SEMARANG (Jatengdaily.com)- Isu kedaulatan pangan dinilai menjadi persoalan paling krusial di wilayah perkotaan yang selama ini justru paling sering luput dari pembahasan para perencana kota besar.Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyoroti perihal kedaulatan pangan tersebut saat didapuk menjadi salah satu narasumber dalam diskusi panel Urban Talks pada ajang Jakarta Future Festival (JFF) 2026 di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Agustina menjelaskan bahwa pemerintah daerah sering kali tidak memiliki kewenangan intervensi langsung atas stabilitas harga karena tata niaga pangan sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar bebas.
Padahal, pemenuhan pangan harian warga merupakan tanggung jawab pemerintah.
“Lahan sawah di Kota Semarang saat ini tercatat sekitar 2.000 hektare. Jumlah produksi beras lokal tersebut baru mampu mencukupi sekitar 11 sekian persen dari total kebutuhan konsumsi masyarakat, belum termasuk komoditas daging dan ayam. Kami di pemerintahan tidak memiliki sistem pengendalian maupun penentuan harga karena kendali sepenuhnya berada di pasar,” ujarnya.
Menyiasati tantangan itu, Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang melahirkan inovasi program “Pak Rahman” (Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman) sebagai bentuk intervensi taktis pemerintah daerah.
Mobil pangan keliling ini digerakkan secara gotong royong bersama para pedagang untuk menjangkau ratusan titik hingga tingkat kelurahan di Kota Semarang setiap bulannya sebagai upaya menstabilkan harga sekaligus menjaga daya beli warga.
Inovasi tersebut terbukti memberikan dampak makro yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi daerah.
Langkah intervensi ini sukses menempatkan Kota Semarang sebagai daerah dengan pengendalian inflasi terbaik di Jawa Tengah, mengingat aktivitas ekonomi di Ibu Kota Jawa Tengah ini memberikan andil sebesar 30 persen terhadap pembentukan angka inflasi tingkat regional.
“Efektivitas sistem gotong royong dalam pengendalian pangan tersebut sebenarnya berakar kuat dari modal sosial toleransi masyarakat Kota Semarang yang sudah terjaga ratusan tahun. Karakter kebersamaan itu tercermin dari filosofi makhluk imajiner Warak Ngendog ciptaan para budayawan 142 tahun lalu, di mana pertemuan lintas budaya harus menghasilkan ‘telur’ atau jalan keluar yang saling menguntungkan secara ekonomi,” katanya.
Akar budaya toleransi dan kemandirian ekonomi itu pula yang kemudian memicu lonjakan sektor pariwisata lainnya melalui revitalisasi kawasan Kota Lama secara berkelanjutan sejak tahun 2020. Transformasi kawasan ini sukses membawa Kota Semarang mencatatkan angka kunjungan wisatawan tertinggi di Jawa Tengah selama empat tahun berturut-turut.
Kehadiran Wali Kota Semarang dalam forum nasional tersebut bertujuan untuk membagikan praktik kolaboratif Ibu Kota Jawa Tengah yang berpotensi memperluas referensi dalam membangun kota berketahanan.
Agenda Urban Talks ini merupakan bagian dari rangkaian Jakarta Future Festival (JFF) 2026 yang dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Graha Bhakti Budaya TIM.
Memasuki penyelenggaraan tahun ke-3, festival perencanaan kota garapan Bappeda Provinsi DKI Jakarta tersebut mengusung tema “Navigating Resilience” sebagai ruang kolaborasi lintas sektor dalam merencanakan masa depan kota melalui pendekatan budaya, seni, infrastruktur, hingga kebijakan teknokrasi.
“Kunci membangun kota masa depan yang tangguh ada pada ruang dialog, kolaborasi antar-daerah, dan keberanian untuk turun langsung membuat gerakan bersama di lapangan demi kesejahteraan warga,” pungkas Agustina. she
