Jatengdaily.com
Oleh: Ika Efrilia
Statistisi Ahli BPS Kabupaten Tegal
PADA Asta Cita keenam yang menjadi misi dalam mewujudkan visi bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 dengan program membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan, merupakan salah program yang sedang digiatkan saat ini.
Konsep ini sangat mulia, karena diharapkan pertumbuhan eknomi riil dapat dinikmati oleh masyarakat pada semua lapisan, tidak ada kesenjangan ekonomi dan tentu membutuhkan sinergitas dari berbagai elemen dalam pelaksanaanya.
Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di Indonesia, merupakan wilayah yang cukup luas dan berpenduduk padat.
Selain itu Jawa Tengah berkontribusi sebesar 14,50 persen terhadap perekonomian di Pulau Jawa dan berkontribusi sebesar 8,24 persen terhadap seluruh provinsi di Indonesia. Kinerja ekonomi Jawa Tengah sampai dengan triwulan ketiga atau kumulatif Tahun 2024 tumbuh sebesar 4,94 persen, sedikit melambat dari pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 4,98 persen.
Ditopang oleh sektor industri pengolahan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi dan disusul berturut-turut oleh sektor perdagangan dan konstruksi, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 4,94 persen ini dalam fenomena ekonomi global masuk dalam kategori developing economies.
Ekonomi yang tumbuh cukup tinggi diharapkan menciptakan proyek pembangunan yang dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan kinerja ekonomi secara keseluruhan.
Memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mencapai 4,78 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 5,13 persen, dan jumlah penduduk miskin sebanyak 10,47 persen, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 10,77 persen. Meskipun terjadi penurunan sebesar 0,3 poin, namun angka kemiskinan ini masih menembus angka dua digit.
Apakah ini berarti Jawa Tengah semakin menuju pada keberhasilan dalam pemerataan pendapatan bagi masyarakat nya? Tentu nya hal ini perlu ditinjau dari beberapa potensi kewilayahan yang ada.
Pemerataan Pendapatan
Tahun 2024, Jawa Tengah memiliki sebaran distribusi pendapatan penduduk dengan pendapatan rendah 40 persen dan menengah 40 persen mencapai sekitar 55,06 persen dari total penduduk yang berjumlah 37.892,3 ribu jiwa.
Dengan ini ratio sebagai ukuran ketimpangan pendapatan mencapai 0,367 pada level moderat yaitu ketimpangan rendah, rentan untuk jatuh pada keterpurukan ekonomi jika tidak dikelola secara tersistem, sementara komponen pengeluaran konsumsi rumahtangga masih dominan yaitu sebesar 61,18 persen dari total produk domestik regional bruto pengeluaran.
Distribusi pengeluaran penduduk 40 persen terbawah Tahun 2024 adalah sebesar 18,90 persen, sementara Tahun 2023 mencapai angka 18,74 persen, sehingga distribusi pengeluaran penduduk 20 persen teratas mengalami penurunan menjadi 44,95 persen, sedangkan Tahun 2023 mencapai 45,07 persen.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenkopolhukam), sekitar 8,8 juta orang di Indonesia terjerat judi online pada Tahun 2024, 80 persen di antaranya adalah masyarakat dari kelas ekonomi menengah ke bawah.
Apakah hal ini dimungkinkan bahwa masyarakat yang berada pada kelompok pengeluaran rendah tersebut mengalokasikan penghasilannya untuk judi online dan untuk pembayaran hutang dalam memenuhi kebutuhan hidup, mungkin ini perlu menjadi catatan bersama.
Jika melihat kondisi perekonomian kekinian yang sedang mengalami kelesuan setelah empat bulan berturut turut mengalami deflasi dalam kurun waktu Mei sampai dengan Agustus 2024, dengan ditandai gerak pasar yang melemah di tengah target pertumbuhan dan pergerakan sektor yang tinggi, mengindikasikan ekonomi terbelah pada beberapa kelompok pengeluaran.
Fakta lainnya, pada triwulan tiga Tahun 2024, sektor konstruksi menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 0,94 persen, sebelumnya di Tahun 2023 hanya 0,84 persen, sektor ini menjadi salah satu faktor pemantik pertumbuhan sekaligus pemerataan ekonomi pada penyediaan sarana dan pasarana kegiatan ekonomi wilayah.
Program membangun dari desa dan dari bawah
Dari total wilayah pedesaan dan perkotaan di Jawa Tengah sebanyak 8.563 desa kota, terdapat 91,20 persen yang merupakan wilayah pedesaan atau sebanyak 7.810 desa. Potensi kewilayahan desa sangatlah besar dan perlu dipetakan dengan baik.
Wilayah pedesaan indentik dengan produsen, mungkinkah wilayah pedesaan lebih produktif, sehingga dapat dipacu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Untuk itu dibutuhkan suatu informasi yang komprehensif agar kebijakan pembangunan dari desa dan dari bawah yang diambil dapat objektif dan tepat sasaran serta dapat menetapkan strategi program yang tepat untuk pelaksanaannya. Pengambilan kebijakan untuk melaksanakan pembangunan tidak bisa dipisahkan dari data (data driven). Diperlukan suatu data dukung kewilayahan yang menggambarkan potensi ekonomi
Dibutuhkan data dan sinergitas kebijakan
Kebutuhan akan data ekonomi suatu wilayah yang lengkap sangatlah dibutuhkan. Deteksi seluruh kegiatan ekonomi melalui pendekatan usaha, baik yang berskala mikro kecil atau menengah besar serta keberadaannya untuk mendapatkan peta potensi ekonomi dan peta daya saing untuk perencanaan ekonomi yang dimulai dari desa dan dari bawah dapat terlaksana dengan baik secara periodik dan sistemik.
Selain itu kelengkapan data dapat mendukung arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk sektor ekonomi. Apakah terjadi pergeseran struktur ekonomi, bagaimana upaya penguatan daya saing wilayah sehingga pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dari level wilayah desa dapat dilaksanakan, kesemuanya membutuhkan data dan informasi yang up to date, komprehensif dan sistemik . Potensi wilayah dan infrastrukutur, potensi penduduk dan potensi pemerintahan Jawa Tengah dapat dipersiapkan dan dioptimalkan guna mencapai asta cita ke enam, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Gelar Sensus Ekonomi (SE) mencatat ekonomi Indonesia yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2026 mendatang diharapkan menjadi langkah nyata untuk mendapatkan data ekonomi dan struktur ekonomi wilayah yang lengkap dan terkini. Sehingga indikator perekonomian yang tangguh dan mandiri dapat menghasilkan edukasi data, efisiensi data, efektifitas data dan aksesiblitas terlaksana dengan baik menuju Indonesia Emas 2045. Jatengdaily.com-St
