Oleh : Resmi Pringati, S.ST
Statistisi Muda, BPS Kab. Purbalingga
INDEKS Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu tolak ukur dari pembangunan suatu daerah. IPM sendiri memiliki tiga dimensi yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi pengetahuan direfleksikan melalui aspek pendidikan, di mana maju mundurnya suatu daerah ditentukan pula oleh maju mundurnya Pendidikan yang telah ditempuh oleh masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Biasanya masyarakat yang sudah dikatakan maju, mereka sudah memahami arti penting pendidikan sehingga tak jarang banyak yang sudah tamat hingga ke jenjang pendidikan tinggi.
Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan adalah indikator rata-rata lama sekolah (RLS). RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun, proses pendidikan sudah berakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga karena mengikuti standar internasional yang digunakan oleh United Nations Development Programme (UNDP).
Data BPS menyebut angka RLS di Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebesar 7,25 tahun, sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2020, RLS mencapai 7,24 tahun. Dengan kata lain penduduk di Kabupaten Purbalingga baru bisa bersekolah rata-rata tujuh tahun atau sampai kelas 1 SLTP. RLS di Kabupaten Purbalingga masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 7,75 tahun. Bila dilihat secara peringkat, RLS Purbalingga menduduki peringkat kedua, tepat di bawah Kabupaten Banyumas.
Banyak yang beranggapan bahwa pendidikan merupakan jalan untuk meraih masa depan. Masa depan adalah sesuatu yang dituju oleh setiap orang. Setiap orang pasti ingin meraih masa depan, tentunya masa depan yang cerah, gemilang, membanggakan dan menyenangkan. Definisi “masa depan” ternyata berbeda-beda bagi setiap individu.
Ada yang merasa masa depan sudah berada dalam genggaman manakala telah masuk ke dunia kerja dengan background S1 atau S2 bahkan S3. Namun ada pula yang menganggap bahwa masa depannya sudah “finish” manakala sudah masuk ke dunia kerja apapun ijazah yang dimilikinya. Bahkan adapula yang mempunyai anggapan, masa depannya “finish” manakala sudah “duduk manis” di pelaminan tanpa mempedulikan tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan.
Anggapan-anggapan seperti itu tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena kembali lagi tergantung pada kesyukuran setiap individu dan perspektif masing-masing individu dalam memandang dan menjalani kehidupan. Namun sebagai stakeholder yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan memegang amanah dalam mensejahterakan warganya, baik itu sejahtera dari segi ekonomi maupun sejahtera dalam hal pengetahuan, pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk merangkul warganya supaya meningkatkan dimensi pengetahuan dan pendidikan dengan memperpanjang rata-rata lama sekolah.
Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk mendongkrak rata-rata lama sekolah tidak semudah yang dibayangkan. Mudahnya lulusan SLTP bahkan SD untuk mendapatkan pekerjaan di unit usaha, industri atau pabrik, membuat lulusan SD dan SLTP lebih memilih aktivitas yang dapat menghasilkan uang. Terlebih perusahaan di Purbalingga masih banyak yang “ramah” terhadap lulusan SD dan SLTP.
Apakah perusahaan dan unit usaha di Purbalingga mau mempekerjakan pekerja dengan lulusan minimal SMA? Sehingga, masyarakat terpacu untuk melanjutkan sekolah dengan jenjang minimal SMA? Lagi-lagi faktor demand and supply yang menentukan. Industri manufaktur di Purbalingga belum banyak yang menggunakan teknologi tinggi dan tidak begitu rumit dalam pengoperasiannya, tentu saja masih bisa menyerap tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan yang tidak begitu tinggi.
Banyaknya pernikahan yang dilakukan dalam usia muda juga turut mempengaruhi RLS. Data Susenas 2020 menunjukkan bahwa persentase umur kawin di bawah 17 tahun di Kabupaten Purbalingga ada sebanyak 20,90 persen. Persentase ini sudah di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang berada pada kisaran 16 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa cukup banyak terjadi perkawinan di usia sekolah.
Melarang dua insan untuk menikah jelas bukan hal yang bijak apalagi menikah merupakan sebuah ibadah selama syarat-syaratnya dipenuhi. Usaha persuasif dari tokoh masyarakat, tokoh agama serta stakeholder agar pasangan yang hendak menikah di usia muda tidak melupakan pendidikannya menjadi hal yang cukup penting untuk dilakukan untuk menjaga capaian RLS.
Bahkan jika perlu pasangan muda diharapkan tidak malu untuk terus melanjutkan pendidikannya, karena memang tidak ada aturan yang melarang orang yang telah menikah untuk bersekolah. Apakah itu mungkin? Semoga stakeholder terkait, punya inovasi akan hal ini. Jatengdaily.com-st