Ganas Annar MUI mengusung semangat “Perang Semesta Lawan Narkoba untuk Mewujudkan Indonesia Bersih”. Di Jawa Tengah, pengurus Ganas Annar MUI masa khidmat 2026–2031 di bawah kepemimpinan Dr. H. Multazam Ahmad telah dikukuhkan pada Oktober 2026. Program edukasi di sekolah dan pengembangan Duta Antinarkoba bagi pelajar merupakan langkah yang perlu diperkuat.
Pembagian peran harus jelas. Polri dan BNN bertugas melakukan penindakan dan membongkar jaringan. Hakim dan jaksa memastikan penegakan hukum yang adil dan proporsional. Sementara itu, ulama, keluarga, sekolah, dan masyarakat membangun benteng pencegahan sekaligus mendukung pemulihan korban.
Ganas Annar MUI tidak mengambil alih kewenangan penegakan hukum. Perannya adalah memperkuat kesadaran, membangun ketahanan sosial, serta menggerakkan masyarakat agar tidak menjadi pasar bagi peredaran narkotika.
Penutup
Kini terdapat momentum yang harus dimanfaatkan. Kita memiliki Kapolri dengan pengalaman memimpin BNN, KUHP Nasional dengan arah pemidanaan yang lebih proporsional, serta gerakan masyarakat yang dapat diperkuat melalui Ganas Annar MUI.
Ketiganya harus berjalan beriringan. Pemberantasan narkotika harus tegas terhadap bandar dan jaringan kejahatan, tetapi tidak kehilangan orientasi kemanusiaan terhadap korban penyalahgunaan.
Inilah hakikat perang melawan narkotika yang berkeadaban: bukan sekadar menangkap sebanyak-banyaknya pelaku, melainkan menyelamatkan sebanyak-banyaknya manusia. Sebab, tujuan akhir penegakan hukum terkait narkotika bukan hanya menciptakan Indonesia bebas narkotika, melainkan juga menjaga martabat manusia dan menyelamatkan masa depan generasi bangsa. JATENGDAILY.COM
