By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Notification Show More
Font ResizerAa
  • Home
  • Pendidikan
  • Politik
  • News
  • Olahraga
  • Jeda
    • Kuliner
    • Seni Budaya
    • Wisata
  • Sorot
    • Figur
    • Gagasan
    • Tausiyah
  • Entertainment
  • Foto
  • My Bookmarks
  • Peringati BKGN 2026, FKG Unissula dan RSIGM Sultan Agung Beri Layanan Gigi Gratis untuk 200 Warga
Reading: ​Di Bawah Komando Wapres, BP3 OKP Satukan Langkah Keamanan dan Kesejahteraan Papua
Share
Font ResizerAa
Search
  • Home
  • Pendidikan
  • Politik
  • News
  • Olahraga
  • Jeda
    • Kuliner
    • Seni Budaya
    • Wisata
  • Sorot
    • Figur
    • Gagasan
    • Tausiyah
  • Entertainment
  • Foto
  • My Bookmarks
  • Peringati BKGN 2026, FKG Unissula dan RSIGM Sultan Agung Beri Layanan Gigi Gratis untuk 200 Warga
Have an existing account? Sign In
Follow US
Gagasan

​Di Bawah Komando Wapres, BP3 OKP Satukan Langkah Keamanan dan Kesejahteraan Papua

Jatengdaily.com
Published: 18 November 2026 09:53
Share
SHARE

Oleh:  Theofransus Litaay Ph.D

Mantan Tenaga Ahli Utama KSP 2015-2025 bidang Kawasan Timur Indonesia, Penasihat Analisis Papua Strategis, Dosen FH UKSW Salatiga

WAKIL Presiden memegang peran strategis secara ex officio sebagai Kepala Dewan Pengarah Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3 OKP).

Penunjukan serta pembentukan struktur organisasi ini berlandaskan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) terbaru dan Keputusan Presiden (Keppres), sebagai langkah konkret untuk mengakselerasi pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

​Kedudukan Wapres dan Struktur BP3 OKP

​Sebagai Kepala Dewan Pengarah BP3 OKP, Wakil Presiden mengemban mandat untuk mengarahkan jalannya program percepatan pembangunan dan memastikan keterpaduan pelaksanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

​Di bawah kepemimpinan Wakil Presiden, BP3 OKP diperkuat oleh sejumlah menteri terkait serta perwakilan provinsi yang ditunjuk oleh pemerintah. Sementara itu, pembentukan dan struktur operasional lembaga ini diatur secara resmi melalui Keputusan Presiden guna memastikan tata kelola berjalan efektif.

​Mengurai Hambatan Koordinasi Pusat dan Daerah

​Salah satu fokus utama pembentukan BP3 OKP dan pemberlakuan UU Otsus terbaru adalah menuntaskan persoalan koordinasi yang selama ini kerap menjadi kendala di lapangan.

Melalui mekanisme yang lebih terarah, pemerintah berupaya mencegah terjadinya hambatan administratif yang dapat memperlambat realisasi program.

​Penunjukan figur oleh Presiden juga ditekankan pada kapasitasnya untuk menjembatani kepentingan serta kebijakan antara pusat dan daerah secara spesifik di Tanah Papua. Dengan alur komunikasi yang lebih solid, sinkronisasi program diharapkan berjalan lebih mulus dan tepat sasaran.

​Pengamanan Wilayah dan Partisipasi Masyarakat

​Dalam mendukung percepatan pembangunan, unsur keamanan seperti TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) diarahkan untuk menjaga stabilitas wilayah dari berbagai anasir atau gangguan yang berpotensi menghambat kesejahteraan.

Pelaksanaan tugas pengamanan ini diharapkan mengedepankan pola kerja sama yang humanis dan sinergis antara aparat dan masyarakat setempat.

​Di sisi lain, keberhasilan pembangunan tidak hanya bertumpu pada aspek kelembagaan dan keamanan, melainkan juga pada keterlibatan warga lokal.

Peningkatan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat Papua dipandang sebagai kunci utama agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga dan mendorong kemandirian.

​Sorotan Sejarah dan Tujuan Akhir

​Isu pembangunan Papua memiliki dimensi sejarah yang panjang, termasuk proses integrasi yang pernah menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta negara-negara sahabat.

Kondisi tersebut membuat dinamika pembangunan di Papua senantiasa mendapat sorotan di tingkat nasional maupun internasional, sehingga menuntut kehati-hatian, ketepatan strategi, dan koordinasi lintas sektor yang matang.

​Seluruh rangkaian kebijakan dan upaya percepatan ini bermuara pada satu tujuan besar, yakni meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Papua sekaligus mengejar ketertinggalan pembangunan dibandingkan wilayah lain di Indonesia. JATENGDAILY.COM

You Might Also Like

Pengarusutamaan Kebudayaan di Jawa Tengah
Kekuatan Hukum Surat Keterangan Waris yang Diwarmeking Oleh Notaris
Masalah Pemutakhiran Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
Sikap Warga Jawa Tengah di Masa Pandemi COVID-19
Catatan Kritis KUHP Baru
TAGGED:BP3 OKPKeamanan dan KesejahteraanKomando WapresPapuaSatukan Langkah
Share This Article
Facebook Email Print
© jatengdaily.com. All Rights Reserved.
Go to mobile version
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?