Inflasi, Corona, dan Ramadan

Oleh Gunoto Saparie

gunotosaparie@ymail.com

ADA pernyataan menarik dari Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo belum lama ini. Ia memperkirakan inflasi selama Ramadan akan rendah, bahkan terendah dalam sejarah. Perry menilai hal ini karena aktivitas masyarakat terganjal akibat pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, selama tahun ini ia memproyeksi inflasi masih di kisaran 2-4 persen atau sesuai dengan target yang sebesar 3 plus minus 1%.

Tahun lalu Ramadan terjadi pada 5 Mei hingga 4 Juni dengan inflasi 0,68% secara bulanan dan 3,32% secara tahunan. Kemudian, pada Juni 2019 inflasi 0,55% secara bulanan dan 3,28% secara tahunan. Perry berpendapat bahwa April dan Mei Ramadan tahun ini inflasi kemungkinan akan lebih rendah dari historisnya.

Rendahnya inflasi ini karena periode April-Mei 2020 adalah masa panen, sehingga pasokan pangan dinilai mencukupi. Selain itu, ada kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mengakibatkan kegiatan tak sebanyak tahun sebelumnya. Dari sisi permintaan barang akan lebih rendah dan itu akan mendukung pengendalian inflasi pada April dan Mei, termasuk faktor terkendalinya ekspektasi inflasi.

Selama 2020 BI memprediksi inflasi mencapai 0,22% dibandingkan bulan sebelumnya (mtm) dan 2,82% secara tahunan (yoy). Angka ini akan lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi 0,10% (mtm), namun lebih rendah dari inflasi selama April 2019 yang tercatat 0,44% (mtm). Sejumlah komoditas yang mendorong terjadinya inflasi selama bulan ini, yakni kenaikan harga bawang merah, emas perhiasan, dan gula pasir. Akan tetapi, ada juga sejumlah komoditas yang menyebabkan deflasi atau penurunan harga, seperti cabai merah, daging ayam, dan telur ayam.

Harus kita akui, pernyataan Perry sesungguhnya luar biasa. Hal ini karena biasanya, kehadiran Ramadan dan kemeriahan Idulfitri ditandai kenaikan harga-harga, terutama pangan. Sesuai hukum permintaan dan penawaran, ketika ada tekanan di sisi permintaan dengan pasokan tetap, harga akan melejit tinggi. Akibatnya, inflasi pangan pun tinggi saat Ramadan dan Lebaran.

Inflasi biasanya disumbang harga-harga yang diatur pemerintah (administeredprice), terutama kenaikan transportasi, dan tarif listrik. Sedangkan harga bahan makanan (volatile food) hanya menyumbang 0,14% inflasi. Harga-harga bahan makanan pada Ramadan dan Lebaran sejak beberapa tahun terakhir ini relatif terkendali. Hal ini tentu saja tak lepas dari pelbagai langkah pemerintah memastikan pasokan dan mengatur harga pangan.

Bukankah auh-jauh hari pemerintah memastikan stok pangan cukup untuk keperluan Ramadan, bahkan setelahnya? Selain itu, pemerintah melakukan pengaturan harga sejumlah komoditas pangan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sejak 2017 pemerintah memang mengintervensi langsung harga pangan, yaitu gula, minyak goreng, dan daging kerbau beku, lewat penetapan harga. Kebijakan terbatas pada pasar ritel modern anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Mereka harus menjual gula pasir, minyak goreng kemasan sederhana, dan daging kerbau beku sesuai harga eceran tertinggi masing-masing.

Pembentukan Satgas Pangan yang terdiri unsur pemerintah (Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan), Bulog, Polri, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pun patut diapresiasi. Dibentuk sejak 3 Mei 2017, Satgas bergerak cepat menangani sejumlah kasus, mulai dari dugaan penimbunan hingga penyimpangan distribusi. Pelaku usaha, terutama penguasa dominan di pasar, diawasi secara ketat. Selain itu, Kemendag dan Kementan juga bergerak sinergis dan saling mengisi untuk memastikan pasokan dan stabilitas harga pangan.

Upaya agar inflasi terkendali harus dilakukan, antara lain dengan memastikan kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas penyumbang inflasi. Perhatian ekstra harus diberikan pada komoditas penyumbang inflasi, seperti beras, cabai (merah dan rawit), bawang merah, bawang putih, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, ikan (segar dan yang diawetkan), gula pasir, dan kentang.

Di samping itu, perlu ada perhatian ekstra terhadap pasar tradisional.  Hal ini karena, mengacu pada pernyataan Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman, 85-90% warga masih menggantungkan pada pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Akan tetapi, agar tidak menimbulkan respons negatif dari pasar, Satgas Pangan sebaiknya mengerem diri untuk tidak agresif masuk ke pasar. Pengecualian berlaku bila Satgas sudah memastikan ada bukti awal yang mengarah pada tindak pidana di bidang pangan.

Ramadan tahun ini memang berbeda. Keberadaan wabah virus corona telah menghadirkan sesuatu lain dalam berbagai lini kehidupan. Kendati demikian, denyut perekonomian saat Bulan Suci ini. PSBB sebagai upaya membendung penyebaran virus corona di sejumlah daerah tidak sepenuhnya menghentikan geliat ekonomi. Transaksi jual beli dalam skala mikro hingga makro masih tampak riil.

Pandemi virus corona mau tidak mau mewarnai Ramadan tahun ini. Tidak hanya dari sisi keagamaan, melainkan juga perekonomian. Meskipun Perry menyatakan kemungkinan inflasi rendah, namun indeks harga konsumen harus benar-benar diwaspadai. Hal ini karena hukum ekonomi berlaku di masa-masa Bulan Suci, yaitu permintaan lebih besar ketimbang penawaran. Akibat yang timbul adalah kenaikan harga.

*Gunoto Saparie adalah Fungsionaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jawa Tengah. Jatengdaily.com–st

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here