JAKARTA (Jatengdaily.com)- Berdasarkan pengawasan Bawaslu, masih banyak Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih tak mendatangi rumah warga. Ketua Bawaslu Abhan menilai hal tersebut tidak maksimal dan tak sesuai petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan KPU.
Abhan mengungkapkan PPDP dalam tahapan coklit data pemilih hanya melakukan pemeriksaan dokumen. “Proses pemutakhiran data pemilih tidak dilakukan secara langsung sesuai dengan juknis yang ditetapkan KPU,” katanya dalam Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang digelar Komnas HAM, Rabu (19/8/2020).
Menurutnya, sesuai juknis KPU, petugas PPDP diwajibkan untuk mendatangi seluruh rumah atau langsung mendatangi seluruh pemilih. Baginya hal ini guna memastikan penambahan pemilih yang memenuhi syarat (MS), mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), menambah pemilih baru yang berusia 17 tahun atau sudah menikah, serta memperbaiki elemen data pemilih secara langsung.
Abhan meyakinkan KPU tidak memerhatikan hasil pengawasan yang telah disampaikan Bawaslu. Sebelumnya, Bawaslu menyatakan hasil pengawasan terdapat 73.130 pemilih yang telah dicoret dan dinyatakan tidak ememnusi sarat pada Pemilu 2019 yang pada faktanya kembali terdaftar dalam daftar pemilih Model A-KWK pemilihan 2020.
Dalam pengawasan Bawaslu, dilansir dari laman Bawaslu, pada hari ini, Kamis (20/8/2020), terdapat 23.968 pemilih yang telah memiliki hak pilih dan memenusi sarat dalam Pemilu 2019 serta terdaftar dalam DPK pada Pemilu 2019, tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih Model A-KWK Pemilihan 2020 yang dimutakhirkan.
“Pelaksanaan pemuktahiran yang tidak maksimal sehingga dapat menimbulkan kurang validnya data pemilih pada pelaksanaan pemilihan tahun 2020,” tuturnya. She