SEMARANG (Jatengdaily.com)- Penerapan new normal di Jateng masih menunggu, grafik Covid-19 turun secara ekstrem terlebih dahulu. Hal ini ditegaskan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Ganjar pun mengatakan, perkantoran dinas di jajarannya Pemprov Jateng mulai melakukan penataan pada Selasa (26/5/2020) untuk menuju penerapan normal baru.
Begitu juga bagi instansi swasta, seperti diantaranya adalah pabrik, pasar dan mal serta kantor-kantor perusahaan swasta.
Namun demikian, Ganjar menegaskan bahwa Jawa Tengah belum akan menerapkan konsep New Normal dalam waktu dekat.
“Tapi kita belum akan melakukan normal baru dalam waktu pendek. Kalau nanti kita melihat grafiknya masih tinggi tentu normal baru belum bisa kita terapkan,” tegas Ganjar, Selasa (26/5/2020).
Ganjar mengingatkan bahwa untuk menerapkan New Normal harus terpenuhi syarat utamanya, yaitu angka kasus positif Covid-19 Jawa Tengah menurun secara tajam.
Ganjar mengatakan panduan penerapan normal baru telah dia terima, demikian pula para bupati dan walikota.
Menurutnya sebelum normal baru benar-benar diterapkan di seluruh lapisan masyarakat, instansi pemerintah mesti memberi contoh terlebih dahulu. Untuk jajarannya sejak Selasa (26/5/2020) hari ini diwajibkan untuk melakukan penataan.
“Jadi yang layanan umum mesti mengikuti protokol kesehatan, biasanya yang berhubungan dengan masyarakat langsung ada tabir pembatasnya. Yang back office mereka kita minta untuk mengatur jaraknya agar tidak terlalu dekat,” kata Ganjar.
Bahkan khusus untuk supermarket dan mal, Ganjar telah menginstruksikan agar Bupati dan Walikota lebih ketat menerapkan aturan protokol kesehatan. Ganjar menyebut saat ini telah memasuki masa-masa kritis, terutama saat Ramadan dan lebaran kemarin dengan banyaknya masyarakat yang belanja.
Supaya aturan protokol kesehatan itu berjalan optimal, Ganjar mengatakan agar seluruh daerah menerjunkan seluruh potensi penegak peraturan, dari Satpol-PP, Satpam sampai peran pengawasan masyarakat. Terlebih beberapa daerah telah menerbitkan regulasi, dari Peraturan Walikota maupun Peraturan Daerah. she