SEMARANG (Jatengdaily.com) – Kepemimpinan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) periode mendatang sebaiknya sistem presidium. Dengan sistem ini memungkinkan kepemimpinan menjadi efektif untuk merealisasikan program-program kerja ICMI.
Hal itu dikemukakan Fungsionaris ICMI Orwil Jawa Tengah Gunoto Saparie sehubungan akan berlangsungnya Muktamar VII ICMI di Bandung, 4-6 Desember 2021.
Menurut Gunoto, jika kepemimpinan ICMI periode 2022-2027 dengan sistem referendum, ia bisa menjadi representasi tokoh-tokoh Islam yang memiliki pengaruh secara nasional. Baik dari segi kecendekiaan, keteladanan, kebijaksanaan, maupun integritas.
“Saya tidak ingin menyebut nama-nama. Namun yang jelas, ICMI membutuhkan pemimpin yang memiliki wawasan dan orientasi luas dalam hal keislaman dan keindonesiaan,” katanya seraya menambahkan bahwa kriteria kepemimpinan ICMI periode 2022-2027 perlu dibahas sebelum tata tertib pemilihan ditetapkan.
Selain masalah kepemimpinan, demikian Gunoto, program kerja ICMI diharapkan lebih berfokus pada peningkatan kualitas dan pemberdayaan serta penguatan sumber daya manusia. Hal ini bisa dilakukan dengan pembenahan kurikulum yang lebih menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menghasilkan generasi unggul yang produktif dan kompetitif.
Gunoto juga melihat lembaga keuangan mikro dan koperasi syariah belum memiliki payung hukum yang kuat. Karena itu dalam muktamar nanti perlu diusulkan Undang-Undang tentang Keuangan Mikro Syariah.“Hal ini untuk memberikan jaminan bagi para nasabah ketika menabung,” ujarnya.
Gunoto mengakui, ICMI tidak lagi seperti dulu yang dekat dengan kekuasaan. Ini berarti, ICMI berada di jalur yang benar, karena netral dari politik. Hal ini berbeda dengan ketika masa Orde Baru dan di bawah kepemimpinan Habibie. Banyak orang masuk ICMI karena motivasi syahwat kekuasaan.“Sampai muncul candaan, jika ICMI itu singkatan dari Ikatan Calon Menteri Indonesia,” katanya.st