Status Ketahanan Pangan Indonesia di Masa Pandemi COVID-19

Oleh: Ir Laeli Sugiyono MSi
Statistisi Madya pada BPS Provinsi Jawa Tengah
email: laeli@bps.go.id.


DI TENGAH ujian pandemi COVID-19 yang mewabah bangsa-bangsa di dunia tak terkecuali Indonesia, timbul pertanyaan bagaimana status ketahanan pangan Indonesia? Ini sangat krusial, mengingat kondisi pandemik ini telah memporak-poranda perekonomian masyarakat secara luas ke berbagai lini strata ekonomi, tidak hanya penduduk kelas menengah ke atas, melainkan juga penduduk kelas bawah.

Apabila kondisi ketahanan pangan ini rapuh maka bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami krisis pangan berkepanjangan, karena mendatangkan pangan dari impor tidaklah mudah pada kondisi saat ini. Di samping kondisi perekonomian yang sedang morat- marit, melemahnya kemampuan Anggaran Belanja Negara yang lagi fokus untuk penangan pandemi COVID-19 juga pada saat bersamaan negara lain juga membutuhkan persediaan pangan di masa pandemik ini, padahal pasar pangan merupakan pasar yang tipis.

Mendiskusikan diskursus ketahanan pangan yang dewasa ini menjadi perbincangan ramai di media cetak maupun elektronik karena sengkarut sumber data, yang seolah-olah BPS terhakimi karena dianggap oleh masyarakat bahwa BPS merupakan lembaga yang dipercaya mengeluarkan data dan informasi statistik.

Memanasnya masalah perberasan ini karena berbagai pihak berkepentingan, misalnya pemangku stok beras, Bulog, mengakui data beras yang dilaporkan BPS untuk pengambilan keputusan perlu tidaknya impor beras. Apabila terjadi defisit karena produksi beras tidak mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat maka Bulog dalam pengadaan buffer stock diperoleh melalui sumber impor luar negeri.

Sedangkan Kementrian Pertanian sebagai agen tunggal penyedia program peningkatan produksi beras, adanya kenaikan produksi beras setiap tahun yang menjadi flatform bukti kinerjanya berkeyakinan dapat mencukupi kebutuhan pangan penduduk Indonesia. Sebaliknya Kementerian Perdagangan sebagai pemangku tersedianya distribusi beras di pasaran dari sumber dalam negeri dan luar negeri, bersikukuh perlu diadakan impor beras untuk menjaga ketersediaan beras di pasar agar tidak terjadi melambungnya harga karena kelangkaan beras.

Pemangku otoritas moneter, Bank Indonesia berkepentingan untuk menjaga inflasi tetap terkendali di bawah dua digit, oleh karena itu untuk menahan lonjakan harga beras yang bisa memicu kenaikan inflasi tinggi, karena diyakini bahwa nilai konsumsi beras adalah terbesar dari seluruh komoditas yang dicatat BPS dalam penghitungan inflasi. Implikasinya kenaikan harga beras menjadi penyumbang utama kenaikan inflasi.

Sebagai refleksi saya sampaikan deskripsi proses penyusunan indikator ketahanan pangan. Indikator ini dihitung dari model rasio antara produksi dan konsumsi beras. Jika nilai rasionya lebih dari satu maka ketahanan pangan aman bahkan bisa untuk menumpuk cadangan pangan di masa mendatang, sebaliknya jika nilai rasionya kurang dari satu, warning ketahanan pangan terganggu dan berisiko kekurangan pangan, kecuali jika ditambal dari sumber impor.

Penyusunan Data Produksi dan Konsumsi Beras
Produksi beras diperoleh dari total produksi padi atau gabah dikalikan dengan konversi gabah ke beras. Produksi padi diperoleh dari hasil perkalian luas panen sawah (hektar) dengan produktivitas (kuintal per hektar).

Persoalan muncul terhadap angka produksi padi menyangkut keakuratan datanya. Ini diragukan karena persoalan luas panen yang diduga over estimate. Selama ini, pengumpulan data luas panen padi masih menggunakan metode konvensional dengan menggunakan daftar isian Statistik Pertanian (SP). Berdasarkan metode tersebut, pengumpulan data luas panen masih didasarkan pada hasil pandangan mata petugas pengumpul data (eye estimate).

