Jangan Ada Serangan Fajar

SALATIGA – Sekretaris Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Prof Dr H Noor Achmad MA minta Bawaslu lebih tegas lagi menangani pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dalam bentuk money politics atau suap (Riswah).

‘’Fatwa MUI tentang suap atau riswah, money politics dan sejenisnya sudah jelas dan tegas hukumnya haram. Jadi sebaiknya Bawaslu lebih tegas lagi baik dilakukan perorangan atau terorganisasi,’’ katanya.

Dia mengatakan hal itu dalam Halaqah Ulama Menjaga Jawa Tengah Tetap Kondusif Jelang dan Pasca Pemilu 2019 yang diselenggaraan Badan Kesbangpol Bekerja Sama dengan MUI Jateng, di Kota Salatiga, kemarin

Halaqah yang dimoderatori Wakil Ketua Umum MUI Prof Dr H Ahmad Rofiq MA menghadirkan pembicara mantan Gubernur Jateng Drs H Ali Mufiz MPA dan Ketua Umum MUI Jateng Dr KH Ahmad Darodji MSi.

Kepala Badan Kesbangpol Jateng Achmad Rofai menjelaskan, Halaqah Ulama dihadiri para pimpinan MUI Kabupaten/Kota se-Jateng juga menampilkan pembicara Gubernur Jateng yang diwakili Sekda Sri Puryono, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Effendi, Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono dan Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng Rofiudin.

Ketua Umum MUI Jateng Dr KH Ahmad Darodji MSi mengajak masyarakat setelah usai masa kampanye, memasuki masa tenang, semuanya melakukan aktivitas seperti biasa, banyak berdoa dan memohon kepada Allah swt agar bangsa Indonesia dapat memilih pemimpin dengan baik, lancer tanpa ada gangguan dan hambatan.

‘’Jangan ada serangan fajar, serangan subuh, serangan duha atau apapun yang akibatnya dapat mengganggu suasana keamanan dan ketertiban menjelang Pemilu. Jangan ada itu money politics, suap atau riswah,’’ tegasnya.

‘’ Kita boleh berbeda, namun kesatuan dan persatuan terus kita jaga bersama. Al-Qur’an telah memerintah kita untuk jangan berpecah belah dan jangan berbeda-beda yang dapat memunculkan kericuhan. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kesatuan karena kita semuanya bersaudara. Kita perlu menjaga kondusif di masyarakat menjelang dan pascapemilu,’’ kata Kiai Darodji.

Mengulang Pemilu 2014

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng Rofiudin mengatakan, situasi pemilu agak hangat, karena kedua calon ini merupakan calon pada tahun 2014, sehingga ini seperti mengulang pemilu 2014.

 ‘’Dengan hanya dua kubu ini menjadikan berlawanan, kalau tidak 1 ya 2, kalau tidak putih ya merah, dan berikutnya. Selain itu juga, persaingan antarpartai juga semakin ketat, karena ketika parpol tidak bisa mendapatkan suara empat persen, maka partai itu tidak mendapatkan kursi DPR,’’ katanya.

Menurut Rofiudin, di Jawa Tengah terdapat 115.000 TPS dan 27,8 Juta pemilih, 16.090 Caleg Kabupaten/Kota, Caleg Pemprov 1.331 dan 20 Calon DPD serta dua calon presiden. ‘’Dari sisi ini yang paling menonjol adalah pemilihan presiden. Tugas kami melakukan pengawasan secara ketat, agar pelaksanaan pemilu tertib, transparan dan jujul, serta adil,’’ tegasnya.

Ada beberapa pelanggaran, pemasangan alat peraga kampanye, DPT, iklan kampanye, pelibatan anak dalam kampanye dan lain-lain. ‘’Sebenarnya ada ratusan ribu baliho dan iklan melanggar, padahal kami sudah banyak melakukan pencopotan, namun setelah itu ada pemasangan baru,’’ tuturnya.

DPT hingga sekarang ini kata Rofiudin masih semrawut, hingga sekarang ini penetapan DPT hingga empat kali perubahan. Pelibatan anak-anak dalam kampanye ini masih sering dilanggar, problem di lapangan ada ibu-ibu yang ingin ikut kampanye, sedangkan anaknya tidak ada yang menjaga, sehingga untuk menyelesaikan di lapangan, dari Bawaslu meminta untuk menyediakan ruang khusus untuk anak.

‘’Hingga 10 April 2019 sudah ada 8 Pidana Pemilu, ada politik uang Caleg PKS di Boyolali, kampanye menggunakan fasilitas pemerintah dua caleg partai Nasdem, Kepala Desa Tak Netral di Kab Tegal, Kepala Desa Tak Netral di Pemalang, Fasilitas Pemerintah untuk Kampanye, Caleg Gerindra di Purworejo yang masih proses banding,’’ katanya.

Mantan Gubernur Jateng Drs KH Ali Mufiz MPA mengajak para ulama untuk tidak henti-hentinya mengajak dan menyerukan umat agar menjadi pemilu yang beradab.

‘’Kita juga meminta kepada para calon untuk menghentikan politik uang (money politics). Para tokoh perlu menghindari pernyataan yang kontraversi. Para pengguna media untuk bersama-sama mengentikan hoax. Para birokrat dan pns harus netral. Bawaslu dan KPU harus bekerja secara cermat, transparan dan jujur. Aparat keamanan supaya melakukan usaha yang maksimal untuk menjamin keamanan dan keselamatan. Andai ada permasalahan dalam proses pemilihan ini selesaikan dengan jalur hukum, jangan memobilitasi massa,’’ tegas Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jateng. st