SEMARANG (Jatengdaily.com) – Rencana penutupan dua lokalisasi, pada akhir bulan Agustus di Kota Semarang ini, kini semakin dekat. Dua lokalisasi itu, Sunan Kuning (SK) Semarang Barat dan lokalisasi Gambilangu (GBL), Mangkang.
Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang juga kian matang dalam persiapan penutupannya. Setelah, beberapa waktu lalu melakukan verifikasi dan validasi data wanita pekerja seks (WPS) di dua lokalisasi tersebut, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang mulai melakukan pembuatan rekening bagi para WPS.
Pembuatan rekening diawali oleh para WPS di Lokalisasi Sunan Kuning. Mereka dikumpulkan di Balai RW 4 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat untuk bertemu secara langsung dengan pihak bank, Senin (12/8/2019), kemarin.
Kasi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang (TSPO) Dinas Sosial Kota Semarang, Anggie Ardhitia menuturkan, kegiatan pembukaan rekening bagi para WPS merupakan langkah lanjutan rencana penutupan lokalisasi.
Saat ini, pihaknya baru melakukan pembukaan rekening bagi WPS di Sunan Kuning. Selanjutnya, menyusul lokalisasi di Gambilangu. “Sementara, pembukaan rekening bagi WPS di Gambilangu segera direncanakan,” ucapnya.
Dikatakannya, pembukaan rekening dilakukan bagi WPS yang terverifikasi dan tervalidasi oleh Dinsos Kota Semarang, sebanyak 355 WPS.
Menanggapi masih adanya perbedaan data antara Dinsos dan Pengelola, Anggie menegaskan, data pihak pengelola berdasar pada kartu tanda anggota (KTA). Sedangkan pihak Dinsos mendata berdasarkan WPS yang ada disertai KTP.
“Kami tidak bisa hanya dengan KTA saja. Kami harus data orang yang benar-benar ada beserta KTPnya. Pada saat pembukaan rekening bank orangnya kan juga harus hadir. Hal ini agar dana tepat sasaran dan minim penyelewengan,” jelasnya.
Anggie menambahkan, pihaknya telah mendata WPS yang belum masuk dalam data Dinsos. Dalam waktu dekat ini, rencananya pihaknya akan mengumpulkan seluruh WPS dan akan kembali dilakukan verifikasi dan validasi data agar dana tali asih yang telah disiapkan benar-benar tepat sasaran.
Setelah pembuatan rekening, Dinsos bersama stakeholder lainnya tinggal melakukan eksekusi penutupan. Sementara pasca penutupan, bukan hanya menjadi kewenangan Dinsos namun para stakeholder lain. Pihaknya pun akan kembali mengadakan rapat koordinasi dengan stakeholder lainnya.
“Tahapan dari nol sampai sepuluh, ini sudah berada pada angka delapan. Tinggal eksekusi penutupan. Kalau Pak Wali menghendaki 29 Agustus, kami akan laksanakan,” ujarnya.
Ketua Resosialisasi Argorejo, Suwandi mengatakan, data yang dimiliki sebanyak 475 WPS merupakan data valid. Mereka memilik8 KTA, KTP, dan surat keterangan dari RW. Dia siap mengumpulkan seluruh WPS untuk dilakukan validasi ulang.
“Saya perjuangkan semua harus menerima tali asih. 475 itu semua ada orangnya,” tegasnya. Ugl—st