JAKARTA (Jatengdaily.com)- Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, jumlah peserta BPJS Kesehatan di Indonesia saat ini mencapai 250 Juta orang atau 93 persen dari penduduk Indonesia.
”Jumlah yang banyak dalam perjalanan 10 tahun kami ada. Dan kami ditarget di tahun 2024 nanti, menyasar 98 persen penduduk Indonesia akan tercover layanan Jaminan Kesehatan Nasional,” jelasnya, dalam Diskusi publik bertemakan “Otlook JKN: Satu Dekade Jaminan Kesehatan Nasional, Sudahkan Sesuai Harapan?”, yang berlangsung Senin (30/1/2023).
Menurutnya, sejumlah negara pun mengapresiasi atas capaian Pengelolaan Program JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan yang kini memasuki tahun ke-10 sejak diimplementasikan pada 1 Januari 2014.
”Mereka bahkan ingin mengirim tim untuk mempelajari dan mencotohnya. Bahkan BPJS Kesehatan kembali meraih penghargaan dari asosiasi jaminan sosial internasional, International Social Security Association (ISSA) dalam ISSA Good Practice Award 2021 untuk kawasan Asia Pasifik,” jelasnya.
Jumlah peserta JKN yang banyak ini menurutnya, sulit dicari di negara lain. ”Namun diakui, jika capaian yang tinggi ini ada pekerjaan rumah (PR) yang luar biasa. Oleh karena itu, kita berkeinginan semua pemangku kepentingan dan stakholder terkait untuk bersinergi dengan kami,” jelasnya.
Menurutnya, upaya yang membuahkan hasil yang cukup memuaskan itu juga terus diimbangi dengan layanan dan terobosan baru. ”Misalnya, kita memberi uang muka untuk Rumah Sakit yang memberi layanan bagus. Juga mengembangkan ekosistem digital untuk memudahkan akses layanan. Misalnya, kemudahan pendaftaran online bagi pasien, bekerjasama dengan ratusan ribu chanel pembayaran, memberi kemudahan masyarakat yang tidak sakit untuk konsultasi kesehatan, dan masih banyak lagi,” jelasnya.
”Intinya, kami membantu pemerintah untuk memberi layanan kesehatan sebagai tujuan utama yang lebih baik lagi. Fokus BPJS, bagaimana sekarang memberi mutu yang tidak ribet dan tidak diskriminatif. Maka, kita sekarang kami juga memberi uang muka kepada RS, biar mutunya bagus dan tidak diskriminatif ke pasien BPJS,” jelasnya.
Baca Juga: Bayi dan Balita Segera Divaksinasi Covid-19
More Read
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir mengatakan dengan jumlah kepesertaan JKN yang banyak, maka terus menjadi tantangan dalam memberi pelayanan kesehatan.
”Dalam perjalanan satu dekade (10 tahun) ini kami terus melakukan evaluasi, refleksi diri, dan terbuka menerima masukan. Sebab, diakui memang akses layanan belum maksimal, mengigat fasilitas pelayanan kesehatan belum merata. Kita harapkan nantinya, merata misalnya untuk layanan radioterapi, penyakit ginjal dan jantung. Kami mendukung kementerian kesehatan untuk memperluas akses fasilitas kesehatan di Tanah Air. Ini mengingat tantangan ke depan memang akan lebih jauh besar. Dimana tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Maka, kita melakukan perbaikan-perbaikan. Kita berkomitmen untuk selalu memberi mutu dan memperbaiki layanan yang baik ke masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi memberi masukan pentingnya kampanye terus menerus untuk meningkatkan literasi program JKN di masyarakat, program JKN harus intens mendorong aspek preventif dan promotif, standarisasi pelayanan, rumah sakit swasta wajib bekerjasama dengan program JKN, terus meningkatakan pelayanan dan lainnya.
Baca Juga: Wonosobo Diguncang Gempa, Terjadi Kemarin dan Hari Ini Dirasakan sampai Banjarnegara
Hadir juga Sekjen Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha yang mengatakan, pentingnya BPJS Kesehatan untuk terus meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. ”Tujuannya agar masyarakat tidak protes, maka layanan kesehatan harus diperhatikan. Ada enam pilar transformasi kesehatan. Diantaranya, memperkuat layanan dasar kesehatan misalnya kita dorong warga untuk hidup sehat, mengenai rumah sakit rujukan dengan memperkuat layanan di semua kabupaten kota, ketahanan pembiayaan kesehatan JKN sebagai asuaransi sosial, peningkatan SDM, mutu, dan teknologi,” paparnya.
Hadir juga sejumlah narasumber lain dalam kesempatan ini, yakni Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan, Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Mahlil Ruby, Pakar Ekonomi Direktur Eksekutif Segara Reseach Piter Abdullah, dan Koordinasi Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch Timbul Siregar. she
