Oleh : Minanur Rohman, Statistisi Ahli Pertama BPS Provinsi Jawa Tengah
DALAM perspektif teori pertumbuhan ekonomi struktural, dikenal istilah “Industry is the engine of growth,” menegaskan bahwa industri bukan sekadar sektor ekonomi, melainkan penggerak utama penciptaan nilai tambah, produktivitas, dan kesejahteraan. Dalam konteks pembangunan daerah, pernyataan ini menjadi sangat relevan bagi Jawa Tengah, provinsi dengan basis manufaktur kuat dan struktur ekonomi yang relatif seimbang. Industri bukan hanya sumber output, tetapi juga jembatan antara potensi lokal dan pasar nasional maupun global.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Jawa Tengah sepanjang tahun 2024 tumbuh sebesar 4,95 persen (year on year). Dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), industri pengolahan menjadi kontributor terbesar dengan pangsa sekitar 33,8 persen (atas dasar harga berlaku), jauh melampaui sektor lainnya. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga aktivitas ekonomi Jawa Tengah ditopang langsung oleh sektor industri. Dominasi tersebut tidak bersifat statis.
Industri pengolahan di Jawa Tengah didorong oleh subsektor utama seperti makanan dan minuman, pengolahan tembakau, tekstil dan pakaian jadi, serta industri kimia, farmasi dan obat tradisional. Sektor-sektor ini memiliki karakter padat karya dan keterkaitan erat dengan sektor pertanian, perdagangan, dan jasa logistik, sehingga dampaknya terhadap ekonomi daerah bersifat luas dan berlapis.
Pada Triwulan I tahun 2025, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 4,97 persen (y-on-y). Pertumbuhan ini terjadi di tengah tekanan global yang masih terasa, menandakan ketahanan ekonomi daerah yang cukup baik. Pada periode ini, industri pengolahan tetap menjadi salah satu penopang utama, seiring meningkatnya permintaan domestik.
Kinerja tersebut semakin menguat pada Triwulan II-2025, ketika ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,28 persen (y-on-y) dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai sekitar Rp483 triliun. Kontribusi industri pengolahan tercatat sebesar 33,34 persen, menunjukkan konsistensi peran industri dalam struktur ekonomi provinsi Jawa Tengah.
Tren positif berlanjut pada Triwulan III-2025, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,37 persen (y-on-y). Peningkatan ini didukung oleh subsektor industri yang berkaitan dengan konsumsi akhir, terutama makanan dan minuman, seiring meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat. Secara agregat, data ini menunjukkan pola pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan sepanjang 2024 hingga akhir 2025.
Dari sisi perdagangan luar negeri, performa industri Jawa Tengah juga tercermin dalam data ekspor. Nilai ekspor Jawa Tengah pada November 2025 mencapai sekitar US$1,12 miliar, naik lebih dari 14,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ekspor nonmigas mendominasi lebih dari 98,21 persen total ekspor, dengan produk industri manufaktur menjadi tulang punggungnya dengan kontribusi 78,77 persen.
Keunggulan lain Jawa Tengah terletak pada struktur industrinya yang relatif inklusif dan padat karya, terutama melalui peran Industri Mikro dan Kecil (IMK). Berdasarkan Survei Industri Mikro dan Kecil 2024, jumlah usaha IMK di Indonesia mencapai 4.413.334 unit usaha pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan jumlah IMK terbesar, yakni sekitar 887.559 unit usaha, berada di peringkat kedua setelah Jawa Timur yang memiliki 925.985 unit usaha. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seperlima dari seluruh IMK nasional berada di Jawa Tengah, menggarisbawahi peran signifikan Provinsi Jawa Tengah dalam menopang ekosistem industri kecil nasional.
Struktur IMK di Jawa Tengah juga mencerminkan keragaman sektor usaha yang luas, mulai dari industri makanan olahan, kerajinan kayu dan anyaman rotan, hingga tekstil rumahan dan pakaian jadi. Misalnya, dari keseluruhan usaha IMK di Provinsi Jawa Tengah pada 2024, industri pengolahan makanan mendominasi dengan lebih dari 342 ribu unit usaha, diikuti oleh industri pakaian jadi sekitar 139 ribu unit usaha dan industri tekstil 137 ribu unit usaha. Sebagian besar UMKM ini berkecimpung di subsektor-subsektor serupa yang berbasis sumber daya lokal dan pasar domestik, sehingga penciptaan nilai tambah tidak hanya mengalir ke sektor industri besar tetapi juga menghidupi ekonomi masyarakat lokal melalui jutaan pekerjaan informal yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
Jika ditarik dalam perspektif tren, data 2024–2025 menunjukkan bahwa industri Jawa Tengah tumbuh secara moderate namun konsisten. Tidak terjadi lonjakan ekstrem, tetapi ada penguatan struktur ekonomi yang berkelanjutan. Inilah modal penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Tengah 2026, yang menargetkan peningkatan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan industri dan hilirisasi komoditas unggulan.
