SEMARANG (Jatengdaily.com) – Sebagaimana berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), wilayah Indonesia akan memasuki musim penghujan pada Oktober dan November 2020.
Pada musim tersebut, tingkat ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrem dan juga angin puting beliung menjadi meningkat. Hal itu juga ditambah dengan adanya fenomena La Nina, yang mana curah hujan diperkirakan akan naik dari 20-40 persen.
Melihat adanya faktor cuaca dan fenomena tersebut, Kepala BNPB Doni Munardo mengajak segenap komponen pentahelix untuk melakukan upaya kesiapsiagaan dengan peningkatan kapasitas masyarakat.
Dalam hal ini, penanggulangan bencana harus dilakukan secara bersama dan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja.
“Untuk mengantisipasi, perlu ada upaya nyata dalam rangka mengurangi dampak dari potensi ancaman bencana tersebut. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, perlu ada sinergi dan kerjasama dengan pendekatan kolaborasi pentahelix,” tegas Doni pada puncak acara Peringatan Bulan PRB 2020 yang dihelat di Ruang Sebaguna Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB, Jakarta pada Selasa (13/10/2020).
Adapun menurut Doni, upaya dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengadapi dampak La Nina adalah melalui identifikasi, koordinasi, rencana kontijensi, simulasi dan sosialisasi.
“Pertama identifikasi potensi ancaman bahaya hidrometeorologi yang ada. Kedua Laksanakan rapat koordinasi kesiapsiagaan, dalam rangka berbagi peran dan menyiapkan sumberdaya, Ketiga siapkan rencana kontinjensi dan laksanakan geladi dan simulasi dengan melibatkan seluruh stakeholder, dan Keempat sosialisasikan kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan dan apa yang harus dilakukan sehingga dapat selamat biula bencana terjadi,” jelas Doni.
Doni juga mengajak para panggiat Peringatan Bulan PRB untuk memberikan apresiasi kepada Komisi VIII DPR RI dalam upaya penguatan kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007.
Dalam hal ini, keberadaan BNPB dan BPBD menjadi sangat penting dan harus menjadi bagian dari revisi UU penanggulangan bencana tersebut.
“Penguatan kelembagaan BNPB dan BPBD justru menjadi prioritas. Bencana adalah urusan kemanusiaan, multi sektor, multi dimensi, sehingga perlu suatu badan yang dapat melaksanakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dengan baik,” kata Doni.
“Kita semua berharap, revisi UU Penanggulangan Bencana dapat menjadi solusi bagi upaya penanggulangan bencana di Indonesia pada masa mendatang. Saya berterimakasih atas dukungan dari semua pihak yang selalu mendukung dan bekerjasama dengan BNPB,” pungkas Doni. yds