BANDA ACEH (Jatengdaily.com)— Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa sejumlah daerah telah mengusulkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana. Provinsi Sumatra Barat menjadi salah satu wilayah yang paling siap mengajukan pembangunan huntara, sementara Aceh masih berada pada fase darurat penuh sehingga fokus pada pembukaan akses dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatin) BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa Sumatera Barat telah menyampaikan usulan resmi dari lima kabupaten/kota. “Pesisir Selatan mengusulkan 38 unit, Kabupaten 50 Kota 288 unit, Tanah Datar 131 unit, Padang Pariaman 272 unit, dan Kota Padang 88 unit. Dua daerah—Pesisir Selatan dan 50 Kota sudah melengkapi data by name by address, dan SK Bupati sedang diproses,” ujarnya saat konferensi pers di Pusat Informasi dan Media Center Penanggulangan Bencana Aceh Kemkomdigi di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, dilansir dari laman Infopublik Jumat (12/12/2025).
Menurutnya, pembangunan huntara dilakukan bertahap karena sejumlah daerah masih fokus pada lima aspek utama tanggap darurat: pertolongan, logistik, pembukaan akses darat, transportasi dan komunikasi, serta pemenuhan energi. Diskusi lokasi huntara telah dimulai dengan melibatkan Badan Geologi dan BMKG untuk memastikan zona aman dari potensi bencana susulan. “Lokasi huntara harus benar-benar aman. Kita pastikan clean and clear secara hukum, dan risikonya rendah terhadap ancaman bencana di masa depan,” tambahnya.
BNPB juga menekankan penyiapan titik pengungsian terpadu di setiap kecamatan, lengkap dengan dapur umum, layanan kesehatan, MCK, sekolah sementara, hingga layanan psikososial. “Ini akan kita kejar dalam 2–3 minggu ke depan,” kata Abdul Muhari.
Sementara itu, Aceh masih berada dalam fase tanggap darurat sehingga penyusunan huntara dilakukan paralel dengan operasi penyelamatan, pendataan, dan pemulihan akses.
More Read
Asisten Teritorial Kodam Iskandar Muda, Kolonel Inf Fransisco, menjelaskan bahwa TNI terus memprioritaskan daerah-daerah yang terisolasi. “Dari 18 titik, kita klasifikasikan menjadi tujuh wilayah prioritas seperti Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Gayo Lues, hingga Bener Meriah,” jelasnya.
TNI bersama dinas PU masih bekerja keras membuka akses yang terputus. “Ada sembilan titik besar yang kita kerjakan. Jembatan Teupin Mane sudah 85 persen, tetapi belum bisa dilewati. Jembatan Jerata progresnya baru 1 persen, dan Jembatan Enang di Bener Meriah baru 2 persen,” ungkap Fransisco.
Jenis bantuan udara juga terus dikerahkan. “Sampai hari ini sudah 20 sorti udara di 18 titik yang tidak bisa dijangkau jalur darat. Kita gunakan helikopter dan pesawat kargo ringan untuk drop logistik,” ujarnya.
More Read
Selain itu, TNI telah mengerahkan 600 personel ke Aceh Tamiang untuk membantu evakuasi, pembukaan akses, hingga pelayanan kesehatan lapangan. Kodam IM juga membuka dapur lapangan di titik pengungsian bekerja sama dengan Dinas Sosial.
Kolonel Fransisco menegaskan pentingnya sistem komando terpadu di semua level. “Di provinsi, PIC-nya adalah Sekda. Di kabupaten juga Sekda, begitu pula hingga kecamatan. Tujuannya agar informasi dari bawah hingga pusat benar-benar sinkron, terutama untuk data korban, logistik, dan aset yang hilang,” katanya.
Kemudian, pendataan ulang terhadap korban hilang, rumah rusak, dan kebutuhan pengungsi juga terus dilakukan. “Kalau data sudah rapi, penyaluran bantuan bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Terkait sumber anggaran hunian sementara, Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari menegaskan bahwa BNPB akan menyesuaikan dengan usulan pemerintah daerah. “Anggarannya mengikuti kebutuhan daerah. Kita lihat dulu usulan PDR-nya. Yang paling penting sekarang adalah kesiapan lahan,” ujarnya.
Satu hal, BNPB menegaskan bahwa lahan huntara harus bebas masalah hukum dan berada di zona aman. Setelah validasi, proses pembangunan akan langsung dimulai. she
More Read
0
