Prospek Perekonomian Indonesia 2022

Oleh Gunoto Saparie

BAGAIMANAKAH prospek perekonomian Indonesia tahun 2022?
Sebuah pertanyaan yang membuat kita tertegun. Akan tetapi, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo ternyata cukup optimistis. Ia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi 2022 berada di kisaran 4,7% yoy hingga 5,5% yoy. Hal ini lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 4,6% yoy hingga 5,4% yoy. BI bukan satu-satunya lembaga yang memandang optimistis pertumbuhan ekonomi tahun depan. Lembaga pemeringkat Fitch Ratings justru memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan meroket ke 6,8% yoy.

Agaknya memang tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa tahun 2022 berpotensi menjadi momentum kebangkitan ekonomi Indonesia. Pemerintah memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2022 bisa berada pada kisaran 5 persen-5,5 persen. Angka ini lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 2021. Sedangkan BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2022 akan sekitar 4,7 persen-5,5 persen. BI optimistis bahwa pemulihan akan terjadi pada tahun depan, dari 3,2 persen-4 persen pada 2021.

Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2022 akan lebih baik dibandingkan dengan 2021. Perekonomian akan membaik seiring menurunnya kasus covid-19 dan pemulihan Indonesia dari pandemi.

Memang, dibandingkan dengan kondisi normal sebelum situasi pandemi melanda, tahun 2021—sama halnya tahun sebelumnya–masih terdapat ketimpangan cukup besar antara anggaran pendapatan dengan pembelanjaan, di mana ditengarai makin membengkak salah satunya untuk memenuhi kebutuhan penanganan covid-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q1 2021 masih mengalami kontraksi sebesar -0,74 persen secara tahunan. Akan tetapi, pertumbuhan tersebut telah menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan kalau dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya selama masa pandemi.

Kondisi perekonomian tahun 2021, harus diakui, tidak separah tahun 2020. Berbagai laporan yang membuktikan bahwa perekonomian di sejumlah provinsi di Indonesia mulai mencatatkan pertumbuhan positif, bahkan berhasil keluar dari jerat resesi. Pada periode yang sama, terhitung ada sebanyak 10 provinsi yang mencatatkan laporan positif tersebut yang terdiri dari Papua, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Utara, Papua Barat, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara. Berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, melainkan juga pihak swasta maupun masyarakat, bersama-sama telah melakukan berbagai usaha sesuai dengan kemampuan dan perannya masing-masing untuk membangun kembali geliat perekonomian di tanah air.
Siklus Penting

Penanaman modal atau investasi adalah salah satu siklus penting dalam berjalannya perputaran uang di dalam negeri. Sepanjang tahun 2021 Indonesia telah mencatatkan pertumbuhan investasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dengan baik. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa pada Q1 2021, realisasi investasi di Indonesia menyentuh angka Rp219,7 triliun, atau meningkat sebesar 4,3 persen jika dibandingkan Q1 Tahun 2020.

Sedangkan kalua dibandingkan dengan periode Q1 sebelumnya (Oktober-Desember 2020), capaian tersebut meningkat sebesar 2,4 persen. Lebih detail, angka tersebut terdiri dari Rp108,0 triliun PMDN dan Rp111,7 triliun PMA. Selanjutnya di Q2, realisasi investasi juga berhasil mengalami peningkatan sebesar 16,2 persen jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020, yaitu dari Rp191,9 triliun menjadi Rp223,0 triliun. Investasi tersebut terdiri dari kontribusi PMA sebesar Rp116,8 triliun dan PMDN sebesar Rp106,2 triliun.

Munculnya gelombang kedua pandemi yang terjadi di kisaran pertengahan tahun rupanya juga memberikan dampak terhadap realisasi investasi di Q3 2021 yang mengalami pertumbuhan sedikit lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya. Pada periode tersebut, realisasi investasi yang diraih berada di angka Rp216,7 triliun, yang terdiri dari kontribusi PMA sebesar Rp103,2 triliun dan PMDN sebesar Rp113,5 triliun. Meskipun demikian, pada kurun waktu tersebut investasi yang terjadi tercatat mampu menyerap sebanyak 133.972 tenaga kerja baru.