Penggunaan metode tersebut masih memiliki kekurangan. Rendahnya akurasi dan waktu pengumpulan data yang cukup lama. Kegiatan pengumpulan data luas panen ini dilakukan oleh Mantri Pertanian sesuai Instruksi Bersama Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan dan Kepala BPS No. I.HK.050.84.86 / 04110.0288 tanggal 17 Desember 1984 Tentang Keseragaman Metode untuk Memperoleh Kesatuan Angka.

Sedangkan data produktivitas rata-rata produksi padi per hektar dilakukan dengan survei ubinan yaitu pengukuran timbangan gabah yang dipanen dari plot ubinan berukuran 2,5 meter X 2,5 meter di petak sawah petani sampel yang dilakukan oleh Mantri Statistik dan Mantri Tani dengan komposisi 50% – 50% pada sejumlah plot ubinan yang dipilih secara acak dari petani tanaman pangan yang terpilih di blok sensus sampel.

Data rata-rata produksi padi per hektar dihitung menurut kabupaten/kota, kemudian untuk mendapatkan angka produksi dikoleksi dari penghitungan produksi tingkat kabupaten/kota yang diagregasikan dalam satu provinsi. Angka produksi padi nasional diperoleh dari penjumlahan angka produksi seluruh provinsi di Indonesia.

Untuk merespon keraguan akurasi data produksi padi teritama luas panen BPS melakukan terobosan perbaikan metodologi pengumpulan data luas panen dengan metode Kerangka Sampling Area (KSA). BPS melakukan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menyusun kerangka sampling area yang dimaksud dengan sistem pelaporan yang berbasis teknologi.

Pendataan statistik pertanian tanaman pangan yang terintegrasi dengan metode KSA telah dimulai sejak tahun 2015 dengan pelaksanaan uji coba di Kabupaten Indramayu dan Garut (Provinsi Jawa Barat). Pada tahun 2016, uji coba yang rencananya akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat tidak dapat terlaksana dan baru dapat terlaksana kembali di tahun 2017 dengan sampel seluruh provinsi di Pulau Jawa, kecuali DKI Jakarta. Pada tahun 2018, KSA dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia dengan jumlah sampelsebanyak 22.087 sampel segmen. Komoditas yang dicakup dalam kegiatan ini hanya padi.

Luas lahan baku sawah nasional tahun 2018 adalah sebesar 7.105.145 hektar. Berdasarkan Rilis BPS tentang produksi padi 2019, BPS mencatat luas panen padi diperkirakan sebesar 10,68 juta hektare dengan produksi sebesar 54,60 juta ton GKG. Jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras pada 2019 mencapai sekitar 31,31 juta ton. Dibandingkan tahun 2018, produksi beras ini mengalami penurunan sebanyak 2,63 juta ton (7,75%).

Sesuai Neraca Bahan Makanan (NBM) setiap orang secara rata-rata mengonsumsi beras setiap tahun sebesar 111,58 kg yang berasal dari dalam rumah tangga dari hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) tercatat 81,61 kg sedangkan yang berasal di luar rumah tangga dari hasil VKBP (Survei Konsumsi Beras sebesar 29,97 kg. Data proyeksi penduduk Indonesia tahun 2019 berbasis data Supas 2015 tercatat sebesar 267 juta orang, maka konsumsi beras penduduk Indonesia selama tahun 2019 tercatat sebesar 29, 79 juta ton.

Indikator Ketahanan Pangan
Dari hitungan produksi dan konsumsi beras Indonesia maka rasio indikator ketahanan pangan yang merupakan rasio perbandingan produksi dan konsumsi beras Indonesia tahun 2019 tercatat sebesar 1,051. Di sini memberikan makna bahwa ketahanan pangan Indonesia selama tahun 2019 cukup aman karena produksi beras dapat mencukupi konsumsi masyarakat dengan kelebihan produksi 5,1% dari total produksi tahun 2019.

Tetapi harus hati hati dalam menyikapi indikator ini karena ketersediaan beras belum bisa dijamin setiap bulan ada karena padi tidak sepanjang tahun berproduksi, melainkan terbagi dalam tiga periode, bulan April adalah puncak panen raya, paceklik bulan Agustus dan bulan Desember. Di samping itu ketersedian produksi menurut spasial Provinsi Kabupaten/dan kota tidak merata.

Ada daerah yang surplus beras sebaliknya ada daerah yang defisit beras dari produksi beras dari setiap wilayah provinsi, kabupaten dan kota. Selain itu produksi beras tidak terjadi sepanjang tahun selama 2019. Surplus beras terjadi di bulan April bisa dicadangkan untuk kebutuhan beras di bulan paceklik Agustus dan Desember. Jatengdaily.com-yds