Industri Mikro Kecil Jawa Tengah Butuh Mitra Usaha

Oleh : Tri Karjono
ASN BPS Provinsi Jawa Tengah

DALAM berbagai kesempatan Presiden Jokowi seringkali menyampaikan impiannya untuk selalu mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat naik kelas dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya melalui berbagai kemudahan usaha dan regulasi. Sebagai bentuk komitmen tersebut Ketua BKPM beberapa waktu yang lalu secara eksplisit akan mewajibkan investor yang notabene perusahaan besar, untuk menggandeng pelaku usaha skala ini melalui pola kemitraan. Tak terkecuali usaha industri mikro dan kecil (IMK), yang dalam hal ini adalah industri pengolahan.

Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa usaha mikro dan kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi, serta iklim usaha yang masih perlu dan terus mendapat dukungan bagi perkembangannya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kemitraan dapat diartikan sebagai perihal hubungan atau jalinan kerja sama dan sebagainya sebagai mitra. Menurut Undang-Undang (UU) No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Pasal 8 ayat 1 berbunyi;

“Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan ”. Kemitraan yang dihasilkan merupakan suatu proses yang dibutuhkan bersama oleh pihak yang bermitra dengan tujuan memperoleh nilai tambah.

Aspek dan Pola Kemitraan
Kemitraan meliputi beberapa aspek, di antaranya adalah aspek ekonomi di mana kemitraan dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan usaha mikro dan kecil serta masyarakat secara luas. Kemitraan diharapkan pula menghasilkan nilai tambah bagi kedua sisi pelaku kemitraan. Aspek sosial budaya, merupakan wujud tanggungjawab pengusaha yang lebih besar untuk memberdayakan usaha yang lebih kecil (mikro dan kecil) agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri melalui pembinaan dan bimbingan yang terus menerus.

Selanjutnya adalah aspek teknologi, dimana usaha mikro dan kecil dengan modal yang kecil pula, teknologi yang digunakanpun biasanya lebih terbatas. Oleh karenanya diperlukan bimbingan teknik produksi yang lebih baik agar produktivitasnya meningkat. Demikian pula dalam aspek manajemen biasanya usaha mikro kecil memiliki tingkat manajemen yang lemah dan sumberdaya manusia yang lebi rendah. Dengan segala pengalaman yaang ada dalam mengelola usaha yang lebih besar diharapkan.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah disebutkan secara rinci pola-pola kemitraan yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah inti-plasma; subkontrak; waralaba; perdagangan umum; distribusi dan keagenan; dan bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourching).

Pola inti-plasma merupakan hubungan kemitraan di mana usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma, perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, pembiayaan, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Pola kemitraan sub kontrak meliputi kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya; kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar; bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen; hingga upaya tidak melakukanpemutusan hubungan sepihak.

Pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.

Pola waralaba adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi merk dan saluran distribusi perusahaan kepada usaha kecil penerima waralaba dengan disertai bantuan dan bimbingan manajemen.

Industri Mikro Kecil Jateng
Sementara secara definisi menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha industri dalam hal ini adalah industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir.

Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (assembling). Sedangkan industri kecil BPS mendefinisikan sebagai usaha industri yang tenaga kerjanya antara 5-19 orang. Industri mikro adalah usaha industri yang tenaga kerjanya antara 1-4 orang.

Berdasar hasil Sensus Ekonomi terakhir, dari 4,14 juta usaha ekonomi di Jawa Tengah sebanyak 99,19 persen di antaranya adalah usaha mikro dan kecil dan hanya 0,81 persen saja yang berskala menengah dan besar. Usaha skala mikro kecil ini melibatkan hampir 9 juta penduduk lebih atau seperempat dari jumlah penduduk yang ada. Dari sejumlah usaha skala mikro dan kecil tersebut 24,59 persen di antaranya atau lebih dari satu jutanya adalah kategori atau usaha lapangan industri industri pengolahan, yang melibatkan

Dengan memperhatikan pula bahwa lapangan usaha industri pengolahan menempati puncak struktur dalam menyumbang perekonomian Jawa Tengah dengan 34,52 persen, jauh di atas sektor peringkat berikutnya, maka tidak berlebihan ketika perhatian terhadap industri pengolahan yang didalamnya merupakan skala mikro dan kecil (IMK) ini perlu mendapat porsi yang tepat.

