Henry Indraguna. Foto: dok

JAKARTA (Jatengdaily.com)- Pemungutan pajak di Indonesia mengalami banyak permasalahan. Antara lain disebabkan, kelemahan regulasi di bidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, serta lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas.

Kondisi ini menurut pengacara Henry Indraguna, mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum yag tanpa disadari dan akhirnya dapat dipenjara, tahan badan atau gijzeling.

Menyikapi kondisi ini, Vice Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI), Adv, Dr(c), KP, Henry Indraguna, SH MH CLA CIL CMed CRA CTA CTL CMLC, bergerak untuk membantu masyarakat yang buta akan itu.

Apalagi, baru saja dia mendapatkan sertifikasi sebagai Konsultan Pajak dari Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI) dan dinyatakan sebagai peserta terbaik. Ujian sertifikasi diberikan kepada anggota IKHAPI yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan brevet pajak A & B, serta memenuhi portofolio sebagai calon tax advisor untuk mendapatkan gelar dan Menyandang Certified Tax Advisor (CTA).

”Setelah dinyatakan lulus, saya berhak menerima sertifikat Certified Tax Advisor (CTA) dan menyandang gelar tersebut,” kata Henry Indraguna melalui keterangan tertulis, Jumat (26/2/2021).

Henry menuturkan, Sertifikasi Konsultan Pajak merupakan sertifikasi yang menunjukkan keahlian Konsultan Pajak dalam memberikan jasa profesional dibidang konsultan pajak.

”Saya belajar ini, tjuanya, untuk membantu masyarakat dalam bidang hukum, termasuk mereka yang kurang mampu namun tidak paham hukum dan butuh bantuan untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut pajak. Saya berharap dengan kelulusan ini, Saya akan lebih meningkatkan kinerja saya dan mengabdi untuk masyarakat. Termasuk membantu menyelesaikan masalah-masalah hukum bagi mereka yang membutuhkan pendampingan,” jelasnya.

Dengan Ilmu barunya ini diharapkan ke depan akan banyak membantu masyarakat. ”Saya menyadari bahwa tidak semua orang paham tentang hukum dan pajak, maka saya akan membantu yang membutuhkan,” ujarnya.

Apalagi menurutnya, dia tengah mempersiapkan diri untuk maju sebagai wakil rakyat du DPR-RI dari Dapil V Jawa Tengah (Solo, Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo) di 2024.

”Sehingga nantinya, saya siap jadi wakil rakyat yang kompeten. Termasuk ikut dalam menyelesaikan masalah hukum yang ada di tengah masyarakat”, tuturnya.

Sementara itu, Presiden IKHAPI—Dr (c) Joyada Siallagan mengatakan, sejalan dengan program-program yang dilaksanakan IKHAPI, ia berharap para peserta mampu dan kompeten untuk mendapatkan izin kuasa hukum perpajakan. she