Besok, Dr Musahadi Dikukuhkan Guru Besar FEBI UIN

SEMARANG (Jatengdaily.com) – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Prof Dr H Imam Taufiq MAg, Rabu besok (8/1) akan mengukuhkan Prof Dr H Musahadi MAg menjadi Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Di auditorium II Kampus III Jalan Prof Dr Hamka, Ngalian Semarang, Musahadi akan menyampaikan pidato pengukuhan berjudul ‘’Fikih Prasmanan, Mencermati Disrupsi di Bidang Hukum Islam’’.

Dalam wawancara dengan wartawan kemarin, Musahadi yang mantan aktivis kampus UKM Koran Amanat mengatakan, tantangan di era Disrupsi antara lain kita ini berada di era transisi dari dunia manual ke dunia digital. Mereka yang berpengetahuan sangat luas mengenai hukum Islam pada umumnya adalah kategori “digital immigrant”, yang umumnya tidak familiar dengan teknologi digital, sementara mereka yang melek digital atau generasi “digital natives” pada umumnya kurang menguasai ilmu hukum Islam (fikih).

‘’Keadaan ini membuat idealitas lahirnya fatwa yang ramah milenial menghadapi tantangan berat. Terobosan yang bisa dilakukan adalah melalui kolaborasi dua kategori tersebut sembari memperkuat program-program literasi digital, literasi media atau literasi information technology di satu sisi dan literasi fikih yang lebih humanistik di sisi lain,’’ katanya.

Menurut bapak dari empat anak itu, bagaimanapun fikih itu memiliki karakter plural dan secara alamiah menyimpan potensi besar bagi munculnya ikhtilaf (beda pendapat). Tidak hanya terkait dengan fikih muamalah yang memang di dalamnya ruang berekspresi secara intelektual sangat terbuka, namun juga dalam fikih ibadah. Dalam fikih shalat misalnya, betapa detil-detilnya adalah khtilaf. Demikian juga fikih haji.

‘’Hampir seluruh detail fikih ibadah haji adalah ikhtilaf, kecuali tentang Wukuf sebagai Rukun Haji,’’ tegas Musahadi.

Fenomena Ikhtilaf

Di era disrupsi ini, menurut dia, siapapun yang bersentuhan dengan discourse mengenai fikih akan lebih mudah bertemu dengan fenomena ikhtilaf. Itulah sebabnya, literasi mengenai perbedaan pendapat dalam hukum Islam (fiqh al-ikhtilaf) menjadi sangat penting.

‘’Sikap yang diharapkan muncul adalah sikap menerima realitas yang berbeda dengan kita atau dalam istilah Milad Hanna disebut sebagai qabul al-akhar (menerima pihak lain yang berbeda) sebagai modal sosial membangun atmosfir hukum Islam yang lebih fungsional dan produktif di masa mendatang,’’ katanya.

Dia mengharapkan, kelompok-kelompok moderat dan lembaga-lembaga fatwa yang otoritatif seperti NU, Muhammadiyah dan MUI perlu secara aktif memberi referensi kepada masyarakat mengenai situs-situs yang layak dikonsumsi dan yang tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat berdasarkan prinsip al-maslahat al-ammah (kemaslahatan umum).

Menyangkut dunia pendidikan, lebih khusus lagi adalah dunia pendidikan yang bersentuhan dengan ilmu hukum Islam, baik madrasah, pesantren atau ma’had aly dan fakultas-fakultas syari’ah atau prodi-prodi syari’ah di berbagai perguruan tinggi.

‘’Perubahan di era disrupsi ini kejam. Dia bisa menggilas lembaga, industri dan profesi tanpa ampun. Perubahan di era ini tidak lagi bersifat gradual mengikuti titian anak tangga, melainkan seperti ledakan gunung berapi yang membunuh ekosistem dan menggantinya dengan ekosistem yang baru sama sekali,’’ katanya.

Dia mengungkapkan, pada Maret 2017, sebuah lembaga riset internasional Pricewaterhouse Coopers (PwC) membuat sebuah prediski yang mencengangkan, bahwa disrupsi akan berdampak pada hilangnya 38% pekerjaan di Amerika, 35% pekerjaan di Jerman, 30% pekerjaan di Inggris, dan 21% pekerjaan di Jepang.

Pendidikan hukum Islam menurut Musahadi diletakkan dalam skema perubahan tersebut tentu akan mendatangkan bencana. ‘’Jangan sampai dunia pendidikan misleading sehingga menghasilkan lulusan-lulusan yang kehilangan fungsi dan relevansi terhadap perubahan disruptif tersebut. Adagium yang berlaku adalah: Berubah atau Punah !”, tegasnya.

Salah satu yang sangat penting untuk menghadapi perubahan ini adalah soal kurikulum yang harus selalu update dan kompatibel dengan perubahan-perubahan tersebut. Mencermati arah perubahan tersebut, maka salah satu kompetensi yang harus diperhatikan dalam kurikulum pendidikan hukum Islam adalah, selain yang selama ini menjadi konten tradisional di bidang fikih, ushul al-fiqh dan falsafah al-tasyri’, adalah soal literasi digital media, mengingat hampir tidak ada dimensi kehidupan dan hubungan sosial sekarang ini yang tidak diinstrumentasi oleh internet.

Menghadapi era AI, Big Data, dan Internet of Things, maka kurikulum pendidikan hukum Islam tidak bisa hanya dirancang untuk membekali pengetahuan kognitif dan penguasaan materi hukum Islam, karena orientasi ini telah diambil alih oleh AI dan mesin-mesin pencarian (searching engine).

‘’Kurikulum harus diarahkan untuk mencetak peserta didik memiliki skills tidak hanya yang terkait dengan penerapan hukum (rechtstoepassing), tetapi jauh lebih penting lagi yang terkait dengan keterampilan penemuan hukum (rehctsvinding).

Lebih dari itu, kurikulum harus berorientasi pada pembentukan karakter yang relevan dengan tantangan hukum Islam di era disrupsi, yakni memiliki literasi digital yang baik, wawasan lintas disiplin agar mampu memahami alwaqa’I’ secara lebih komprehensip, memiliki kreatifitas dan daya berinovasi serta karakter keramahan terhadap perbedaan pendapat (ramah ikhtilaf). st

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here