Salah satunya dengan mengembangkannya melalui program kemitraan dengan skala diatasnya (menengah dan besar). Karena tumbuhnya nilai tambah industri skala ini dapat dipastikan menjadikan ekonomi Jawa Tengah lebih berkualitas.

Profil Kemitraan
Berdasar hasil survei BPS terakhir menggambarkan bahwa usaha IMK Jawa Tengah saat ini masih sedikit yang melakukan kemitraan dengan usaha yang lebih besar. Dari seluruh IMK yang ada hanya sebesar 9,80 persen saja yang melakukan kemitraan. Atau dapat dikatakan mayoritasn IMK Jawa Tengah belum menjadi mitra usaha dari perusahaan yang lebih besar.

Dari seluruh usaha IMK yang menjalin kemitraan tersebut mayoritas atau 93,79 persen atau 9,19 persen dari total IMK yang menyatakan bahwa kemitraan yang selama ini dijalankan dirasa menguntungkan, selebihnya atau 6,21 persen yang menyatakan belum menguntungkan.

Kemitraan dari usaha IMK yang hanya sedikit tersebut, jenis kemitraan terbanyak dilakukan adalah kemitraan dalam hal pengadaan bahan baku yaitu sebesar 58,73 persen. Kemudian jenis kemitraan yang kedua adalah kemitraan dalam hal pemasaran produk sebesar 33,01 persen dan jenis yang ketiga adalah kemitraan terkait mesin produksi sebesar 21,80 persen.

Sedangkan badan/lembaga yang berperan besar dalam menjalin kemitraan dengan usaha IMK adalah pihak swasta, yaitu sebesar 54,63 persen. Peran pemerintah dalam hal ini adalah Pemda/BUMN/BUMD hanya sebesar 3,40 persen saja. Lembaga lain yang ikut bermitra dengan usaha IMK adalah perbankan dan LSM, namum jumlahnya juga masih terlihat sangat sedikit yaitu hanya sebesar 1,98 persen dan 0,30 persen.

Pola kemitraan perdagangan umum di mana usaha yang lebih besar membantu usaha yang lebih kecil dalam bentuk kerja sama pemasaran produk, penyediaan lokasi usaha, sementara pasokan dari usaha kecil/mitra usaha diperlukan oleh usaha yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan persyaratan dan kualitas produk yang telah disepakati menjadi yang terbanyak dengan 36,22 persen.

Selanjutnya pola kemitraan terbanyak kedua adalah kerja sama operasional yang sifatnya sementara hingga pekerjaan selesai sebesar 28,14 persen. Sedangkan pola inti plasma di mana perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi menempati peringkat ketiga dengan 18,19 persen.

Kemitraan terbanyak dilakukan oleh kelompok usaha industri pakaian jadi yaitu sebanyak 26,95 persen. Sedangkan dari sisi wilayah, Kabupaten Pekalongan menjadi wilayah pola kemitraan IMK terbanyak dengan porsi 17,65 persen dari seluruh IMK yang menjalin kemitraan di Jawa Tengah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa program kemitraan antara industri mikro kecil di Jawa Tengah dengan perusahaan yang lebih besar masih sangat kecil dan sangat-sangat berpeluang untuk dapat ditingkatkan. Dari sisi kualitas kemitraan juga masih perlu ditingkatkan. Karena masih didapati kemitraan yang dilakukan belum menciptakan keuntungan bagi IMK.

Beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar kemitraan menjadi lebih menguntungkan, di antaranya jaminan penyerapan hasil produksi, jaminan kualitas bahan baku, jaminan pembayaran tepat waktu, dan porporsi bagi hasil. Hanya dengan kemitraan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling memperkuat, dunia usaha baik mikro maupun kecil akan mampu bersaing.

Hal ini menjadi tantangan tugas bagi pemerintah untuk dapat membina, menerbitkan regulasi yang tepat dan melakukan pengawasan yang baik. Undang-undang cipta kerja menjadi awal harapan ini menjadi kenyataan. Jatengdaily.com-yds

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here