Banda Aceh (jatengdaily.com) – Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI), Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Walisongo Semarang, turut berpartisipasi dalam Seminar Nasional Asosiasi Program Studi dan Dosen Hukum Pidana Islam Indonesia (ADIPI) yang diselenggarakan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Sabtu (21/11/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi akademisi dan praktisi hukum untuk mendiskusikan kontribusi Hukum Pidana Islam terhadap pembaruan hukum nasional, sekaligus memperkuat eksistensi dan prospek masa depan lulusan HPI di Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, UIN Walisongo Semarang diwakili oleh Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., Wakil Dekan III FSH sekaligus Pengurus ADIPI, bersama Dr. Maskur Rosyid, MA.Hk., Sekretaris Program Studi HPI. Kehadiran keduanya merupakan bagian dari komitmen FSH UIN Walisongo untuk memperluas jejaring akademik nasional, memperkuat pengembangan keilmuan, serta memperjuangkan pengakuan kompetensi lulusan HPI dalam dunia profesi hukum.
Seminar nasional yang mengangkat tema “Menuju Indonesia Berkeadilan: Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Mewujudkan Tatanan Hukum yang Humanis” tersebut menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag., Guru Besar UIN Ar-Raniry Banda Aceh; Prof. Dr. M. Sulthon, M.A., Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya; dan Prof. Dr. Amran Suadi, M.A., Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Pada sesi pertama, Prof. Ali Abubakar mengangkat tema Kontribusi Hukum Pidana Islam terhadap Reformasi Hukum Pidana Indonesia. Pembahasan ini menempatkan Hukum Pidana Islam sebagai salah satu khazanah keilmuan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum pidana nasional, terutama melalui nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Sementara itu, Prof. M. Sulthon membahas Integrasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaruan KUHP Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Arah Pembangunan Hukum Nasional. Tema ini menegaskan pentingnya dialog antara khazanah hukum Islam dan sistem hukum nasional dalam merespons perkembangan hukum pidana kontemporer. Pembaruan hukum pidana Indonesia sekaligus membuka ruang bagi pengembangan kajian HPI yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Pada sesi ketiga, Prof. Amran Suadi mengangkat tema Sinergi Hukum Pidana Islam dan Dunia Profesi Hukum di Indonesia. Menariknya, sesi ini dimoderatori langsung oleh Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., Wakil Dekan III FSH UIN Walisongo Semarang. Diskusi tersebut memberikan perhatian pada hubungan antara kompetensi akademik lulusan HPI dan kebutuhan dunia profesi hukum, termasuk peluang untuk berkiprah di berbagai lembaga penegak hukum.
Dr. M. Harun menyampaikan harapannya agar forum nasional ini tidak berhenti pada pertukaran gagasan akademik, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pengembangan program studi dan kesempatan kerja para alumninya.
“Harapan besar dengan adanya kegiatan ini, semakin memperluas prospek dan masa depan lulusan HPI,” ungkapnya.
Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dalam forum ini ialah perlunya memperluas akses lulusan HPI terhadap dunia profesi hukum, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia. Lulusan HPI memiliki bekal keilmuan di bidang hukum pidana Islam, hukum pidana nasional, hukum acara pidana, serta berbagai disiplin hukum terkait. Kompetensi tersebut perlu terus diperkuat dan diperjuangkan agar memperoleh pengakuan yang proporsional dalam kebijakan rekrutmen aparatur penegak hukum.
Bagi Prodi HPI UIN Walisongo Semarang, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut kesempatan kerja alumni, melainkan juga berkaitan dengan pengakuan terhadap identitas keilmuan, relevansi kurikulum, dan kesetaraan kesempatan bagi lulusan pendidikan tinggi keagamaan Islam.
Dr. Maskur Rosyid memandang bahwa penguatan prospek lulusan HPI perlu dilakukan melalui langkah bersama antarprogram studi yang tergabung dalam ADIPI. Penyelarasan kompetensi lulusan, penguatan kurikulum hukum nasional, serta komunikasi kelembagaan dengan instansi pengguna lulusan menjadi agenda penting yang perlu terus dikembangkan.
Perhatian terhadap akses lulusan HPI di lingkungan Kejaksaan juga memerlukan langkah advokasi yang terarah. ADIPI diharapkan dapat menjadi wadah kolektif untuk membangun komunikasi dengan pemangku kebijakan, termasuk instansi penegak hukum dan kementerian terkait, agar kompetensi lulusan HPI mendapatkan pertimbangan yang memadai dalam persyaratan formasi dan rekrutmen profesi hukum.
Selain persoalan profesi, seminar ini juga mempertegas pentingnya penguatan posisi HPI sebagai program studi yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan hukum nasional. Perkembangan hukum pidana, termasuk pembaruan KUHP, menuntut lulusan HPI untuk menguasai tidak hanya khazanah fikih jinayah, tetapi juga hukum positif, keterampilan analisis hukum, kemampuan penelitian, dan pemahaman terhadap praktik penegakan hukum.
Partisipasi FSH UIN Walisongo Semarang dalam forum nasional ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antarlembaga, mendorong pengembangan kurikulum yang adaptif, serta membuka peluang kerja sama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Melalui ADIPI, Prodi HPI UIN Walisongo Semarang berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan Hukum Pidana Islam yang responsif terhadap dinamika hukum nasional. Penguatan kualitas akademik dan perjuangan terhadap perluasan akses profesi bagi alumni menjadi dua agenda yang saling berkaitan dalam membangun masa depan HPI yang semakin unggul, relevan, dan berdaya saing.



