SEMARANG (Jatengdaily.com) – Anggota Komisi X DPR RI, Yoyok Sukawi mendorong pemerintah untuk memperhatikan guru swasta di Indonesia yang jumlahnya puluhan ribu orang.
Menurutnya persoalan guru di Indonesia tidak hanya terkait pengangkatan guru honorer, namun ada juga persoalan terkait kesejahteraan guru swasta.
Yoyok mengaku banyak mendapat keluhan terhadap kesejahteraan guru swasta yang mengirimkan komentar atau pesan secara langsung melalui media sosial atau pada saat Yoyok Sukawi melakukan reses.
Keluhan guru swasta ini juga telah disampaikan langsung oleh Yoyok Sukawi pada saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara pada Senin (18/1/2021) di Gedung Nusantara DPR dan secara virtual.
“Selain untuk guru honorer yang mengabdi di instansi pendidikan milik pemerintah, pemerintah juga harus memberi ruang kesejahteraan kepada guru-guru swasta. Cari lah solusi, tidak harus dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bisa dicarikan solusi seperti tunjangan kesejahteraan sosial secara rutin bagi guru-guru di sekolah swasta,” kata Yoyok Sukawi, Selasa (19/1/2021).
“Pemerintah bisa hadir karena keluhan memang banyak, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Soal nominal, monggo kementerian terkait untuk melakukan kajian terlebih dahulu supaya rekan-rekan guru swasta juga merasa diperhatikan oleh pemerintah,” tambah Yoyok Sukawi.
Selain menyoroti soal kesejahteraan bagi guru swasta, Yoyok Sukawi juga menyampaikan kepada kementerian yang hadir pada saat RDP kemarin untuk mempermudah proses pengangkatan kepada guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Yang kedua, menurut saya guru honorer yang sudah lama mengabdi diprioritaskan untuk mendapatkan kuota 1 juta guru PPPK. Mungkin syaratnya dipermudah dan diutamakan, sisanya diperluas bagi yang muda-muda,” kata anggota DPR RI asal Dapil Jawa Tengah I ini.
Namun Yoyok Sukawi juga ingin ada sosialisasi yang gencar dari pemerintah terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pasalnya ia pribadi juga merasa sosialisasi pemerintah terkait PPPK masih kurang dan masih banyak tenaga pendidik yang belum paham terkait hal tersebut.
“Sosisalisasinya digencarkan terkait PPPK. Jangan sampai ada yang tanya ‘daftare piye Pak?’. Kemudian pemerintah juga harus bisa menjelaskan apa bedanya guru yang diangkat PPPK dan yang diangkat menjadi PNS. Sekarang platform untuk sosialisasi juga sudah cukup luas,” pungkasnya. zia-yds