Diskusi RUU Omnibus Law, Apa Implikasinya Terhadap Penataan Ruang di Semarang, Sabtu (29/2/2020).

SEMARANG (Jatengdaily.com)- Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Provinsi Jawa Tengah terus melakukan kajian kritis terkait efektifitas kewenangan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law penyelenggaraan tata ruang.

Konsultan Tata Ruang Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Haryanto Joko Santoso menilai Rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang dicanangkan pemerintah tersebut memiliki tujuan baik.

Namun RUU tersebut masih memiliki berbagai celah yang menimbulkan masalah dalam konteks tata ruang. Sebab dalam penerapanya, Omnibus Law bakal memicu amandemen berikutnya.

“Bakal mengobrak-abrik 79 peraturan undang-undangan diganti secara bersamaan dengan mekanisme Omnibus Law. Dan ini baru pertama kali di Indonesia,” kata Haryanto Joko Santoso dalam diskusi RUU Omnibus Law, Apa Implikasinya Terhadap Penataan Ruang? di Semarang, Sabtu (29/2/2020).

Dia mengungkapkan dampak masalah yang signifikan RUU Omnibus Law konteks tata ruang sendiri berpotensi masalah terkait dampak lingkungan yang bakal mengatur banyak hal. Terdapat banyak perubahan UU, bahkan sebagian pencabutan UU.

“Jadi Undang-undang tata ruang dalam hal ini dalam konteks pemberian kemudahan investasi hanya ada tiga. UU Tata Ruang, UU perencanaan pesisir dan pulau-pulau kecil, UU Kelautan dan UU pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup,” ujarnya.

Dalam era baru, sistem berperan untuk ditingkatkan sedangkan penerapan campur tangan manusia dikurangi.Tata ruang dan perizinan, RUU ini menerapkan “by sistem”.

“Jadi nanti perizinan diterbitkan oleh pemerintah pusat, tetapi ‘by sistem’. Ada satu sistem komputer yang disiapkan untuk menerbitkan izin usaha. Dalam konteks kejujuran, maka ini akan lebih baik,” jelasnya.

Syaratnya sesuai dengan rencana tata ruang. Kalau dulu ada izin pemanfaatan ruang. Selanjutnya tidak dikenal lagi pemanfaatan ruang.

“Prinsipnya hanya persyaratan kesesuaian dengan tata ruang. Kalau sesuai, maka izin usaha itu bakal dikeluarkan. Tentu dalam teknisnya memangkas waktu ketika dia ingin membuat suatu usaha. Dari mulai mengurus izin hingga menjalankan usahanya,” katanya.

Melalui perubahan sistem Omnibus Law tersebut, nantinya diharapkan bisa mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia. “Tapi sebetulnya, pengaruh berkembangnya investasi tidak hanya persoalan kecepatan waktu pengurusan perizinan. Tetapi juga dukungan seperti infrastuktur juga bisa. Daampaknya ketika Omnibus Law diterapkan yang paling berpotensi menjadi masalah adalah dampak lingkungan,” katanya.

Tata ruang sekarang jika mengacu pada Omnibus Law, bahwa rencana tata ruang lingkungan hidup harus didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. “Tanpa itu rencana tata ruang tidak sesuai dengan UU Tata Ruang. Ketika itu dilegalkan maka sangat mudah dipatahkan. Karena tidak ada analisis daya dukung dan daya tampung,” tutup Haryanto Joko Santoso. adri-she

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here