Dewan di Demak Minta Penyaluran BPNT Dipercepat

Wakil Ketua DPRD Demak H Zayinul Fata saat turun ke desa-desa pesisir mendengarkan keluhan sekaligus serap aspirasi masyarakat terkait geliat ekonomi pascamerebaknya wabah covid 19. Foto: Jatengdaily.com/rie

DEMAK (Jatengdaily.com) – Wabah corona terindikasi mulai berimbas pada melemahnya perekonomian masyarakat. Menyusul keluhan pedagang kecil, petani, peternak dan nelayan yang kesulitan menjual hasil produksi di pasar, imbas kebijakan menjaga jarak dan imbauan berdiam di rumah (social distancing) untuk mencegah penyebaran covid 19.

Wakil Ketua DPRD Demak dari Fraksi PKB H Zayinul Fata mengungkapkan, fakta di lapangan geliat ekonomi masyarakat di bawah semakin memburuk. Bahkan kalau dibiarkan terus bisa menimbulkan konflik sosial yg berujung krisis ekonomi berkepanjangan.

Maka itu pemda dalam hal ini bupati diminta segera ambil kebijakan terhadap potensi lumpuhnya ekonomi sektor riil di akar rumput. Terlebih karena besaran dana dikucurkan pemerintah pusat sebesar Rp 110 triliun untuk penanganan dampak sosial ekonomi harus pula diteruskan oleh pemerintah daerah.

Salah satu nya adalah mempercepat penyaluran dana bantuan pangan non tunai (BPNT) yang di tangani Kementerian Sosial. Apalagi besaran BPNT tahun ini naik dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu per bulan.

“Hal ini penting agar segera disalurkan, dalam rangka paket kebijakan stimulus ekonomi sektor riil di masyarakat, utamanya menghadapi keterpurukan ekonomi dampak wabah corona,” urai wakil rakyat Dapil Bonang dan Wedung itu, Jumat (3/4/2020).

Disisi lain, menurut Zayinul Fata, pemda juga bisa menggerakan sektor BUMDes sebagai bagian dari revitalisasi penguatan ekonomi masyarakat akibat covid-19. Antara lain dengan mendorong BUMDes untuk membeli hasil tangkapan para nelayan, hasil panen petani dan peternak.

Di sisi lain, disarankan pemda dalam hal ini OPD terkait penanganan tenaga kerja proaktif dalam penyerapan kartu prakeja. Karena saat ini kondisi masyarakat butuh penanganan serius dan cepat, sehingga badai krisis tidak melanda.

“Langkah cepat bupati dalam mengambil kebijakan penangan sosial ekonomi masyarakat akibat covid 19, bisa menjadi tolok ukur tingkat perhatian pemda pada persoalan sosial dan atau kemanusiaaan,” tutupnya. rie-yds

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here