Cegah Peredaran Rokok Illegal di Demak, Pemda Gencarkan Sosialisasi BKC

Barang bukti kasus peredaran BKC palsu berupa 1.394.416 batang rokok yang sudah berkekuatan hukum tetap dimusnahkan Kejari Demak. Foto: rie

DEMAK (Jatengdaily.com) – Melanggar peraturan perundangan tentang cukai, sebanyak 1.394.416 batang rokok tanpa dilengkapi pita cukai bukti kasus peredaran rokok illegal di Kota Wali dimusnahkan Kejaksaan Negeri Demak. Sehubungan itu pemda melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pun meningkatkan sosialisasi dalam rangka mencegah pelanggaran barang kena cukai (BKC).

BKC berkaitan erat dengan Dana Hasil Bagi Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Sebab besaran alokasi DBHCHT dipengaruhi banyak sedikitnya peredaran BKC di suatu daerah ada kurun waktu tertentu.

Mengenai DBHCHT, Kabag Perekonomian dan SDA Setda Demak Nanang Tasunar melalui Kasubbag SDA Retno Widiyastuti menjelaskan, dana bersumber dari APBN itu diberikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. Besarannya dua persen dari penerimaan cukai.

Di Indonesia, lanjutnya, ada empat provinsi penerima DBHCHT yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan NTT. “Demak termasuk penerima DBHCHT karena ada tiga kecamatan memiliki lahan pertanian tembakau yakni Guntur, Karangawen, dan Mranggen. Di samping sejumlah pabrikan rokok besar, seperti Manunggal Jaya Tobacco, Roberta Prima Tobacco, dan Moeria Mulia,” ujarnya, Kamis (22/7/2021).

Lebih lanjut disampaikan, untuk kabupaten/kota DBHCHT diberikan berdasar hasil cukai dua tahun terakhir. Pemanfaatannya pun tidak bisa sembarangan, ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengaturnya.

Adapun pemanfaatan DBHCHT yakni 50 persen untuk kesejahteraan rakyat, yang terbagi lagi 15 persen peningkatan kualitas bahan baku dalam hal ini tembakaunya. Serta 35 persen lagi untuk pembinaan dan bantuan sosial khususnya buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau.

“Sedangkan 50 persen lagi sisanya, sebanyak 25 persen untuk penegakan hukum, termasuk sosialisasi. Serta 25 persen lagi untuk bidang kesehatan,” imbuhnya.

Sehubungan DBHCHT adalah anggaran negara, maka ada sanksi bilamana ada pelanggaran pemanfaatan. Salah satunya, ketika laporan terlambat akan ada penundaan transfer dari Kemenkeu.

Di sisi lain, Kabag Hukum Setda Demak Kendarsih Iriani didampingi Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Sugeng menuturkan, selama ini sosialisasi BKC menyasar aparat kecamatan dan desa/kelurahan. “Namun sejak ada pandemi corona, sosialisasi digabung pelaksanaannya di tujuh kecamatan. Disamping memanfaatkan program dialog interaktif di radio lokal seperti RSKW Demak,” ungkapnya. rie-yds