JAKARTA (Jatengdaily.com)- Mulai November 2023, pemerintah akan menghapus tenaga honorer baik yang di pusat atau kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Praktis, mulai saat itu, tidak ada lagi tenaga honorer yang bekerja di pemerintahan.
Meski begitu, pemerintah nantinya sebelum penghapusan tersebut, tetap memberikan kesempatan bagi tenaga honorer mengikuti tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) di setiap instansi memfasilitasi para honorer untuk ikut tes tersebut.
salah satu
Menurutnya, bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan untuk menngikuti seleksi Calon PNS maupun PPPK. Hal itu, seperti tertuang dalam salah satu Surat Menteri PAN-RB Nomor B/165/M.SM.02.03/2022, dikutip CNNIndonesia.com, Kamis (2/6/2022).
Oleh karena itu, mulai saat ini tidak ada lagi rekrutmen pegawai non-ASN.
Tjahjo memperbolehkan PPK merekrut tenaga alih daya (outsourcing) jika membutuhkan tenaga kebersihan, satuan pengamanan, ataupun pengemudi. Namun, tenaga alih daya itu tak boleh direkrut sebagai honorer.
“Bagi pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal Pemerintah,” bunyi poin terakhir surat itu. she