DEMAK (Jatengdaily.com) – Ketua beserta pengurus Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Qur’an (Badko LPQ) Kabupaten Demak melaksanakan kunjungan silaturahim ke DPRD Demak, Kamis (28/10/2021). Bertempat di ruang transit pimpinan, rombongan diterima oleh Ketua DPRD Demak H Fahrudin BS.
Ketua Badko LPQ Kabupaten Demak H Taufik Rifai menyampaikan, terimakasih telah mendapatkan bantuan operasional bersumber anggaran aspirasi Ketua DPRD Demak senilai Rp 100 juta. “Sebagian anggaran tersebut telah dimanfaatkan untuk menyelenggarakan Training Of Trainer (TOT) atau bimbingan teknis asesor akreditasi Tempat Pendidikan Qur’an (TPQ), yang dimaksudkan meningkatkan kualitas pengajaran di samping jaminan standar mutu TPQ,” ujarnya.
Disebutkan, selama ini 502 TPQ yang tersebar di Kabupaten Demak berjalan apa adanya dan belum terkelola dengan baik. Operasional ditanggung secara swadaya, meski di beberapa desa ada dukungan anggaran dari pemerintah desa.
“Selain meningkatkan mutu pendidikan, adanya terobosan akreditasi TPQ dimaksudkan pula memperbaiki manajemen pengelolaannya,” tutur Wahid, salah seorang pengurus Badko LPQ Kabupaten Demak.
Pada saat sama, pengurus Badko LPQ Kecamatan Gajah Izatin menceritakan, selain dukungan operasional, adanya honor bagi guru TPQ sangat diharapkan. Meski tak seberapa nominalnya, bentuk perhatian tersebut sungguh menjadi penyemangat.
“Dulu di jaman Bupati Bu Endang pernah dianggarkan honor untuk guru TPQ. Walau hanya Rp 50 ribu per bulan, namun cukup menggembirakan. Jumlah tersebut sempat meningkat di era Bupati Tafta Zani. Namun mendadak menghilang berubah menjadi Rp 0 pada periode bupati berikutnya hingga kini,” ungkapnya.
Mengenai keluh kesah terkait TPQ, Ketua DPRD Demak H Fahrudin BS berpendapat, sangat mendukung usulan-usulan Badko TPQ. Menurutnya, sudah selayaknya ustadz dan ustadzah yang mendidik ilmu agama dan akhlak generasi muda sejak usia emas diperhatikan kesejahteraannya.
Ibaratnya jer basuki mawa bea. Peran dan perjuangan mereka mempersiapkan generasi sholeh sholehah berakhlakul karimah patut mendapatkan reward. “Hanya saja perlu adanya pendataan, agar dana hibah yang disesuaikan kemampuan daerah tepat sasaran dan tidak ada satu orang menerima dobel honor karena mengajar di dua tempat atau lembaga,” kata politisi PDIP itu.
Oleh karena keterbatasan anggaran daerah, maka peran serta masyarakat juga dibutuhkan. Karena terwujudnya generasi berkualitas pendidikan, moral dan akhlaknya merupakan tanggung jawab bersama. rie-yds
