in

Aparatur Pemdes Ikut BPJS TK Bisa Dibiayai ADD

Plt Kepala Dispermasdes memberikan sambutan dalam rapat evaluasi pelaksanaan program desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan di Kampoeng Rawa Ambarawa, Rabu (3/7/2019). Foto : Budhi.

UNGARAN (Jatengdaily.com) – Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Semarang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Semarang No 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019. Pemdes bisa memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membiayai aparatur pemdes menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ( BPJS TK).

‘’Aparatur pemdes yang ikut program BPJS TK bisa dibiayai pakai ADD. Tapi tidak full, ada persentasenya, berapa persen dibiayai ADD dan berapa persen dibayar oleh yang bersangkutan. Pemanfaatan ADD terebut diatur dalam Perbup No 90 Tahun 2018 yang ditetapkan 31 Desember 2018,’’ jelas Plt Kepala Dispermasdes Kabupaten Semarang, Heru Purwanto di sela rapat evaluasi pelaksanaan program desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS TK Cabang Ungaran di Kampoeng Rawa Ambarawa, Rabu (3/7/2019).

Heru mengungkapkan, ada 4 program BPJS TK yang bisa diikuti kades, yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun (JP). Untuk staf perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling sedikit ikut 2 program, yakni JKK dan JKM.

‘’Belum lama ini ada perangkat desa Lerep yang baru ikut BPJS TK satu bulan meninggal dunia udah dapat jaminan kematian Rp 24 juta. Ada juga, baru ikut dua bulan mengalami kecelakaan kerja biaya pengobatannya ditanggung semua,’’ bebernya.

Heru menyatakan, Pemkab Semarang mendorong semua aparatur Pemdes menjadi peserta BPJS TK. Karena BPJS TK sangat bermanfaat bagi peserta.

‘’Desa yang menjadi desa sadar BPJS TK kita dorong untuk mengembangkan, tidak hanya aparatur pemdes yang ikut tetapi juga lembaga desa lainnya seperti BUMDes. Bahkan hampir semua RT dan RW di Kecamatan Bandungan jadi peserta BPJS TK, ini jadi salah satu pilot project,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPJS TK Cabang Ungaran, Budi Santoso mengatakan melalui rapat evaluasi yang diikuti 9 desa sadar BPJS TK tahun 2017 dan 2018 tersebut pihaknya mendorong pemdes untuk memberikan pemahaman manfaat BPJS TK. Sebab BPJS TK menunjang untuk kemajuan masyarakat desa.

‘’Kita memotivasi pemdes untuk mendorong warganya sadar akan manfaat BPJS TK. Karena peserta BPJS TK akan terlindungi jika mengalami resiko sosial, misalnya meninggal dunia ada santunan,’’ katanya.

Budi menerangkan, iuran BPJS TK yang dibebankan kepada aparatur pemdes hanya 3 persen dari penghasilan tetap, yakni satu persen untuk iuran jaminan pensiun dan 2 persen untuk iuran jaminan hari tua. ‘’Untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ditanggung penuh APBDes. Iuran dua program ini Rp 16.800 per bulan,’’ ujarnya. rus-yds

Written by Jatengdaily.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Stunting Tak Tertangani Bisa Akibatkan ‘Lost Generation’

MAKI Ajukan Gugatan Intervensi atas Gugatan Sjamsul Nursalim ke BPK