Reformasi Perlindungan Sosial Demi Kesejahteraan yang Lebih Baik

Oleh: Panular Dinu Satomo
Statistisi BPS Provinsi Jawa Tengah

TUJUAN kemerdekaan Indonesia salah satunya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Peran negara dalam memajukan kesejahteraan umum antara lain memelihara fakir miskin. Memelihara dalam artian upaya agar masyarakat fakir miskin mampu menjangkau kebutuhan-kebutuhan dasarnya seperti: pangan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Dengan harapan kelompok masyarakat tersebut tidak berisiko mengalami kemunduran sosial dan mampu memutus rantai kemiskinan.

Pada tahun 1970 ketika awal angka kemiskinan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi yaitu mencapai sekitar 60 persen. Tetapi seiring dengan pembangunan yang bergulir, maka kondisi perekonomian masyarakat juga semakin membaik.

Tingkat kemiskinan di Indonesia juga mengalami trend penurunan dari waktu ke waktu. Tetapi terkadang muncul faktor yang menghambat trend penurunan tersebut, antara lain: krisis ekonomi, kenaikan harga BBM yang memicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok, atau seperti halnya pandemi COVID-19 setahun belakangan ini.

Setelah 76 tahun Indonesia merdeka, tingkat kemiskinan sudah jauh sangat menurun. Pada Maret 2021, BPS mencatat penduduk miskin sebesar 10,14 persen, menurun jika dibandingkan kondisi September 2020 yang mencapai 10,19 persen. Tetapi masih lebih tinggi jika dibandingkan kondisi Maret 2020 yang mencapai 9,78 persen. Hal tersebut menandakan bahwa efek pandemi COVID-19 masih mempengaruhi perekonomian utamanya masyarakat menengah ke bawah.

Tetapi jika dilihat dari sisi jumlah, tingkat kemiskinan di Indonesia tidak bisa dikatakan sedikit. Pada Maret 2021 masih terdapat 27,54 juta penduduk yang berkategori miskin. Hal ini menunjukkan bahwa masih cukup banyak penduduk yang membutuhkan perhatian dari negara.

Untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, negara hadir dengan mengembangkan sistem perlindungan sosial agar rakyat dapat hidup lebih bermartabat. Wujud nyata dari sistem perlindungan sosial antara lain melalui: Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Prakerja, subsidi LPG untuk rakyat miskin (3 kg), subsidi listrik untuk rakyat miskin (450 watt), subsidi BBM (premium dan solar), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, dsb.

Anggaran
Dilihat dari sisi anggaran, Kementerian Keuangan mencatat alokasi yang tidak sedikit untuk perlindungan sosial dalam APBN. Porsi tersebut bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, anggaran untuk perlindungan sosial sebesar 216 triliun rupiah, kemudian 293,8 triliun rupiah pada tahun 2018, selanjutnya menjadi 308,4 trilliun rupiah pada tahun 2019.

Kemudian meningkat sebesar 61,5 persen pada tahun 2020 menjadi 498 trilun rupiah, karena terdampak pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun 2021 mencapai 487,8 triliun rupiah, serta direncanakan sebesar 427,5 triliun rupiah pada RAPBN 2022. Tentunya ini merupakan salah satu bentuk perhatian yang sangat berarti dari negara terhadap masyarakat yang tidak mampu.

Dalam pelaksanaan perlindungan sosial tentunya tidak terlepas dari permasalahan. Antara lain masalah penargetan program perlindungan sosial yang belum sepenuhnya akurat. Kemudian masalah proses penyaluran dan perluasan bantuan sosial masih cukup sulit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta pada saat terjadi bencana. Program perlindungan sosial juga masih terpecah-pecah baik dari sisi penargetan maupun penyaluran. Serta data penerima manfaat belum termutakhirkan secara baik dengan konsep yang berkesinambungan dan terkoneksi antar program.

Terjadinya pandemi COVID-19 memberikan tantangan berat bagi kinerja sistem perlindungan sosial di Indonesia. Hal ini dianggap pemerintah sebagai momentum yang tepat untuk melakukan reformasi perlindungan sosial agar permasalahan di atas dapat segera teratasi. Reformasi tersebut salah satunya bertujuan untuk mengoptimalkan peran perlindungan sosial dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Tujuan yang lainnya adalah memperluas jangkauan perlindungan dengan mencakup seluruh masyarakat miskin dan rentan miskin, seluruh rentang usia kehidupan, dan penyandang disabilitas.

Reformasi perlindungan sosial dilakukan oleh pemerintah secara bertahap dan terukur mulai dari tahun 2021 dan berlanjut pada tahun 2022. Salah satu upaya reformasi yang ditempuh adalah melakukan integrasi secara bertahap terhadap sasaran dan manfaat PIP dan PKH untuk siswa SD, SMP, dan SMA.

Upaya yang lain adalah pengintegrasian secara bertahap program yang menjangkau lansia yaitu Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLUT) dan komponen lansia pada PKH yang selanjutnya akan dilaksanakan melalui bantuan sosial bagi lansia di luar PKH. Penyandang disabilitas yang selama ini menjadi komponen disabilitas PKH akan diintegrasikan dengan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) dan akan diperluas cakupannya secara bertahap menjadi satu program khusus di luar PKH.

Reformasi lainnya juga akan dilaksanakan secara bertahap pada program subsidi listrik dan subsidi LPG tabung 3 kg menjadi berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar lebih efektif, dan tepat sasaran. Pada bidang ketenagakerjaan, Pemerintah akan memberikan dukungan pada pelaksanaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang menjadi amanat UU Cipta Kerja.

Di samping itu, sebagai prasyarat suksesnya reformasi perlindungan sosial, Pemerintah akan melanjutkan penyempurnaan DTKS dan menyinergikan dengan berbagai data terkait, serta meningkatkan kualitas implementasi program perlindungan sosial (sumber: Kementerian Keuangan).

Kita sebagai masyarakat juga dapat berkontribusi dalam mewujudkan reformasi perlindungan sosial yang lebih baik. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan yaitu mengawal DTKS yang akurat di lingkungan masing-masing, agar tidak terjadi inclusion error (penerima manfaat yang seharusnya tidak berhak untuk mendapatkan) maupun exclusion error (yang berhak menerima manfaat tetapi tidak mendapatkan).

Upaya lainnya yaitu berusaha untuk tidak menikmati subsidi jika kita tergolong orang yang mampu, contohnya: tidak menggunakan atau mengurangi pemakaian bahan bakar premium atau solar bersubsidi, tidak menggunakan atau mengurangi pemakaian LPG 3 kg, tidak menggunakan listrik 450 watt, dsb.

Contoh bentuk konstribusi lainnya yang bisa kita lakukan adalah berperan sebagai sistem perlindungan sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga tanggung jawab perlindungan sosial terhadap masyarakat yang tidak mampu bukan hanya tanggung jawab negara saja, tetapi terdapat juga pelibatan peran dan tanggung jawab dari masyarakat di sekitarnya. Karena pada harta-harta milik kita ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian.

Semoga reformasi perlindungan sosial yang telah digulirkan pemerintah tersebut dapat berjalan dengan baik serta mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat. Sehingga dapat memberikan kesejahteraan yang lebih baik terutama kepada penduduk miskin dan rentan miskin. Sekaligus berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang. Jatengdaily.com-yds