DKJT Pertanyakan Janji Dana Kebudayaan Rp 5 Triliun

SEMARANG (Jatengdaily.com) – Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT) mempertanyakan janji Presiden Joko Widodo saat penutupan Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) tahun lalu. Jokowi saat itu berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran Rp5 trilun untuk dana perwalian kebudayaan. Namun, sampai hari ini komitmen politik Jokowi itu belum jelas bagaimana implementasinya. Padahal pendanaan masih menjadi kendala bagi aktivitas dan kreativitas pelaku kebudayaan.

Ketua Umum DKJT Gunoto Saparie mengatakan, janji Jokowi itu tentu saja merupakan angin segar bagi kalangan seniman dan budayawan. Ia adalah harapan baru bagi mereka. Selama bertahun-tahun bidang kesenian dan kebudayaan dianaktirikan atau dipinggirkan. Berbeda dengan bidang olahraga yang justru dianakemaskan.

“Sayangnya angin segar penuh harapan itu hanya tinggal harapan. Bukan hanya soal alokasi anggaran, model pengelolaan dana perwalian kebudayaan itu pun belum jelas,” ujarnya.

Menurut Gunoto, ada dua model pengelolaan, yaitu dalam bentuk badan layanan umum dan model perwalian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011. Ternyata model pengelolaan berbasis Perpres 80/2011 memiliki kelemahan karena dikelola oleh satuan kerja yang mengikuti pola anggaran negara yang kaku dan rigid. Sedangkan model pengelolaan melalui badan layanan umum lebih memiliki kelonggaran dalam pengelolaan keuangannya, termasuk sumber dana, baik APBN maupun swasta.

“Persoalannya, kita akan memakai model pengelolaan yang mana?” tanyanya.

Gunoto mengatakan, selain masalah dana perwalian kebudayaan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebudayaan yang dijanjikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga belum cair. DAK Kebudayaan itu rencananya akan diberikan kepada daerah kabupaten dan kota yang berhasil menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).

“Di Jawa Tengah hanya11 pemerintah kabupaten-kota yang menyerahkan PPKD. Kalau DAK Kebudayaan belum cair, gubernur menjadi enggan untuk menagih 24 daerah yang lambat. Padahal seharusnya Ganjar Pranowo harus mengejar penyusunan dokumen-dokumen perencanaan kebudayaan itu,” tandasnya. Ugl–st