Indonesia ‘Miskin’ Data Kesenian

SEMARANG (Jatengdaily.com) – Data tentang komunitas seni dan seniman di Indonesia, termasuk Jawa Tengah, masih menjadi persoalan besar. Boleh dikatakan Indonesia “miskin” data kesenian. Padahal data yang memadai sangat dibutuhkan bagi para pembuat kebijakan sektor kesenian. Tanpa data yang komprehensif mustahil kita bisa membuat kebijakan kesenian yang tepat.

Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT) Gunoto Saparie mengatakan, ketika wabah virus corona melanda, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud mengambil langkah kebijakan untuk membantu para seniman. Hal ini karena banyak kegiatan kesenian ditunda dan dibatalkan terkena dampak wabah corona. Akibatnya, para seniman terpaksa harus kehilangan sumber nafkah.

“Namun, Ditjen Kebudayaan tidak memiliki data akurat tentang hal itu, sehingga membuka pendataan pekerja seni terdampak melalui formulir daring di bit.ly/borangpsps. Namun, hal itu ternyata tidak mudah dan sederhana. Banyak para seniman yang ternyata kurang familiar dengan internet. Mereka perlu dibantu untuk mengisi formulir sehingga mendapat akses bantuan,” katanya Minggu (19/4).

Menurut Gunoto, kemungkinan besar banyak para seniman yang tidak terdata dalam hal ini. Data yang masuk pasti belum mencerminkan kesenian dan seniman yang terpengaruh pandemi. Padahal angka, statistik, dan data, sangat penting sehingga kita kekeliruan yang terjadi dapat diminimalisasi.

Keterbatasan data kesenian dan kebudayaan, tambah Ketua III Komite Seni Budaya Nusantara Jateng ini, terjadi ketika otonomi daerah mulai digulirkan. Karena sejak itu jabatan penilik kebudayaan di kecamatan-kecamatan dihapuskan. Padahal mereka merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan sanggar-sanggar kesenian dan para seniman.

“Dua tahun lalu menjelang Kongres Kebudayaan Indonesia tiap kabupaten/kota diharuskan menyerahkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Namun, karena data kesenian dan kebudayaan yang dimiliki tiap pemerintah kabupaten/kota sangat minim, banyak yang tidak mengirimkan PPKD itu,” tandasnya seraya menambahkan, sebenarnya telah ada inisiasi dari masyarakat sipil untuk menyusun data yang komprehensif mengenai kondisi lembaga seni di Indonesia.

Salah satunya adalah inisiatif yang dilakukan oleh Yayasan Kelola lewat “Direktori Seni dan Budaya Indonesia” beberapa tahun lalu. Namun, belum ada usaha yang signifikan, baik dari pemerintah maupun gerakan masyarakat sipil untuk melengkapi dan/atau memperbarui data mengenai lembaga kesenian di Indonesia. st