SEMARANG (Jatengdaily.com) – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat jangan sampai membebankan kehidupan masyarakat. Bentuk evaluasi dari penerapan kebijakan tersebut perlu ada sebuah kompensasi untuk mengurangi beban perekonomian masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri saat menerima audensi secara virtual dengan BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeritas Muhammadiyah Surakarta, Kamis (15/7/2021).
Wakil Ketua DPRD Jateng, Quatly Abdulkadir Alkatiri
Dia menjelaskan, pentingnya sebuah kompensasi supaya masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dapat terbantukan. Setidaknya biaya hidup selama menjalani work from home (WFH) dapat difasilitasi oleh negara. Bila memang selama sehari, pemenuhan hidup mendapatkan tiga kali sehari makan maka pemerintah wajib memberikan kompensasi senilai kebutuhan itu. Dengan demikian pemerintah harus hadir di tengah masyarakat.
Catatan lain adalah, perilaku dari tindakan aparatur yang melebihi batas toleransi. Dia memahami beratnya penindakan dan penertiban yang dilakukan aparat pemerintah, namun bukan berarti harus ditangani secara emosi. Perlu ada pendekatan secara santun dan sabar di setiap penanganan lapangan.
“Jangan sampai berlebihan dalam bertindak kepada masyarakat.Sikapi protes dengan bijaksana dan terukur,” ucapnya.
Selanjutnya adalah masalah hoaks. Quatly mengakui waktu sekarang ini banyak masuk segala jenis informasi di telepon genggam. Sering kali informasi tersebut menyesatkan, meresahkan, dan menakutkan. Informasi seputar Covid-19 hendaknya benar-benar disaring sedemikian rupa. Kalau mendapatkan informasi yang tidak jelas sumbernya, hendaknya tidak perlu disebarluaskan.
“Kepada mahasiswa untuk saat ini adalah tetap berikhtiar, tetap optimistis, jangan menjadi bagian penyebar hoaks,” pintanya.st
