Oleh: Advokat Dr. Drs. H. Kukuh Sudarmanto Alugoro, BA, S.Sos, SH, MH, MM
DINAMIKA geopolitik global dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan betapa rapuhnya ketahanan energi dunia. Konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jalur vital seperti Selat Hormuz menjadi pengingat bahwa pasokan energi global sangat bergantung pada stabilitas politik kawasan tertentu. Gangguan pada jalur tersebut berimplikasi langsung pada lonjakan harga minyak dunia, yang pada akhirnya membebani negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Dalam konteks ini, efisiensi energi bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan sebuah keniscayaan strategis. Negara-negara di dunia dituntut untuk berinovasi dalam mengelola konsumsi energi secara efisien guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan memitigasi dampak krisis global.
Indonesia menghadapi dilema klasik: di satu sisi membutuhkan energi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, di sisi lain dituntut untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
Di sinilah hukum memainkan peran krusial tidak hanya sebagai instrumen pengatur, tetapi sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) untuk mengubah perilaku konsumsi energi masyarakat.
Artikel ini mengkaji bagaimana hukum dapat diimplementasikan secara progresif dalam meningkatkan efisiensi energi di Indonesia, serta bagaimana pendekatan hukum yang lebih adaptif dan transformatif dapat menjawab tantangan zaman.
Indonesia telah memiliki fondasi hukum yang cukup memadai dalam bidang energi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi menegaskan bahwa energi harus dikelola secara adil, berkelanjutan, dan efisien untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi memberikan kerangka operasional yang lebih konkret, khususnya dalam hal kewajiban manajemen energi bagi pengguna energi besar.
Regulasi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar eksploitasi energi menuju konservasi energi.
Namun, dalam perspektif hukum progresif, keberadaan regulasi saja tidak cukup. Hukum tidak boleh berhenti sebagai teks normatif yang kaku. Hukum harus hidup, responsif, dan mampu mengikuti dinamika sosial serta perkembangan teknologi.
Pendekatan hukum progresif menuntut agar regulasi energi tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Artinya, regulasi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok rentan yang terdampak oleh kebijakan energi.
Dalam praktiknya, implementasi hukum efisiensi energi di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara norma dan realitas. Banyak regulasi yang telah dibuat, namun belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku masyarakat dan pelaku industri.
Dari perspektif hukum progresif, persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan formalistik.Penegakan hukum harus disertai dengan pendekatan kultural dan struktural. Artinya, negara tidak hanya berperan sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan sosial.
Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif, seperti edukasi publik berbasis komunitas, insentif berbasis kinerja energi, dan kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi.
Industri juga harus didorong untuk tidak sekadar patuh terhadap regulasi, tetapi memiliki kesadaran moral untuk berkontribusi dalam efisiensi energi. Dalam konteks ini, konsep corporate social responsibility harus diperluas menjadi corporate energy responsibility.
Sementara itu, masyarakat perlu diposisikan sebagai subjek, bukan objek kebijakan. Perubahan perilaku konsumsi energi hanya dapat terjadi jika masyarakat merasa memiliki peran dan manfaat langsung dari kebijakan tersebut.
Pendekatan hukum konvensional sering kali menitikberatkan pada sanksi sebagai alat utama penegakan hukum. Namun, dalam perspektif hukum progresif, pendekatan ini perlu dilengkapi dengan mekanisme insentif yang mendorong partisipasi aktif.
Sanksi tetap diperlukan untuk menjaga kepatuhan, tetapi harus diterapkan secara proporsional dan adil. Sanksi yang terlalu represif justru dapat menimbulkan resistensi, sementara sanksi yang lemah tidak akan memberikan efek jera.
Sebaliknya, insentif dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal, kemudahan perizinan, atau penghargaan bagi pelaku usaha yang berhasil menerapkan efisiensi energi.
Dalam kerangka hukum progresif, insentif tidak hanya dilihat sebagai stimulus ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi sosial. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan.
Tantangan utama dalam implementasi hukum efisiensi energi di Indonesia adalah masih dominannya paradigma hukum positivistik yang cenderung kaku dan formalistik. Pendekatan ini sering kali tidak mampu menjawab kompleksitas persoalan energi yang bersifat multidimensional.
Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan kapasitas institusi juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan energi. Banyak program efisiensi energi yang tidak berjalan optimal karena kurangnya koordinasi antar lembaga.
Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk melakukan transformasi hukum. Pendekatan hukum progresif membuka ruang bagi inovasi kebijakan yang lebih fleksibel dan adaptif.
Perkembangan teknologi digital, energi terbarukan, serta meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat kebijakan efisiensi energi.
Hukum harus mampu menjadi katalisator perubahan, bukan sekadar pengikut. Dalam konteks ini, diperlukan keberanian pembuat kebijakan untuk melakukan terobosan hukum yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.
Pendekatan hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus berpihak pada manusia dan keadilan substantif, bukan sekadar pada aturan tertulis. Dalam konteks efisiensi energi, pendekatan ini menuntut adanya pergeseran paradigma dari compliance-based approach menuju transformation-based approach.
Artinya, hukum tidak cukup hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi harus mampu mendorong perubahan sistemik dalam pola produksi dan konsumsi energi. Negara harus berani keluar dari pendekatan administratif menuju pendekatan inovatif.
Beberapa langkah progresif yang dapat dilakukan antara lain, mendorong regulasi berbasis hasil (outcome-based regulation), bukan hanya prosedur, mengintegrasikan kebijakan energi dengan kebijakan lingkungan dan transportasi, dan memberikan ruang bagi inovasi lokal dalam efisiensi energi.
Pendekatan ini juga menuntut adanya keberpihakan terhadap generasi masa depan. Efisiensi energi bukan hanya soal penghematan saat ini, tetapi juga tentang keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.
Dengan demikian, hukum harus menjadi instrumen transformasi yang mampu menjawab tantangan global sekaligus kebutuhan lokal.
Efisiensi energi merupakan kebutuhan strategis bagi Indonesia di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Hukum memiliki peran penting dalam mengarahkan perilaku masyarakat dan pelaku usaha menuju penggunaan energi yang lebih efisien.
Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pendekatan hukum yang lebih progresif yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan sosial. Hukum harus mampu menjadi motor perubahan, bukan sekadar penjaga status quo.
Keberhasilan efisiensi energi membutuhkan sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Selain itu, perubahan gaya hidup juga menjadi faktor penting. Penggunaan transportasi ramah lingkungan, seperti bersepeda, dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mengurangi konsumsi energi.
Dalam hal ini, penggunaan sepeda onthel justru memiliki nilai lebih dibandingkan sepeda listrik, terutama jika didukung oleh infrastruktur yang memadai, seperti jalur khusus yang aman, kondisi lalu lintas yang tertib, serta mempertimbangkan faktor topografi dan usia pengguna.
Pada akhirnya, efisiensi energi bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi tanggung jawab bersama. Dengan pendekatan hukum yang progresif dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan sistem energi yang berkelanjutan, adil, dan berpihak pada masa depan.
Penulis adalah Dosen S1 dan S2 Hukum Universitas Semarang. Jatengdaily.com-st
01