MUI Jateng Keluarkan Rekomendasi Terkait UU Cipta Kerja, Produk Halal Domain Syariah

Ketum MUI Jateng Dr KH Ahmad Darodji MSi saat memimpin halaqoh MUI Jateng, di Hotel Patra, Semarang.Foto:dok

SEMARANG (Jatengdaily.com) -Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah mengeluarkan rekomendasi terkait UU Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020. UU tersebut dinilai telah mengamputasi dua dari tiga kewenangan MUI terkait Jaminan Produk Halal (JPH) yang diatur dalam UU 33/2014 tentang JPH.

Rekomendasi diluncurkan sebagai hasil Halaqoh Ulama MUI Jawa Tengah bertema “Peran dan Kewenangan MUI dalam UU Cipta Kerja,” pada, Jumat-Sabtu, 30-31 Oktober 2020, di Hotel Patra Semarang.

Halaqoh yang dibuka Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta dipimpin Ketum MUI Jawa Tengah Dr KH Ahmad Darodji MSi, diselenggarakan dengan protokol kesehatan ketat. Peserta sebanyak 50 orang, terdiri unsur MUI kabupaten/kota dan Jawa Tengah.

Kiai Darodji menegaskan, salah satu kewajiban MUI melindungi dan menjaga umat Islam dari mengonsumsi dan menggunakan produk yang tidak halal. Disahkannya UU Cipta Kerja yang mereduksi substansi halal sebagai urusan perizinan dan administrasi semata, melahirkan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga dan melindungi umat Islam dari mengonsumsi dan menggunakan produk yang tidak halal. Tanggung jawab tersebut tidak boleh berhenti dan dilupakan.

“Pemerintah hendaknya memahami, hukum halal merupakan domain syariat Islam yang kewenangannya ada di tangan ulama. Untuk itu, turunan UU ini wajib mengacu kepada hal di atas,” tegasnya.

Ditegaskan, rekomendasi berisi tiga poin ini untuk diketahui publik. Selebihnya, akan dikeluarkan rekomendasi yang bersifat teknis substansial terkait jaminan produk halal sebagai bahan masukan kepada pemerintah agar dalam menyusun regulasi di bawah UU Cipta Kerja tidak melenceng dari syariat Islam.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam sambutannya menyambut baik halaqoh ini sebagai metode memberi masukan terkait UU Cipta Kerja. Sementara di banyak tempat mengekspresikan lewat demo bahkan ada yang bersemangat akan melengserkan pemerintah.

Sebagai Gubernur, Ganjar berjanji akan memenuhi harapan MUI Jawa Tengah untuk mendorong pemerintah pusat agar memperhatikan rekomendasi tersebut. “Dalam merespons UU Cipta Kerja memang banyak yang tidak sabar dan tidak menata diri. Pendemo kebanyakan belum membaca utuh pasal demi pasal tapi sudah berteriak kencang bahkan ditunggangi isu hoax,” ucapnya.

Gubernur meminta halaqoh agar mengkaji secara jernih UU Cipta Kerja terkait JPH, agar kondusivitas umat terjaga mengingat masyarakat masih banyak yang belum paham. “Cara komunikasi seperti halaqoh ini penting dalam menciptakan kondusivitas di masyarakat,” tambahnya.

Halaqoh menampilkan sederet narasumber, antara lain, Direktur LPPOM MUI Pusat Dr Lukmanul Hakim, Waketum MUI Jawa Tengah sekaligus Direktur LPPOM MUI Jawa Tengah, Prof Dr KH Ahmad Rofiq MA, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jawa Tengah, Dr KH Fadlolan Musyafak Lc MA. Kemudian Komisi Hukum MUI Jawa Tengah, Prof Dr KH Abu Rokhmad MA serta Sekretaris Umum MUI Jawa Tengah Drs KH Muhyiddin MAg.

Secara esensi dalam UU 33/2014 terdapat tiga kewenangan MUI dalam regulasi JPH, yakni penetapan halal, sertifikasi auditor halal dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dari tiga kewenangan tersebut yang masih dipertahankan dalam UU Cipta Kerja tinggal kewenangan dalam penetapan halal.

Dalam halaqoh berkembang, bila kewenangan MUI sebatas penetapan halal, maka diasumsikan kewenangan tersebut sebatas administratif perizinan bukan substansi untuk menjamin kehalalan produk sesuai syariat Islam. Maka perampingan kewenangan tersebut dikhawatirkan jaminan produk halal menjadi terabaikan hingga akan memicu ketidakpercayaan umat Islam terhadap sertifikasi halal. st