Oleh: Chrisnawati, S.Sos
POLITIK merupakan lokomotif pembangunan dari sebuah bangsa yang menentukan setiap proses kebijakan. Dengan demikian, pendidikan politik memiliki peranan yang cukup penting bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya dalam rangka menentukan arah bangsa.
Pada dasarnya terdapat empat hal yang dilahirkan oleh proses politik yang nenjadi unsur penentu dari setiap proses politik. Dimulai dari Kepemimpinan, sebagai penentu arah suatu kebijakan, mewakili setiap pemimpin yang lahir dari sebuah proses politik. Kemudian yang berikutnya adalah Ketertarikan terhadap suatu hal atau disebut juga Destinasi, merujuk pada makna setiap pemimpin sebelum dipilih pasti memiliki janji kampanye atau visi misi pembangunan yang ditawarkan kepada para calon pemilihnya.
Selanjutnya adalah Rakyat, sebagai penentu keterpilihan seseorang sebagai pemimpin melalui proses pemilu. Dan yang berikutnya adalah Tujuan dari sebuah pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu pendidikan politik menjadi sesuatu yang penting dan dibutuhkan oleh setiap anak bangsa dan menentukan ketercapaian tingkat pertisipasi politik dalam setiap gelaran Pesta Demokrasi.
Dalam rangka mewujudkan ketercapaian tingkat pertisipasi politik, maka ibu – ibu atau perempuan yang berkecimpung dalam Tim Penggerak PKK nerupakan salah satu elemen penting untuk dapat mengedukasi dan penyadaran masyarakat bahwa proses politik tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Terlebih masyarakat merupakan penentu dari masa depan arah bangsa, dengan menjadi pemilik hak suara untuk memilih sosok calon pemimpin yang tepat dan kredibel yang diyakini memiliki kemampuan untuk berpihak kepada kepentingan pribadi maupun kelompoknya.
Para Kader PKK merupakan salah satu Garda terdepan dalam upaya mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut sesuai dengan implementasi sepuluh program pokok PKK. Para Kader PKK merupakan bagian dari pemerintah, sehingga partisipasi aktif dalam setiap penyelenggaraan proses politik itu merupakan komitmen dan tanggung jawab dari implementasi sepuluh program pokok PKK khususnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, sila ke empat yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Dengan demikian merupakan tugas dari para Kader PKK untuk ikut mensosialisasikan politik kepada masyarakat luas, oleh karena itu rakyat memiliki legitimasi untuk dapat menjadi seorang pemimpin dalam melakukan perubahan – perubahan bangsa dan negara, di sini Indonesia.
Maka politik merupakan sebuah cara untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu menghadirkan Indonesia yang berdaulat. Perempuan memiliki potensi yang tidak bisa dimiliki oleh lelaki. Sehingga keberadaannya sangat penting dan perempuan perlu duduk di dalam struktur pengambil kebijakan pemerintah.
Selain cara berpikir yang majemuk, bisa detil, membuat suasana lebih adem dan banyak urusan yang perempuan itu lebih tau. Sehingga dengan hadirnya keterlibatan peran perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan, baik itu di rumah tangga ataupun pemerintah, bukan hanya untuk melengkapi atau memenuhi kuota, akan tetapi karena keberadaannya sangat penting.
Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan upaya untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan antara laki – laki dan perempuan untuk dipilih dan duduk di parlemen, serta memiliki kuasa dalam pengambilan keputusan.
Setelah bicara mengenai pentingnya PKK sebagai elemen politik maka kita menerapkannya. Dalam hal ini terkait dengan adanya pemilu. Sebagai organisasi yang mengemban tugas ikut mensejahterakan masyarakat khususnya perempuan, Tim Penggerak PKK dituntut untuk bersikap netral. Ibu – ibu PKK mulai dari tingkat desa sampai kabupaten dan seterusnya, agar bisa menjaga netralitas terhadap pelaksanaan pemilu. Sebab, PKK bukan organisasi partai yang berafiliasi kepada partai politik tertentu. PKK mengemban tugas sosial, sudah sepatutnya kegiatan sosial tidak dimanfaatkan untuk kepentingan lain.
Meski ibu – ibu PKK dituntut netral, namun tetap berkewajiban mensukseskan pemilu. Disinilah terasa betapa pentingnya edukasi politik kepada Kader PKK. Dimana pendidikan yang di dalamnya banyak muatan mana yang harus diketahui, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Karena itu PKK harus berperan aktif dengan mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya menyangkut tata cara pemilu yang benar.
Kualitas SDM anggota PKK harus ditingkatkan. Antara lain melalui pelatihan, bimbingan teknis, rapat – rapat konsultasi dsb. Dengan cara itu anggota PKK akan memiliki kematangan pikiran dan kemampuan yang cukup dalam mensukseskan kehidupan keluarga, serta akan dapat berperan maksimal dalam mensejahterakan masyarakat.
Tidak dipungkiri bahwa PKK adalah bukan organisasi politik sehingga anggota tidak kemana – mana. Artinya tidak memihak kepada partai politik tetapi harus dimana – mana dalam memberikan perannya untuk kemajuan. Untuk itulah pendidikan politik penting untuk Kader PKK supaya paham dan berwawasan luas.
Kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif menitik beratkan kepada peran aktif atau partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pemilu di antaranya menghimbau masyarakat bersikap pro aktif untuk menumbuhkan kesadaran dan minat untuk ikut dalam pengawasan pemilu. Perlu dijabarkan tujuan pengawasan, strategi pengawasan yang meliputi pencegahan dan penindakan serta memaparkan ciri pemilu yang demokratis.
Peran pengawasan partisipatif masyarakat juga mampu mendorong terwujudnya pemilu sebagai instrumen penentuan. Kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik yang bersih, transparan, dan berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraannya sehingga hak politik warga masyarakat terlindungi serta munculnya kepemimpinan politik yang disertai dengan aspirasi terbesar rakyat.
Dengan adanya edukasi politik kepada Kader TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) maka menjadi jembatan bagi masyarakat menuju pemilu yang bermartabat. Chrisnawati, S.Sos, Ketua Tim Penggerak PKK RW-Jatengdaily.com-st
0
