SEMARANG (Jatengdaily.com)– DPRD Provinsi Jawa Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Transformasi Komunikasi Publik di Era Digital: Penguatan Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Publik” di Hotel Pandanaran Semarang, Senin (6/7/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk membahas tantangan sekaligus peluang komunikasi publik di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh ST MEng, mengatakan bahwa arus informasi di era digital berkembang sangat cepat dan mudah diakses oleh masyarakat.
Menurutnya, saat ini setiap orang dapat menjadi sumber informasi, sehingga dinamika opini publik berkembang dengan sangat cepat.
“Di era digital, semua orang bisa menjadi sumber informasi. Informasi dapat dengan mudah diunggah, disebarluaskan, dan diakses oleh masyarakat. Kondisi ini membuat masyarakat semakin kritis dan opini publik berkembang dengan sangat cepat,” ujar Mohammad Saleh.
Ia menjelaskan, perkembangan opini publik yang masif sering kali memengaruhi proses pengambilan kebijakan.
Bahkan, dalam beberapa kasus, isu yang viral di masyarakat dapat mendorong percepatan pengambilan keputusan pemerintah maupun lembaga legislatif.
“Transformasi komunikasi publik menjadi penting karena arus informasi sering kali bergerak lebih cepat dibandingkan proses demokrasi. Misalnya, terkait penganggaran proyek yang seharusnya melalui berbagai tahapan, tetapi karena suatu persoalan menjadi viral, maka dapat memengaruhi prioritas kebijakan dan alokasi anggaran,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Saleh, masyarakat kini semakin kritis dalam mencari dan menilai informasi. Oleh karena itu, kepercayaan publik menjadi modal utama bagi kinerja pemerintah dan lembaga legislatif.
“DPRD harus mampu menunjukkan kepada publik apa yang sedang dikerjakan, bagaimana proses kebijakan berlangsung, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Transparansi menjadi kebutuhan utama,” tegasnya.
Ke depan, DPRD Jawa Tengah berkomitmen mewujudkan parlemen yang terbuka dan berbasis digital. Untuk mencapai hal tersebut, DPRD membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk media massa, Komisi Informasi, akademisi, dan masyarakat.
“Kami ingin membangun parlemen yang terbuka dan digital. Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi sarana bagi fraksi-fraksi untuk menyerap aspirasi masyarakat guna memperkuat kepercayaan publik,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Tengah, Indra Ashoka Mahendrayana SE MM, mengatakan bahwa mayoritas masyarakat saat ini mengakses informasi melalui platform digital. Karena itu, keterbukaan informasi publik harus menjadi budaya dalam tata kelola pemerintahan.
“Komisi Informasi hadir sebagai penjaga keterbukaan informasi. Transparansi bukan hanya kewajiban, tetapi harus menjadi budaya dalam pemerintahan,” ujar Indra.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam komunikasi publik digital, mulai dari maraknya misinformasi, kesenjangan akses digital, tuntutan respons yang cepat dari masyarakat, hingga ancaman keamanan siber dan kebocoran data.
“Tantangan-tantangan tersebut menuntut adanya akuntabilitas dan keterbukaan informasi sebagai instrumen kontrol publik. Keterbukaan informasi juga menjadi sarana pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan,” jelasnya.
Menurut Indra, kepercayaan publik merupakan muara dari praktik transparansi dan akuntabilitas yang dijalankan secara konsisten oleh pemerintah dan lembaga publik.
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Bidang Kelembagaan dan Monitoring Evaluasi KIP Provinsi Jawa Tengah, Ermy Sri Ardhyanti S.Sos., menegaskan bahwa adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu fokus utama Komisi Informasi.
“Keterbukaan informasi publik di era digital harus terus diperkuat melalui adaptasi teknologi dan peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Melalui FGD ini, DPRD Jawa Tengah berharap dapat merumuskan langkah-langkah strategis dalam memperkuat komunikasi publik yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. she