APBN 2022 dan Reformasi Struktural

Oleh Gunoto Saparie
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 telah disepakati bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 akhir September 2021. APBN 2022 tetap menjadi instrumen penting dalam mendukung pemulihan ekonomi, melanjutkan reformasi, dan melindungi masyarakat dari bahaya covid-19.

DPR menyepakati pendapatan negara dalam postur APBN 2022 sebesar Rp 1.846,1 triliun. Pendapatan negara naik 6,3% dari outlook pendapatan negara tahun ini sebesar Rp 1.735,7 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pendapatan negara yang naik 6,3% menjadi Rp 1.846,1 triliun akan bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 1.510.0 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 335,6 triliun. Untuk mencapai target tersebut, maka pemerintah telah mempertimbangkan berbagai faktor perekonomian seperti kondisi sektoral, iklim investasi, dan daya saing usaha dalam menakar basis perpajakan, serta kapasitas masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Memang, pemerintah menyadari peranan APBN yang antisipatif dan fleksibel dalam merespon kebutuhan intervensi penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan dukungan kepada dunia usaha, menjadi faktor yang sangat menentukan. Upaya pemulihan terus dilakukan sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan mencapai 5,2%. Perkiraan ini dianggap cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural, serta kewaspadaan risiko ketidakpastian kinerja perekonomian ke depan. Kinerja ekonomi tahun 2022 akan ditopang oleh pulihnya konsumsi masyarakat, investasi, dan juga perdagangan internasional.

Meskipun pemulihan ekonomi tahun 2022 diproyeksikan akan menuju ke arah yang lebih baik, kewaspadaan masyarakat perlu tetap dibangun dan roda ekonomi masyarakat juga tetap didorong. Hal ini agar ekosistem ekonomi masyarakat masih bisa menghidupi masyarakat sebagai komponen dari ekosistem tersebut. Kewaspadaan tersebut merupakan bentuk kepatuhan masyarakat di dalam menaati protokol kesehatan dan juga saling menjaga satu sama lainnya agar penyebaran covid-19 tidak terjadi akibat kelalaian manusia itu sendiri. APBN 2022 mencoba mengantarkan masyarakat membangun kembali pondasi ekonomi masyarakat yang sempat melambat akibat pandemi.

Sangat Berpengaruh
Wabah covid-19 selama hampir 2 tahun ini memang sangat berpengaruh bagi kehidupan. Perekonomian kita yang biasa tumbuh sekitar 5 persen tiba-tiba terkontraksi hingga beberapa kuartal. Tingkat kemiskinan dan pengangguran pun meningkat. Sedangkan pendapatan negara turun drastis. Selain itu, belanja negara harus kita genjot untuk menopang banyak hal. Dampaknya utang pemerintah pun naik cukup besar.

Kita tahu, APBN 2022 akan digunakan untuk menyokong kebutuhan berbagai macam bidang. Dua bidang, yaitu pendidikan dan layanan kesehatan, menjadi bidang yang paling utama untuk diperhatikan. Selain pendidikan dan kesehatan, belanja perlindungan sosial juga masih menjadi konsentrasi pemerintah di dalam menuntaskan program pemulihan ekonomi nasional. Program perlindungan sosial ini masih menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat selama pandemi covid-19 berdampak buruk bagi ekonomi kelompok masyarakat rentan atau miskin.

Belanja perlindungan sosial secara reguler meliputi program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT). Belanja perlindungan sosial tidak hanya dikelola oleh pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah melalui transfer dana bagi hasil dan dana desa juga memiliki fungsi untuk membantu masyarakat daerah sebagai belanja perlindungan sosial daerah. Hanya saja belanja perlindungan sosial daerah masih perlu untuk segera diperbaiki, akibat tingkat penyerapannya yang masih belum optimal.

Di tengah situasi penuh ketidakpastian ini, pemerintah agaknya perlu melakukan reformasi struktural, baik itu anggaran yang ditujukan untuk belanja perlindungan sosial, pendidikan, maupun kesehatan. Reformasi struktural dibutuhkan guna mendukung peningkatan layanan pemerintah dalam mendistribusikan anggaran belanja negara secara tepat dan sesuai. Reformasi struktural juga dilakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional secara cepat sehingga tujuan untuk menyehatkan APBN di tahun 2023 bisa terlaksana.

Dalam upaya mendukung kinerja APBN 2022 memang dibutuhkan partisipasi dan kerja sama pemerintah pusat dan daerah. Dalam kaitan ini, pemerintah telah menyiapkan berbagai regulasi dan kebijakan sebagai langkah akselerasi pencapaian tujuan APBN 2022, yaitu memulihkan ekonomi nasional dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang sedang dibahas pemerintah pusat dengan DPR menjadi salah satu bentuk akomodasi langkah pemerintah menyiapkan regulasi dan kebijakannya. Melalui RUU tersebut, pelaksanaan APBN dan APBD diharapkan bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

APBN 2022 diarahkan untuk melanjutkan dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan tetap responsif, antisipatif dan fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian. Di samping itu, sebagai periode eksepsional terakhir defisit dapat melebihi 3% PDB, APBN 2022 memiliki peran sentral dalam proses konsolidasi menuju defisit di bawah 3% terhadap PDB pada tahun 2023.
*Gunoto Saparie adalah Fungsionaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Jatengdaily.com