SEMARANG (Jatengdaily.com) – Panti sosial untuk anak, lanjut usia, wanita, dan disabilitas banyak terdapat di Provinsi Jateng. Dari sejumlah panti itu, DPRD Provinsi Jateng melihat masih perlunya memaksimalkan upaya pelayanan sosial di panti tersebut.
Demikian disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto dalam acara diskusi ‘Sosialisasi Penerima Bantuan Satu Orang Satu Hari (SOSH)/ Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Swasta di Aula Dinas Sosial, Jalan Pahlawan Nomor 12 Kota Semarang, Sabtu (27/2/2021). Acara itu juga digelar secara daring dengan pengelola panti pelayanan sosial se-Jareng.
Pada kesempatan itu, ia mengatakan selama ini DPRD kerap meninjau keberadaan panti sosial ke sejumlah daerah. Dari hasil pantauan itu, ada beberapa panti yang butuh perhatian dari pemerintah agar pelayanan sosial dapat lebih optimal.
“Masyarakat mengharapkan kehadiran pemerintah dalam penanganan sosial, bagaimana anggaran bisa dimanfaatkan untuk masyarakat kecil,” kata Politikus PDI Perjuangan itu.
Selain Ketua DPRD, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Hamid juga hadir dalam acara di Kantor Dinsos itu. Ia juga sepakat dengan Ketua DPRD bahwa pelayanan panti itu perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah, khususnya LKS swasta. “Panti yang swasta itu ikut membantu negara dan diharapkan prosesnya lancar dalam pemberian bantuannya,” ujar legislator dari Fraksi PKB itu.
Anggota Komisi E, Ida Nurul Farida, turut memberikan opininya. Dikatakan, dalam memaksimalkan pelayanan di panti sosial, dibutuhkan kerjasama dengan stakeholder.“Sosialisasi yang masif terutama di pelayanan panti. Kami apresiasi kepada LKS yang sudah meluangkan waktu membantu pemerintah dalam melaksanakan pelayanan sosial,” kata Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Jateng itu.
Sementara, Kepala Dinsos Provinsi Jateng Harso Susilo mengatakan bahwa acara sosialisasi itu bertujuan memberikan pemahaman kepada LKS mengenai standar pelayanan minimal (SPM) dalam panti. Selain itu, secara khusus pemahaman prosedur pemanfaatan bantuan subsidi permakanan SOSH.
Data dinsos menyebutkan, pada 2020 telah dilakukan alokasi anggaran kepada penerima manfaat (PM). Diantaranya 19.450 PM anak di 479 panti swasta, 3.745 PM lanjut usia di 41 panti swasta, 519 PM disabilitas di 17 panti swasta, dan 4.602 PM di 56 panti milik pemerintah. st