Mengacu kepada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa pada tahun 2021 sejumlah dana yang diterima telah dialokasikan untuk fokus pada pembangunan infrastruktur di lima sektor, yaitu pertama penyelesaian Proyek Strategis Nasional yang terdiri dari pembangunan bendungan, sarana transportasi layaknya jalan tol, dan unit fasilitas rakyat seperti sekolah dan sejenisnya. Adapun salah satu proyek infrastruktur yang di tahun ini terealisasi dengan baik di antaranya adalah rampungnya jalan tol pertama di Kalimantan Timur secara penuh, di mana diharapkan dapat menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru lewat perbaikan jaringan logistik yang lebih efektif serta efisien.

Di samping itu, target pembangunan infrastruktur yang kedua juga datang dari program Padat Karya Tunai (PKT). Di mana pada tahun 2021 sendiri terdapat anggaran PKT sebesar Rp21,2 Triliun yang menyerap sebanyak 988.054 tenaga kerja. Untuk program prioritas infrastruktur ketiga datang dalam bentuk pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) antara lain Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado-Likupang, yang diproyeksikan akan membuka peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat di masing-masing daerah. Adapun program prioritas yang keempat adalah pengembangan food estate di tiga lokasi yaitu Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, dan Nusa Tenggara Timur, disusul dengan program prioritas kelima yaitu pengembangan Kawasan Industri (KI) terpadu yang berada di Batang, Jawa Tengah.

Sektor ekspor Indonesia yang sejak lama juga telah menjadi salah satu penyumbang besar bagi pendapatan negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, secara kumulatif nilai ekspor Indonesia mulai dari bulan Januari hingga Oktober 2021 telah mencapai angka 186,32 miliar dolar AS, atau naik 41,80 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2020. Dengan mengesampingkan komoditas ekspor yang sejak dulu sudah banyak dikenal sebagai penyumbang pendapatan terbesar seperti sektor migas, harus diakui bahwa di tahun 2021 terdapat sejumlah catatan komoditas ekspor baru yang dikirimkan secara perdana, dan dinilai berpotensi untuk menjadi komoditas andalan di masa mendatang.

Hal lain yang tak kalah penting adalah pendapatan negara yang berasal dari masyarakat sendiri atau dalam hal ini pajak. Dalam kaitan ini, pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan salah satunya lewat program insentif dan relaksasi pajak. Tercatat bahwa insentif pajak yang diberlakukan pemerintah selama situasi pandemi berlangsung antara lain adalah insentif PPh Pasal 21 yang diberikan kepada pekerja karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta. Lewat kebijakan tersebut, karyawan diproyeksikan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong karena atas kewajiban pajaknya ditanggung oleh pemerintah.

Di samping itu, insentif pajak juga diberikan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lewat insentif PPh final tarif 0,5 persen yang ditanggung pemerintah. Lewat kebijakan tersebut, wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak melainkan hanya perlu menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.
Digitalisasi UMKM

Kalau kita berbicara tentang sektor perekonomian tanah air, satu hal yang tidak dapat dihilangkan keberadaannya, adalah UMKM. Hal ini memang bukan tanpa alasan. Adalah fakta bahwa UMKM telah menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) RI, dengan persentase sebesar 61,07 persen, atau senilai Rp8.573,9 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dari usaha besar dengan nilai aset dan pendapatan tahunan di atas UMKM, yang hanya memberikan kontribusi untuk PDB sebesar Rp5.464,7 triliun. Dalam hal ini pemerintah sejak awal tahun semakin gencar untuk melakukan program transformasi digital di industri UMKM, atau yang lebih dikenal juga dengan istilah UMKM go digital.

Dalam aspek digitalisasi UMKM, sisi lain yang juga turut berkontribusi adalah pihak swasta, dalam hal ini perusahaan penyedia platform atau layanan yang menjadi sarana bagi para pelaku UMKM memasarkan produknya dengan mengandalkan kemajuan teknologi. Sejauh ini memang sudah banyak bermunculan sejumlah platform yang lewat kehadirannya dapat memfasilitasi para pelaku UMKM dengan bentuk usaha paling kecil sekalipun, untuk dapat meraih potensi maksimal dengan menekan biaya operasional secara efisien namun meraih keuntungan semaksimal mungkin.

Memang, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2022 masih akan dibayang-bayangi oleh dampak pandemi covid-19. Akan tetapi, sebagian orang yakin turbulensi akan berakhir di tahun mendatang. Ketahanan perekonomian akan ditopang oleh membaiknya sejumlah komponen pembentuk produk domestik bruto (PDB), yaitu perbaikan kinerja ekspor didukung dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi global.
*Gunoto Saparie adalah Fungsionaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Jatengdaily.com-st