Jatengdaily.com
Oleh :Dad Murniah
Dalam dunia politik, kekuasaan seringkali diukur bukan hanya oleh tindakan dan kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan untuk mengendalikan narasi dan opini publik. Salah satu alat utama yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah bahasa.
Pemilihan kata yang taktis telah digunakan untuk kepentingan tertentu. Politikus seringkali menggunakan kata-kata tertentu untuk menciptakan citra atau narasi yang mendukung agenda politik mereka. Misalnya, mereka mungkin menggunakan kata-kata positif untuk menggambarkan kebijakan mereka sendiri, sementara menggunakan kata-kata negatif untuk merendahkan lawan politik.
Teknik ini menciptakan kesan emosional pada audiens dan dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap suatu isu.
Di era digital, media sosial, dan teknologi komunikasi lainnya menjadi alat utama dalam merekayasa bahasa untuk kepentingan politik.
Politikus dapat menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan pesan yang dirancang untuk memicu reaksi emosional dan memperkuat dukungan basis pemilih mereka. Selain itu, kampanye daring (online) dapat menghasilkan tren atau meme yang memengaruhi opini publik.
Bahasa direkayasa tidak hanya melibatkan pemilihan kata, tetapi juga melibatkan penyebaran informasi palsu atau disinformasi. Politikus yang ingin memengaruhi opini publik dapat dengan sengaja menyebarkan berita palsu atau mengubah fakta untuk mendukung narasi mereka.
Hal ini menciptakan lingkungan di mana kebenaran menjadi relatif, dan masyarakat sulit membedakan antara informasi yang benar dan yang palsu.
Rekayasa bahasa dalam politik dapat merusak demokrasi dengan menciptakan lingkungan di mana informasi yang benar sulit diakses, dan opini publik terdistorsi.
Masyarakat yang tidak kritis terhadap bahasa politik dapat menjadi korban dari manipulasi ini, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pemilihan dan kebijakan yang dihasilkan.
Manipulasi bahasa untuk kepentingan politik adalah fenomena yang perlu dicermati. Masyarakat yang sadar akan strategi-strategi ini dapat lebih baik mengevaluasi informasi dan membuat keputusan yang informan dalam konteks politik. Pendidikan politik dan literasi media menjadi kunci untuk melawan rekayasa bahasa dan menjaga integritas demokrasi Di dunia politik, penggunaan bahasa memiliki peran yang sangat penting.
Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan, mempengaruhi opini publik, dan menciptakan naratif tertentu. Sayangnya, tidak jarang kita temui praktik rekayasa bahasa, di mana para politik memutarbalikkan makna kata untuk mencapai tujuan mereka.
Stabilitas
Salah satu kata yang sering direkayasa adalah “stabilitas.” Para politik sering menggunakan kata ini untuk menyampaikan kesan bahwa pemerintahan atau kebijakan yang mereka lakukan adalah langkah yang menguntungkan dan dapat menciptakan stabilitas di negara.
Namun, seringkali istilah ini disalahgunakan untuk menyembunyikan kebijakan yang sebenarnya kontroversial atau merugikan.
Reformasi
Kata “reformasi” seharusnya mencerminkan upaya untuk melakukan perubahan positif dalam suatu sistem. Namun, seringkali kata ini digunakan oleh politisi untuk menutupi agenda mereka yang sebenarnya lebih bersifat politis atau sekadar upaya pembenahan fasad. Pemakaiannya yang berlebihan dapat membuat masyarakat sulit membedakan antara reformasi yang sesungguhnya dan propaganda politik.
Kemajuan
Para politik sering menggunakan kata “kemajuan” untuk menunjukkan bahwa kebijakan atau program yang mereka jalankan telah membawa negeri ini menuju arah yang lebih baik. Namun, kata ini dapat disalahgunakan jika tidak didukung oleh data atau fakta yang konkret. Beberapa kebijakan di balik kata “kemajuan” ternyata hanya membawa keuntungan bagi kelompok tertentu, sementara masyarakat umum tidak merasakan dampak positifnya.
Demokrasi
Demokrasi merupakan nilai yang sangat dihargai dalam suatu sistem pemerintahan. Namun, kata ini sering digunakan oleh politisi untuk menjustifikasi tindakan atau kebijakan yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Misalnya, pembatasan kebebasan berpendapat atau tindakan represif yang dijustifikasi dengan alasan keamanan seringkali diberi label “untuk menjaga demokrasi.”
Kesejahteraan Rakyat
Kesejahteraan rakyat seharusnya menjadi fokus utama bagi setiap pemerintahan. Namun, kata ini sering digunakan oleh politisi untuk menutupi kebijakan-kebijakan yang sebenarnya merugikan rakyat atau hanya menguntungkan kelompok tertentu. Pernyataan tentang kesejahteraan rakyat kadang-kadang hanyalah slogan kosong tanpa dukungan kebijakan yang konkret.
Dad Murniah adalah nama asli Nia Samsihono, Ketua Umum Satupena DKI Jakarta
