Perkawinan Dini, Perceraian, hingga Prostitusi Online

Oleh Prof Ahmad Rofiq
PERSOALAN akidah yang berwujud faham radikalis dan beberapa kasus tindakan teror juga terjadi di berbagai wilayah negeri ini, kasus-kasus yang terkait dengan kehidupan keluarga Indonesia, merupakan tantangan MUI tersendiri.

Banyaknya perkawinan usia dini, menjadikan Indonesia merupakan negara terbesar ke-2 di Asean dan ke-9 Dunia. Padahal perkawinan dini ini berimplikasi serius bagi kesehatan reproduksi perempuan, angka kematian ibu melahirkan, dan menambah daftar Panjang angka kemiskinan baru. Ini juga menjadi tantangan MUI.

Seseorang jika sudah “terpaksa” kawin, kata Prof Ahmad Rofiq, dapat diduga hampir pasti kegiatan belajar berhenti, karena yang terpikir adalah bekerja. Di sinilah MUI tidak hanya menjadikan tantangan namun juga bagaimana mencari solusinya. Pekerjaan yang sesuai tentu pekerjaan yang masuk katagori ‘padat-karya’. Implikasi ikutannya gaji kecil, bisa UMR alhamdulillah. Boleh jadi untuk menutupi kebutuhan dasar hidup sehat saja, tidak mudah. Karena itu, dimungkinkan keadaan demikian, menambah angka stunting baru.

Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) BPS 2017 menunjukkan persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang sudah pernah kawin di bawah usia 18 tahun sebanyak 25,71%. Tren perkawinan anak secara nasional mengalami penurunan dari 11,21% (2018) menjadi 10,82% (2019), namun angka perkawinan anak di 18 provinsi Indonesia justru mengalami peningkatan.

Empat provinsi di antaranya, seperti Provinsi Kalimantan Selatan meningkat menjadi 21,2%, Provinsi Kalimantan Tengah 20,2%, Provinsi Sulawesi Tengah 16,3%, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 16,1%. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat 34 ribu permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari-Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun.

Jumlah permohonan dispensasi kawin tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan sepanjang tahun lalu yang sebanyak 23.700. Permohonan dispensasi dilakukan lantaran salah satu atau kedua calon mempelai belum masuk usia kawin berdasarkan hukum yang berlaku di negeri ini. Angka kemiskinan di Indonesia masih berada di angka 9,82%, dan di Jawa Tengah tahun 2018 masih di angka 11,32%.

Pada 15 Juli 2021, BPS merilis laporan bahwa pada Maret 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Tingkat kemiskinan Maret 2021 ini sedikit turun dari September 2020 namun masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi pada September 2019 (BPS, 2021). Karena itu, persoalan kemiskinan ini, tidak bisa diabaikan begitu saja. Kita dorong pemerintah untuk bekerja keras dan lebih memprioritaskan mereka.
Para aghniya, lebih serius lagi membayar zakat, syukur bisa disalurkan melalui Baznas atau Amil Zakat yang resmi, agar upaya distribusi zakat produktif mampu menghasilkan pengurangan angka kemiskinan secara signifikan. Mereka ini yang dalam kondisi rawan akidah. Seperti wanti-wanti Rasulullah Saw: “Nyaris orang dalam kefakiran itu menjadi kufur – baca kafir”. Di sinilah perlunya sentuhan dakwah bi l-amwal dan bi l-hal, tidak cukup hanya dakwah bi l-aqwal saja.

Laman lokadata.com (15/4/2021) merilis, “Tingkat perceraian di Indonesia terus meningkat. Pada 2015 sebanyak 5,89% pasangan suami istri bercerai (hidup). Jumlahnya sekitar 3,9 juta dari total 67,2 juta rumah tangga. Pada 2020, persentase perceraian naik menjadi 6,4 persen dari 72,9 juta rumah tangga atau sekitar 4,7 juta pasangan. Demikian catatan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Perlu diingat, data yang didapat dari survei ini berbeda dengan data putusan perceraian yang ada di seluruh peradilan agama di Indonesia. Data dari Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung menunjukkan, dari 344.237 perceraian pada tahun 2014, naik menjadi 365.633 perceraian di tahun 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3% (tiga persen) per tahun.

Di Jawa Tengah, data BPS menyebut perbandingan angka perkawinan dan perceraian 2018, 320.677:75.557 (42,4%), 2019 312.016:82.759 (37,7%), 2020, 271.452:72.777 (37,7%). Persoalan krusial lainnya adalah kasus penyalahgunaan narkoba. Data Badan nasional Narkoba (BNN), tiap hari tidak kurang 58 orang meninggal dunia secara sia-sia akibat nenggak narkoba. Rata-rata mereka usia muda.
Saat ini sebanyak 3,6 juta orang menjadi korban penyalahgunaan Napza. Dalam kajian Badan Narkotika Nasional (BNN), angka penyalahgunaan Napza tidak menunjukkan tanda-tanda melandai di era pandemi Covid-19, satu tahun terakhir. Mereka dalam posisi “hidup” dalam “kematian” akibat ketergantungan pada narkoba. Mereka juga mirip pengikut faham radikal, suka mengisolasi diri, dan tidak mau bergaul kecuali dengan kelompok mereka, yang sama-samaradikal dan pecandu.

Biasanya pecandu, ini merembet ke seks bebas, dan implikasinya HIV/Aids. Pada tahun 2021 dalam kurun waktu 3 bulan saja, BNN telah menyita sebanyak 808,67 kilogram narkoba jenis sabu dan ganja sebanyak 3.462,75 kilogram. Tercatat 24.878 orang ditangkap dari 19.229 kasus di Indonesia yang berhasil diungkap Polri sepanjang Januari-Juni 2021 (Agus, Polda Metro Jaya, Senin, 14/6/2021).

Problema lainnya adalah soal prostitusi yang sangat tidak mudah dihilangkan di negeri ini. Ini diperparah lagi dengan prostitusi online, yang makin hari cenderung makin banyak,” kata Prof Ahmad Rofiq yang juga anggota Dewan Penasehat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan Koordinator Wilayah Indonesia Tengah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pusat.

Persoalan teknologi digital juga menyisakan banyak kasus-kasus yang merusak generasi muda dan anak-anak negeri ini. Teknologi ini digital ini, banyak positifnya jika penggunanya cerdas, cermat, dan dapat mengontrol integritas akhlaknya, akan tetapi jika salah dalam menggunakannya, maka ancaman kerusakan keluarga, rumah tangga, dan bahkan fisik terutama mata, sudah banyak yang menjadi kurban peralatan yang membuat kecanduan atau adiktif.

Semoga acara Pramukerda ini, berhasil mengulik berbagai persoalan penting dan merencanakan metode dan strategi yang jitu, untuk melakukan amanat dakwah dan Khidmah pada umat dan bangsa ini. Marilah kita jaga Rumah Besar Indonesia, siapapun yang ada di dalamnya adalah saudara-saudara kita, apapun agama, etnis, dan keberadaan mereka. Allah al-musta’an.

Prof Dr Ahmad Rofiq, Guru Besar Pascasarjana UIN Walisongo Semarang , Wakil Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Tengah, Ketua Bidang Pendidikan Masjid Agung Jawa Tengah, Ketua II YPKPI Masjid Raya Baiturrahman Semarang dan Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) RSI-Sultan Agung Semarang. Jatengdaily.com-st