SEMARANG (Jatengdaily.com) – Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jateng, Prof Dr Ahmad Rofiq MA mengakui, pemahaman terhadap Pancasila bagi milenial sangatlah penting. Apalagi penguasaan pengetahuan kaum milenial terhadap penggunaan teknologi informasi melalui Hp kini tidak terbentung. Realitanya rata-rata kaum milenial menggunakan Hp setiap saat.
Data pada tahun 2019 menyebutkan 80 persen website dikuasai kelompok kelompok radikal dan mereka aktif berinteraksi dengan nitizen. Setiap 10 – 30 menit ada nitizen yang bertanya, dan di web langsung ada yang menjawab dari Inggris maupun Kanada. Tetapi yang 20 persen, sebulan baru ada yang nanya dan jawabannya pun kadang tertunda.
“Cukup 20 menit untuk menjadi ‘penganten’ pengebom lingkungan. Makanya, kalau ada anak bapak ibu yang mulai menyendiri ngggak mau bergabung dan bersosialisasi lagi, ini indikasi anak bersangkutan terjebak narkoba atau terjebak pengajian terorisme. Ajarannya mengarahkan yang paling benar, lainnya salah. Makanya, perlu diajarkan memanusiakan manusia,” jelasnya dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bertema Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Keagamaan dan Kenegaraan Serta Pencapaian Tujuan Bernegara di Gedung DPD RI Jateng, Selasa (6/2/2024).
Di sisi lain, lanjutnya, BIN merilis di tahun 2017, 24 persen mahasiswa lebih suka jihad dengan kekerasan. 9,2 persen masyarakat setuju negara khilafah atau negara Islam Indonesia. 23,4 persen mahasiswa dan 23,3 persen pelajar SMA setuju jihad memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia sehingga perlu diwaspadai.
Sementara itu Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah Dr H Abdul Kholik, M.Si menjelaskan ada 2 faham yang ikut membidani lahirnya rumusan Pancasila. Pertama faham liberalisme (kanan) dan sosialisme (kiri). Keduanya dipadukan maka lahirlah Pancasila. Tarikan keduanya mewarnai perjalanan bangsa.
“Faham kanan, faham berbasis individu yang utama. Yang kalah mengalahkan yang lemah, yang besar mengalahkan yang kecil sehingga yang kaya menjadi sangat kaya,” kata Abdul Kholik.
Kholik menambahkan anggota MPR bertugas menyosialisasikan Pancasila. Namun demikian, menjadi tugas kita bersama karena nilai yang terkandung di dalamnya, melibatkan semua sektor dan sendi kehidupan sosial yang ada. Banyak permasalahan yang muncul seperti sektor kesehatan. Biayanya masih mahal. Lalu muncullah spirit kebersamaan hingga muncul BPJS sebagai wujud masing-masing sektor saling mendukung.
Begitu juga masalah pendidikan. Banyak diskriminasi pendidikan dalam aturan perundang-undangan. Utamanya di swasta. Porsinya sama meski sudah disertifikasi, tapi pendapatannya beda. Gedung pendidikan negeri terus dibangun, yang swasta gedungnya memprihatinkan.
“Di bidang ekonomi juga memprihatinkan. Ekonominya kerakyatan. Realisasinya yang kuat terus mendominasi. Saya sebenarnya secara pribadi kurang setuju adanya Indomart atau Alfamart hingga di desa. Seharusnya ya di tingkat kabupaten sajalah agar ekonomi mikro membaik,” katanya. St