SEMARANG (Jatengdaily.com) – DPRD Provinsi Jateng mendesak agar pembebasan lahan untuk proyek pembangunan jalan Tol Semarang – Demak bisa diselesaikan akhir tahun 2020 ini.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Hadi Santoso saat meninjau lokasi pembangunan Jalan Tol di kecamatan Sayung-Demak.
“Wacana pembangunan tol ini sudah sejak 2016, penentuan lokasi sudah ada, karena tidak segera dieksekusi masyarakat yang kena rob makin menderita, mereka tidak bisa melakukan perbaikan rumah maupun lingkungan tapi tidak dibayar” terangnya.
Sampai bulan September persentase pembebasan sesi satu baru sebanyak 5 dari 426 bidang atau setara 9,63%, sesi dua baru 227 dari 1314 bidang atau setara 31,87%. “Kemarin ada masalah dana, sekarang kementerian keuangan menyediakan Rp 1,3 Triliun, jangan ditunda lagi terutama yang milik warga,” lanjutnya.
Hadi mencontohkan di Desa Sidogemah ada 513 bidang tanah 70%-nya berupa rumah warga, 84 bidang di Kadilangu berupa tanah wakaf, dan 64 bidang berupa tanah kas desa. “Dari total 1.605 bidang dengan luas 5.351.033 meter persegi, yang tersebar di 6 kecamatan dan 15 desa, baru 274 Bidang atau setara dengan 17,07% yang dibebaskan, memang yang terbanyak ada di sesi I yang terendam air,” ujarnya.
Anggota FPKS tersebut menambahkan untuk seksi I yang berupa tanggul laut, Hadi mendesak agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang segera menentukan status apakah termasuk Matra darat atau Matra laut, karena ini menentukan dibayar atau tidak masyarakat, ” ada 291 bidang sertifikat yang menunggu kejelasan di sesi I, kami berharap tetap dianggap sebagai Matra darat agar masyarakat dapat ganti rugi,” tegasnya .
Seperti diketahui proyek tol sepanjang 27 KM ini menghabiskan 6,8 Triliun yang terdiri dari dua sesi, sesi I sepanjang 10, 69 km berupa tanggul laut dan sesi II sepanjang 16,31 km direncanakan selesai tahun 2022. yds