SEMARANG (Jatengdaily.com)– Dalam Pemilu mendatang, diharapkan negera Indonesia bisa merealisasikan konsep Pemilu yang realistik, sehingga bisa melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan harapan masyarakat
Harus ada konsep Pemilu yang lebih realistik agar menghasilkan pemimpin yang lebih baik. Yang perlu menjadi pertimbangan untuk konsep yang perlu dikembangkan adalah bagaimana menghasilkan pemimpin yang baik.
Dasarnya adalah logika yang ada di masyarakat, yang meyakini bahwa Pemilu yang baik akan menghasilkan pemimpin yang baik. Selanjutnya pemimpin yang baik akan mampu mensejahterakan masyarakat yang dipimpinnya.
Demikian dikatakan oleh Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof Dr Yos Johan Utama SH MH, saat memberi sambutan pada FGD Tata Kelola Negara: Mewujudkan Pemilu Berkualitas yang diselenggarakan atas kerja sama Aliansi Kebangsaan dengan Forum Rektor Indonesia serta Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Jumat (19/6/2020).
Ketua Forum Rektor Indonesia ini menambahkan, memang tidak ada model Pemilu yang ideal dan sepenuhnya baik. Karena itu, Yos Johan mengajak semua pihak untuk mencari konsep yang realistik.
Tapi yang terjadi dalam prakteknya tidak selalu demikian. Yos Johan mengakui ada yang berhasil memenuhi harapan itu. Tapi banyak juga yang tidak sesuai harapan masyarakat. Kondisi seperti itu yang perlu dipikirkan bersama.
Mengenai model pemilihan langsung yang lahir setelah reformasi 1998, menurut Yos, merupakan keinginan masyarakat yang terpendam selama dua periode pemerintahan, orde lama (Orla) dan orde baru (Orba). Kedua orde tersebut, kata Yos, sebenarnya nyaris sama esensinya, figur presiden menjadi pusat kekuasaan. Hanya namanya saja yang berbeda, saat Orla disebut Demokrasi Terpimpin, sementara pada era Orba dinamakan Demokrasi Pancasila. Keinginan terpendam itu melahirkan pemilihan langsung di semua jenjang.
Semua jenjang pemerintahan, pemimpinnya kemudian dipilih rakyat secara langsung mulai dari presiden, gubernur, dan bupati serta walikota. Demikian pula untuk para wakil rakyat yang ada di DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten Kota, semuanya diplih langsung oleh masyarakat memakai metode suara terbanyak. Ternyata, selain konsep Pemilu langsung membutuhkan biaya mahal, juga ada ekses lain seperti munculnya praktek politik uang yang dibahasakan masyarakat sebagai mahar, serangan fajar dan lain sebagainya.
Yang memprihatinkan, ekses tersebut menjadi berkelanjutan. Itu terlihat dari banyaknya kepala daerah dan anggota legislatif yang ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Karena itu, Yos mengajak semua pihak untuk merenungkan kembali model pemilihan langsung. “Sistem Pemilu yang baik ada kok,” ungkapnya.
Hadir juga sebagai pembicara, Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia-Peneliti Senior LIPI Dr Alfitra Salam APU; Ketua Aliansi Kebangsaan Ponco Sutowo; Ketua Komite Kebijakan Pemilu Partai Golkar yang juga Menpora Kabinet Indonesia Maju, Dr. H. Zainudin Amali SE, MSi; Prof Valina Singka Subekti dari Fisip Universitas Indonesia, dan Prof Retno Saraswati, Dekan FH Undip. Acara tersebut selain diikuti oleh para pengurus AIPI dari berbagai daerah, Bawaslu, Anggota KPUD, pengurus FRI dari berbagai Universitas, Akademisi, Mahasiswa, Lembaga Riset, Ormas dan Lembaga Penelitian. she