Oleh: Azka Muthia
Statistisi BPS Kota Pekalongan
PERTUMBUHAN 3,59 persen pada tahun 2021 di Kota Pekalongan menumbuhkan optimisme perbaikan pembangunan di Kota Pekalongan. Data laju pertumbuhan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan ini menjadi angin positif dalam pemulihan perekonomian di kota Pekalongan. Pertumbuhan yang kembali positif dan cukup tinggi menunjukkan bahwa roda perekonomian sudah bergerak menuju ritme seperti sebelum pandemi melanda. Namun, tetap diperlukan percepatan perekonomian sebagai upaya pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan di Kota Pekalongan.
Harus diakui, pandemi covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 memberikan luka mendalam terutama pada pengangguran dan kemiskinan di Kota Pekalongan. Meskipun pada tahun 2021 telah terjadi penurunan pengangguran namun angka tersebut masih jauh dari sebelum pandemi. Penurunan pengangguran ini terkait dengan 2 sektor perekonomian utama di Kota Pekalongan yang tumbuh positif dan cukup tinggi yaitu industri pengolahan dan perdagangan.
Sektor Industri mengalami pertumbuhan sebesar 2,38 persen sedangkan perdagangan naik sebesar 5,46 persen. Kedua sektor tersebut termasuk sektor padat karya sehingga bergeraknya kedua sektor tersebut dapat menjadi angin positif dalam pengurangan pengangguran.
Disisi lain, angkatan kerja yang meningkat dalam setahun ini membutuhkan lapangan pekerjaan agar tidak semakin menambah pengangguran. Angkatan kerja yang melimpah akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi jika disertai produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui dua jenis modal, yaitu modal manusia dan modal tetap.
Modal manusia merupakan ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan aspek pendidikan, kesehatan, maupun kapasitas manusia lainnya. Kualitas SDM yang baik akan meningkatkan produktivitas. Kualitas SDM ini salah satunya tercermin dari tingkat pendidikan yang semakin tinggi. Sayangnya data BPS mencatat bahwa pengangguran terbanyak di Kota Pekalongan pada tahun 2021 adalah lulusan SMA/SMK sebanyak 5,2 ribu orang.
Jika ditambah dengan pengangguran lulusan perguruan tinggi tercatat lebih dari 50 persen pengangguran di Kota Pekalongan adalah pengangguran terdidik. Hal ini akan menjadi permasalahan lain lagi yang harus diselesaikan sehingga angkatan kerja yang sudah memperoleh pendidikan menengah atas dapat terbedayakan dalam kegiatan ekonomi sesuai dengan kompetensi yang telah mereka pelajari. Apalagi sekarang memasuki masa bonus demografi dimana akan semakin banyak angkatan kerja yang tersedia.
Hasil penelitian empiris membuktikan bahwa hubungan pertumbuhan dengan pengangguran merupakan hubungan dua arah dan terkointegrasi. Hal ini sesuai dengan hukum okun dimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengangguran, disisi lain pengangguran merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Banyak penelitian telah membuktikannya seperti Zaleha Mohd Noor,dkk (2007), Arshad (2010), dan Darman (2013). Dengan kata lain dengan adanya percepatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kota Pekalongan yang meningkatkan pasar dan membuka lapangan pekerjaan maka akan mengurangi pengangguran. Dan ketika faktor produksi berjalan dengan baik dengan produktivitas tenaga kerja yang mumpuni akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Berbeda dengan pengangguran yang turun, kemiskinan di Kota Pekalongan pada tahun 2021 justru mengalami peningkatan. Tercatat oleh BPS pada tahun 2021 persentase kemiskinan di Kota Pekalongan sebesar 7,59 persen, naik dari tahun 2020 yang sebesar 7,17 persen. Kenaikan persentase kemiskinan ini diikuti oleh kenaikan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.
Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan di Kota Pekalongan pada tahun 2021 belum bisa menurunkan kemiskinan. Hal yang dikhawatirkan adalah ketika pertumbuhan di Kota Pekalongan ternyata merupakan pertumbuhan yang trickle down effect. Hal tersebut berarti perbaikan pertumbuhan di kota Pekalongan masih dinikmati oleh kalangan atas atau orang kaya dan pemilik modal. Sedangkan masyarakat menengah kebawah masih terpuruk dalam lubang kemiskinan akibat pandemi covid-19.
Memang trickle down effect merupakan salah satu strategi dalam pembangunan. Namun hal ini memberikan dampak negatif yaitu semakin besarnya jurang kesenjangan atau ketimpangan antara si kaya dengan si miskin. Untuk keadaan seperti sekarang, yang paling tepat adalah pertumbuhan pro poor growth, dimana pertumbuhan yang ada juga mengurangi tingkat kemiskinan dan dinikmati kalangan miskin. Dengan begitu ketimpangan pendapatan juga akan menitip dan kesejahteraan semakin membaik.
Pada akhirnya akselerasi pertumbuhan terbaik adalah yang dapat menurunkan pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan inklusif adalah solusi yang dicari untuk menuju kedua hal tersebut.Jetengdaily.com-st