DEMAK (Jatengdaily.com) – Tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum (pemilu) ataupun pemilihan kepala daerah (pilkada) barometer keberhasilan pesta demokrasi.
Sehubungan itu Bupati Demak dr Hj Eisti’anah meminta KPU maupun Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada 2024 melakukan sosialisasi secara masif pada masyarakat tentang hari pencoblosan yang diagendakan serentak se-Indonesia pada 27 November.
Saat menghadiri pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pilkada 2024 oleh KPU Kabupaten Demak, Bupati Eisti’anah menyampaikan, pemerintah daerah mendukung sepenuhnya agenda pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak, yang digelar serentak bersama 507 kabupaten/kota lainnya di 37 provinsi.
“Support itu antara lain mengalokasikan dana dari APBD senilai Rp 60 miliar untuk KPU dan Bawaslu Kabupaten Demak terkait penyelenggaraan Pilkada Demak, yang pencairan dilaksanakan dua tahap. Yakni 40 persen pada 2023 dan 60 persen sisanya pada 2024,” tuturnya, didampingi Ketua Desk Pilkada Kabupaten Demak H Akhmad Sugiharto ST MT, Kamis (16/05/2024).
Sehubungan tahapan pilkada yang telah dimulai sejak Januari 2024, beririsan dengan Pemilu 2024 yang dilaksanakan 14 Februari dan lanjut PSS (pemungutan suara susulan) pada 24 Februari, Bupati Eisti’anah berpesan, agar para penyelenggara termasuk badan adhoc saling sinergi bekerja penuh integritas.
Di samping tentunya menjaga netralitas dan independen. Serta melayani semua pasangan calon (Paslon) peserta pilkada serta masyarakat sebagai pemilih tanpa diskriminasi.
“Tadi semua PPK yang dilantik telah membaca pakta integritas. Hendaknya poin-poin yang diucapkan tersebut tidak sekadar formalitas. Namun benar-benar diimplementasikan saat bertugas, hingga tahapan pilkada selesai nantinya,” ungkap bupati.
Sementara Ketua KPU Kabupaten Demak Siti Ulfaati menambahkan, jumlah PPK yang dilantik masing-masing lima orang di tiap kecamatan. Karena di Kabupaten Demak ada 14 kecamatan, sehingga total ada 70 PPK.
“Agenda terdekat setelah pelantikan PPK ini adalah melanjutkan seleksi badan adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS). Yakni tes tertulis dengan metode CAT yang dilanjutkan dengan wawancara dan kemampuan bidang IT. Di samping pembentukan Sekteatriat PPK, yang rekrutmennya kami berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan,” pungkasnya. Rie-st
