DEMAK (Jatengdaily.com)– Pemerintah Kabupaten Demak terus memperketat pengawasan pengelolaan keuangan desa. Melalui Gelar Pengawasan Desa Waskita (Gelas Dewa) 2026, pemerintah mendorong seluruh desa meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam mengelola anggaran.
Bupati Demak dr Hj Eisti’anah SE menegaskan, Gelas Dewa bukan sekadar agenda penilaian, melainkan sarana evaluasi agar tata kelola pemerintahan dan keuangan desa semakin baik.
“Ini bukan ajang mencari kesalahan, tetapi bagaimana kita memperbaiki pengelolaan keuangan desa agar lebih akuntabel dan transparan. Saya berharap setiap desa mencermati kendala yang dihadapi dan segera melakukan perbaikan,” tegasnya, Jumat (13/11/2026).
Bupati Eisti’anah juga meminta pemerintah desa memanfaatkan pendampingan dari aparat penegak hukum (APH), baik kepolisian maupun kejaksaan, jika menemui kendala dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, konsultasi dan pencegahan harus dikedepankan agar persoalan administrasi tidak berkembang menjadi masalah hukum. Camat pun diminta aktif melakukan pembinaan dan pengawasan.
Inspektur Daerah Kabupaten Demak Kurniawan Arifendi ST MH menjelaskan, Gelas Dewa 2026 mengusung tema Penegasan Komitmen Desa dalam Upaya Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik Desa. Penilaian Desa Waskita dilakukan melalui tiga komponen, yakni administrasi pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa bobot 50 persen, validasi akuntabilitas oleh camat 30 persen, serta kinerja pemerintah desa dengan penanggung jawab BPD sebesar 20 persen.
Hasil penilaian dibagi menjadi empat kategori, yaitu Waskita Tanpa Cidra untuk predikat sangat baik, Waskita Madya (baik), Waskita Sedya (sedang), dan Waskita Waspada (rendah). Kategori tersebut menjadi gambaran tingkat kepatuhan desa dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan keuangan.
Kurniawan menyebut, monitoring dan evaluasi yang diperkuat sepanjang 2026 berdampak pada penurunan temuan administratif maupun material dibandingkan 2025. Namun, pengawasan tetap perlu ditingkatkan. Pada 2025, tercatat 21 pengaduan yang sebagian besar berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan APBDes.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan komitmen antikorupsi, penyempurnaan regulasi terkait penghargaan dan sanksi perangkat desa, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, perhatian khusus perlu diberikan terhadap potensi jual beli jabatan dalam proses pemilihan perangkat desa serta kepastian hukum aset tanah milik desa.
Dalam penilaian Gelas Dewa 2026, Kecamatan Mijen menjadi kecamatan dengan jumlah desa peraih kategori Waskita Tanpa Cidra terbanyak. Adapun peringkat desa diraih Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, sebagai yang terbaik predikat Waskita Tanpa Cidra, Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, di posisi kedua, dan Desa Brambang, Kecamatan Karangawen, di posisi ketiga. Pemkab Demak berharap hasil evaluasi ini mendorong semakin banyak desa menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, tertib, dan bebas penyimpangan.rie-she
