SEMARANG (Jatengdaily.com) – Pelarangan mudik Lebaran 2021 didukung pihak Kementeria Perhubungan, dengan pertimbangan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19.
Untuk itu, Kemenhub tengah menyusun aturan transportasi sebagai tindak lanjut pelarangan mudik seperti yang telah diumumkan oleh Menko PMK, Muhadjir Effendy, pada tanggal 26 Maret 2021 lalu.
Penyusunan diatur melalui koordinasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait khususnya Satgas Penanganan COVID-19, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah dan TNI / Polri.
“Kementerian Perhubungan mendukung pelarangan mudik yang didasari oleh pertimbangan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 dan hasil keputusan rapat tingkat menteri. Sebagai tindak lanjutnya, saat ini kami tengah menyusun aturan pengendalian transportasi yang melibatkan berbagai pihak”, demikian ditegaskan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi Senin, seperti dilansir laman kemenhub.
Kemenhub juga memperhatikan hasil survei persepsi masyarakat terhadap pergerakan perjalanan pada masa Idul Fitri yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021 secara online oleh Balitbang Kemenhub bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung dan lembaga media. Survei tersebut diikuti oleh 61,998 responden yang berprofesi sebagai karyawan swasta 25,9% sisanya PNS, Mahasiswa, BUMN, Wiraswasta, Ibu Rumah Tangga dan lainnya.
Berdasarkan hasil survei tesebut, jika mudik dilarang, 89% masyarakat tidak akan mudik, 11% nya akan tetap melakukan mudik atau liburan. Estimasi potensi jumlah pemudik saat ada larangan mudik secara nasional sebesar 27,6 juta orang. Dengan tujuan daerah mudik paling banyak adalah Jawa Tengah 37%, Jawa Barat 23% dan Jawa Timur 14%.
Kemenhub juga meminta masukan dari berbagai pihak termasuk pengamat transportasi, sosiolog, dan pemangku kepentingan lainnya. Masukan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun rencana pengendalian situasi jika ada.
“Kementerian Perhubungan selalu berkomitmen untuk mencegah pencegahannya pandemi COVID-19 di seluruh Indonesia dengan menerbitkan peraturan dan Surat Edaran sebagai petunjuk pelaksanaan transportasi. Selain itu terus melakukan pengawasan di lapangan bekerja sama dengan Satgas Covid 19, Kemenkes, Pemda dan TNI Polri ”, demikian disampaikan Budi Karya. yds