Optimalisasi komoditas unggulan menjadi titik temu antara data industri dan arah kebijakan RKPD 2026. Produk agroindustri, tekstil, serta industri berbasis bahan baku lokal memiliki peluang besar untuk ditingkatkan nilai tambahnya melalui proses pengolahan yang lebih dalam. Hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga memperluas lapangan kerja dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Pengalaman beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa strategi ini dapat berhasil. Kawasan industri terintegrasi di beberapa wilayah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di atas rata-rata provinsi, sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja. Ketika infrastruktur, perizinan, dan ekosistem industri dibangun secara terpadu, dampak ekonominya terasa nyata hingga ke tingkat rumah tangga. Praktik serupa juga terlihat di tingkat global.
Negara seperti Vietnam berhasil mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi berbasis ekspor dan integrasi rantai pasok global. Meskipun konteksnya berbeda, pelajaran utamanya adalah pentingnya konsistensi kebijakan, penguatan SDM, dan keberanian mendorong transformasi struktural.
Namun demikian, penguatan industri di Jawa Tengah tidak berarti bebas dari tantangan struktural. Sektor industri kecil dan menengah (terutama yang berbasis skala mikro dan kecil) masih menghadapi berbagai kendala yang nyata. Menurut publikasi terbaru Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Jawa Tengah 2024 yang dirilis oleh BPS Jawa Tengah, menunjukkan bahwa banyak unit usaha yang mengaku mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan baku untuk menjalankan usahanya.
Kesulitan bahan baku yang dirasakan oleh usaha IMK terutama disebabkan terjadinya kelangkaan atau ketersediaan bahan baku yang tidak ada atau tidak mencukupi. Ini dirasakan oleh 55,89 persen dari usaha IMK yang mengalami kesulitan bahan baku. Selain itu masalah harga bahan baku yang mahal juga dialami oleh sebanyak 33,61 persen usaha IMK. Hal ini dapat menjadi persoalan pokok karena dapat menambah ongkos produksi dan akibatnya harus menaikkan harga jualnya sehingga akan semakin susah bersaing dengan usaha IMK sejenis atau berkurangnya konsumen jika pendapatannya tidak naik.
Di samping itu, tantangan keterampilan tenaga kerja juga menjadi hambatan penting yang perlu diatasi untuk mendukung pertumbuhan industri yang berkualitas. Data BPS menunjukkan bahwa industri pengolahan menyerap lebih dari 20 persen tenaga kerja di Jawa Tengah dalam struktur ketenagakerjaan (yang merupakan salah satu sektor penyerapan tenaga kerja terbesar di daerah ini) belum semua tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan teknologi dan proses industri modern.
Berdasarkan kajian lain terhadap data ketenagakerjaan, ditemukan bahwa tingkat pengangguran yang oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sering kali lebih tinggi dibanding lulusan jenjang lainnya, menggambarkan adanya kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki dengan yang dibutuhkan oleh industri.
Masalah lain yang tak kalah signifikan adalah efisiensi logistik, yang berpengaruh pada daya saing industri Jawa Tengah terutama dalam konteks distribusi barang dan penetrasi pasar ekspor. Secara nasional, skor performa logistik di Indonesia tahun 2023 berada pada level 3,15 (Logistics Performance Index, World Bank) relatif rendah dibanding negara ASEN lainnya (skala 1-5, semakin tinggi semakin baik). Rendahnya skor performa logistik tersebut salah satunya disebabkan oleh biaya logistik yang relatif besar.
Hal ini umumnya disebabkan oleh inefisiensi di berbagai titik rantai pasok, mulai dari biaya transportasi darat yang tinggi, hambatan proses kepabeanan, hingga keterbatasan fasilitas pergudangan yang terintegrasi dengan baik. Dampaknya terasa sampai ke pelaku industri kecil yang sering kali mengalami tekanan biaya lebih tinggi ketika mencoba menembus pasar nasional maupun internasional, sehingga margin usaha mereka menjadi tertekan.
Oleh karena itu, untuk mengaktualisasikan program yang telah dicanangkan pada RKPD Jawa Tengah 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memastikan bahwa pertumbuhan industri berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kebutuhan industri, serta dukungan transformasi digital menjadi elemen penting agar industri Jawa Tengah tidak hanya tumbuh, tetapi juga naik kelas.
Selain itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga perlu melakukan beberapa upaya konkret untuk mendukung penguatan industri di Jawa Tengah, diantaranya hilirisasi komoditas unggulan, mengembangkan kawasan industri terintegrasi, memperluas kemitraan industri besar dan UMKM, meningkatkan kualitas SDM industri, mendorong digitalisasi proses produksi, serta memperbaiki iklim investasi dan logistik. Dengan langkah-langkah tersebut, industri diharapkan benar-benar menjadi lokomotif pembangunan Jawa Tengah menuju masa depan yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing. Jatengdaily.com-st
0
